Dua tujuan pertama, pertahanan negara dari serangan negara lain dan perlindungan hukum dan kepemilikan, merupakan upaya untuk melindungi hak semua warga negara.
Bagaimana kalo suatu negara dan pemerintah sudah dikenal kacrut dan memble, berhakkah kita bikin hukum sendiri?
Instrumen negara dan pemerintah disusun dan disepakati oleh seluruh warga negara menjadi instrumen penegak hukum. Ketidakhadiran pemerintah dalam aspek kehidupan tidak menjadi pembenar bagi munculnya kelompok fasis yang sangat mungkin mengambil hak orang lain tanpa kesepakatan bersama.
Lantas, bagaimana peranan sosial masyarakat?
Nah, kalo ada hal-hal yang belum disepakati bersama dan belum ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, masyarakat melalui norma/kesusilaan/kepantasan dapat memberikan penilaian dan/atau hukuman. Karena norma sosial ini tidak ditetapkan dalam aturan baku, maka hukumnnya pun bersifat sosial: dikucilkan, diomongin, digunjingin, dipanggil pak Erte, dan sebagainya. Tidak dimungkinkan adanya hukuman penjara atau penghancuran rumah atau tempat usaha karena melanggar norma sosial, misalnya.
Oke, tadi kan pembahasan peranan pemerintah dalam melindungi hak seseorang dari gangguan orang lain. Lantas apakah dimungkinkan negara dan pemerintah ikut cawe-cawe untuk melindungi seseorang 'dari dirinya sendiri'?
Nah, ini yang sedikit tricky, pada prinsipnya orang liberal gak pengen pemerintah turut campur terlalu jauh dalam kehidupan pribadinya. Asumsi orang liberal: setiap orang cukup pinter untuk menilai mana yang baik untuk dirinya sendiri. Kami berasumsi bahwa setiap orang adalah cukup rasional dalam mengambil setiap tindakannya.
Tapi kenyataannya, saya paham memang tidak semua orang mencapai derajat kepinteran yang cukup untuk, bahkan, melindungi dirinya sendiri. ;) Maaph.
Sebagai contoh: setiap orang liberal akan membela dengan mati-matian haknya untuk tidak menggunakan helm atau sabuk pengaman, akan tetapi rasionalitas dan logikanya akan lantas bekerja dan dengan senang hati menggunakan helm atau sabuk pengaman, demi kelanjutan haknya untuk hidup. Nah, terhadap orang-orang gak cukup rasional dan gak cukup pandai untuk menilai manfaat helm dan sabuk pengaman, negara dan pemerintah boleh-boleh saja turut campur: misalnya dengan peraturan lalu lintas tentang kewajiban menggunakan helm atau sabuk pengaman.
Dan sekali lagi, ketika suatu norma dan aturan sudah ditetapkan melalui Undang-Undang dan peraturan pelaksananya, kami taat.
Kalo larangan pornografi dan pornoaksi kan untuk melindungi seseorang hak dari orang lain kan?
