Kalau Prabowo Jadi Presiden, Masih Adakah Pemberian Sertifikat Tanah untuk Masyarakat?

Jika dirinya terpilih menjadi Presiden, Prabowo berjanji akan mewujudkan Pasal 33 UUD 45,yakni bumi ,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat .

Jokowi kemudian mengomentari pernyataan Prabowo .Ia menekankan bahwa sekitar 2,6 juta tanah produktif tersebut tidak diberikan untuk kelompok karya .

" Kita tidak berikan kepada yang gede - gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektar juga di Aceh Tengah 120 ribu hektar. Saya hanya ingin sampaikan bahwa pembagian - pembagian seperti ini tidak dilakukan dimasa saya " ,kata Jokowi.( Kompas .com ) .

Kalau dicermati lebih mendalam masih mengemuka tanda tanya ,apakah kalau Prabowo menjadi Presiden ,masih adakah pembuatan dan pembagian sertifikat untuk hak milik ? Karena kalau didalami pernyataannya sekurang - kurangnya ada 3 kebijakan yang ditempuhnya yakni ,1) .ia merujuk pada pasal 33 UUD 45 ,2). mengeritik pembagian sertifikat oleh Jokowi ,3) kalau lahan dibagi - bagi untuk masyarakat maka bagaimana masa depan anak cucu kita.Artinya kalau semua lahan sudah dibagi habis lalu apalagi yang dimiliki oleh generasi mendatang .

Pernyataan Prabowo ini sangat layak dicermati karena kalau membaca sepintas ,bisa muncul kesan bahwa nanti tidak ada lagi pemberian sertifikat untuk masyarakat .

Atau mungkin saya salah menangkap pesannya .

Salam Demokrasi ! 

• Sumber : 
• - Harian Waspada Medan ,20/2/2019 
• - Kompas .com ,20/2/2019: " Kritik Penguasaan Aset oleh Orang Kaya ,Ternyata Pak Prabowo Sendiri" .