Jangan dulu sebut warga Cilegon bandel tidak patuhi aturan PSBB, sebab Wakil Walikota Cilegon yang dinyatakan positif Covid-19 dari tes swab saja menolak mentah-mentah.
Di artikel sebelumnya, Usai Ditegur Mendagri, Wakil Wali Kota Cilegon Postif Covid-19. Tidak cukup menerima dengan hati legowo, Ibu Ratu Ati Marliati  malah membawa perbandingan surat hasil tes swab negatif dari rumah sakit berbeda, yaitu Siloam dan RSKM.
Penolakan spontan dilakukan Tim Pemenangan Ratu Ati sesaat setelah KPU Cilegon mengumumkan hasil Tes Swab pada Selasa Malam, 9 September 2020.
Mentang-mentang petahana dan keluarganya sudah berkuasa di Cilegon selama 20 tahun, Ratu Ati, esok paginya datang mengerahkan massa ke RSUD Cilegon untuk ikut tahapan tes kesehatan lanjutan.
Rombongan yang mengawal Ratu Ati berpakaian jawara, lengkap dengan senjata tajam golok yang terselip di pinggangnya. Tidak ada yang bisa kenghentikan mereka, bukan karena takut golok, tapi takut tertular virus corona dari Ratu Ati.
Apa yang dilakukan Ratu Ati memang diluar kewajaran layaknya seorang pemimpin. Â Jargon kampanye "Sukses Cilegon Tak Boleh Henti" seperti tidak mencerminkan sebagai pemimpin yang sukses.
Sampai saat ini, belum ada keterangan apa pun dari pihak KPU Cilegon dan Gugus Tugas Covid-19 yang menerangkan kondisi Ratu Ati dalam menjalankan isolasi mandiri. Hal ini membuat warga Cilegon merasa tidak adil dalam perlakuan pasien Covid-19, ada yang dijemput paksa untuk menjalani perawatan di RSUD Banten atau Wisma Atlet Kemayoran.
Kemana Ibu Ratu Ati kini? Sebuah pertanyaan besar yang seharunya ada keterbukaan informasi dari pihak terkait. Ini kemudin membuat banyak orang was-was, apakah menjalani Isolasi Mandiri atau masih aktif berkegiatan dengan tim pemenangannya?
Jika dibeberkan dalam pelanggaran protokol kesehatan, Ratu Ati jelas-jelas sudah tidak mau melakukan isolasi mandiri dan mendatangi rumah sakit dengan membawa rombongan.
Secara etika politik, menolak ketetapan KPU Cilegon dengan menganggap tes swab tandingan dari rumah sakit lain adalah tidak dibenarkan dalam proses tahapan Pilkada.
