Konsep Otoritas Politik Max Weber

Max Weber menaruh perhatian yang besar terhadap birokrasi atau organisasi sosial, latar belakang kehidupannya pada masa Eropa abad 19 dengan adanya peningkatan besar-besaran industrialisasi dan perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan Weber mendapat perhatian khusus akan hal tersebut. 

Sehingga, pemahaman masyarakat oleh Weber lebih menitiberatkan pada individu dalam sebuah realita sosial dan pada akhirnya dikenal teori tindakan sosial.

Hal tersebut dikonstruksikan dalam konsep otoritas yang mendefinisikan bahwa sebuah tindakan sosial dapat dikatakan demikian apabila terjadi proses pertimbangan terhadap orang lain. Dengan demikian, hubungan sosial yang timbul dalam sebuah struktur otoritas didasarkan akan penerimaan tiap-tiap individu terhadap norma atau peraturan yang menjadi dasar keteraturan sosial tersebut.

Kekuasaan 

Konsep kekuasaan secara sederhana dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk membuat orang lain patuh terhadap apa yang kita kehendaki, sehingga dalam hal ini kekuasaan sangat erat kaitannya dengan politik. Menurut Santoso (2001:95) kekuasaan dalam pengertian Max Weber merupakan kemampuan seseorang atau kelompok untuk memaksakan kehendaknya terhadap orang lain meskipun terdapat perlawanan atau penolakan. Oleh karena itu, kekuasaan menjadi komponen utama dalam menjalankan sebuah mekanisme politik.

Kecenderungan manusia terkadang menggunakan kekuasaan secara terus menerus dilakukan dalam upaya melegitimasi kekuasaan mereka. Bahkan dipergunakannya cara-cara licik dalam merebut ataupun mempertahankan kekuasaan. Seperti dalam I'l Principe karya Machiavelli yang menggunakan cara licik seperti kekerasan dan kejahatan dalam upaya merebut kekuasaan. 

Tentunya cara yang digambarkan Machiavelli melihat pada peristiwa nyata oleh Oliverroto disaat merebut kekuasaan Kota Fermo. Menurut Benedanto (2015:75) seorang penguasa yang cerdik dalam melakukan kekerasan akan melihat kondisi rakyatnya terlebih dahulu sebelum bertindak agar kehormatannya tidak jatuh. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat bagaimana Machiavelli mencoba memisahkan sisi etika dalam politik.

Kekuasaan yang dijalankan secara tidak demokratis, berpotensi lahirnya kekuasaan yang tak terbatas oleh pemerintah yang berkuasa (Kusumohamidjojo, 2014: 142). Hal tersebut dapat ditemui pada sistem pemerintahan monarki absolut ataupun fasisme. Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa sistem demokrasi "terkadang" menggunakan kekuasaan sebagai bentuk penyelewengan terhadap kedaulatan negara. 

Kekuasaan dalam pandangan Max Weber didasarkan pada model soveign power yang melandaskan pada hukum dan kewenangan dalam mengatur sumber daya dan warganya dengan melakukan represi dan dominasi sebagai proses pengendalian negara (Mudhoffir, 2013: 86).

Sehingga pada akhirnya tindakan yang dilakukan dalam kekuasaan politik bukan atas kemauan pribadi, tetapi berdasarkan kemauan masyarakat. Adanya bentuk legitimasi merupakan keyakinan masyarakat terhadap kelompok atau penguasa adalah kewajaran yang patut dihormati. 

Menurut Cholisin & Nasiwan (2012: 46) menjelaskan bahwa legitimasi berkaitan dengan legitimasi prosedur (cara memperoleh kekuasaan), legitimasi perwakilan (keputusan dibuat oleh wakil rakyat), dan legitimasi hasil (misalnya: keadilan). Sehingga proses politik dapat menjadi perekat bagi nilai-nilai lain yang dianut dalam masyarakat.

• Tipe-tipe Otoritas