Kemunculan kelompok-kelompok ini terjadi karena negara dianggap lemah dan tidak dapat memenuhi fungsi-fungsinya, seperti perlindungan, keadilan, hukuman, dan lain-lain.Â
Misalnya, ketika terdapat pelanggaran moral tertentu, kelompok-kelompok masyarakat ini memberikan hukuman dengan tindakan sendiri di luar sistem hukum negara.Â
Karena masih dalam eforia reformasi maka nampaknya pemerintah saat itu menjadi gamang untuk mendisiplinkan mereka. Walau sebenarnya secara mendasar semangat mereka bertentangan dengan nilai kebhinekaan dan toleransi yang kita yakini. Ketakutan pemerintah dituduh anti demokrasi menjadikan organisasi seperti di atas tumbuh subur.
Di beberapa kasus, kelahiran mereka justru dibidani oleh aparat dan kelompok politik tertentu. Seperti kita ketahui kelahiran ormas yang berbau PAM Swakarsa adalah bentukan dari aparat pada saat krisis 1998 untuk menghadapi mahasiswa dan masyarakat sipil yang kritis pada pemerintah saat itu.
Bahkan alih - alih menutup mereka , justru kehadiran organisasi ini kemudian dimanfaatkan oleh kalangan tertentu untuk kepentingan politik , kelompok dan ekonomi mereka.Â
Kita semua tahu ormas - ormas ini sering dijadikan sebagai "institusi keamanan" atau body guard untuk menjaga tokoh - tokoh yang bisa membayar mereka.
Para petualang politik pun menggunakan ormas ini  sebagai kaki tangan dan tameng untuk mencapai ambisi politik mereka.Â
Kita lihat saja bagaimana FPI ikut terlibat dalam kancah politik. Ormas penjaga moral ini rupanya memang sejak awal menerjunkan dirinya pada dunia politik.Â
Menurut catatan Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean dalam Politik Syari'at Islam: Dari Indonesia ke Nigeria (2004) mencatat FPI dinilai dekat dengan orang-orang di sekitar Soeharto, khususnya Prabowo Subianto yang merupakan menantunya sekaligus seorang perwira tinggi militer pada tahun 1998. Setelah Prabowo diberhentikan dari TNI terkait penculikan aktivis, FPI mengalihkan dukungannya kepada Jenderal Wiranto.
Dukungan FPI terhadap Wiranto terlihat dalam aksi ratusan milisi FPI ketika menyatroni kantor Komnas HAM untuk memprotes pemeriksaan terhadap Jenderal Wiranto dalam kasus Mei 1998.Â
Sementara kedekatan dengan ABRI/TNI terlihat dalam aksi demonstrasi tandingan yang dilakukan FPI melawan mahasiswa penentang RUU Keadaan Darurat/RUU PKB yang diajukan Mabes TNI kepada DPR pada tanggal 24 Oktober 1999.