7. Informasi hasil evaluasi lebih rinci dapat dilihat pada LHE SAKIP 2023 Instansi Pemerintah.
8. Mengoptimalkan koordinasi K/L dengan Mitra K/L agar keselarasan pada Sasaran Strategi dan/atau Sasaran Program dan/atau Sasaran Kegiatan RenjaK/L dengan Renstra K/L lebih meningkat. Meningkatkan konsistensi, utamanya pada Sasaran-sasaran Kegiatan yang belum maksimal. Memastikan Nomenklatur Sasaran Strategis, Sasarn Program, dan Sasaran Kegiatan pada Renja K/L dan Renstra K/L memiliki kesamaan kata.
9. Perlu menyusun Arsitektur SPBE to-be dalam SIA
10. Â 1. Melaksanakan revisi kebijakan yang belum memenuhi kriteria. 2. Mengikutsertakan SDM pengelola pada Pendidikan dan pelatihan arsip elektronik. 3. Mendaftar sebagai simpul JIKN dan melaksanakan seluruh tanggungjawab sebagai simpul jaringan.
11. 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal. 2. Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja. 3. Menyelenggarakan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Dalam hal dapat perubahan komposisi pagu per jenis belanja, agar memperhatikan perubahan target penyerapan anggaran dan melakukan penyesuaian pada RPD Hal III DIPA. 4. Melakukan percepatan belanja, khusunya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran. 5. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun. 6. Melakukan pengendalian pencairan anggaran sesuai RPD.
12. -- Dalam upaya peningkatan indeks pada parameter Realisasi PNBP dari Pengelolaan BMN, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga adalah peningkatan PNBP melalui pemanfaatan BMN, perbaikan target/estimasi PNBP dari pengelolaan BMN yang disampaikan kepada DJA, optimalisasi penggunaan BMN dalam rangka peningkatan persentase kesesuaian penggunana BMN dengan SBSK, serta tindak lanjut atas BMN yang masuk katagori rusak berat dalam hal BMN dapat dipindahtangankan melalui mekanisme penjualan secara lelang. -- Kementerian/Lembaga menyampaikan Laporan Wasdal, Laporan barang Pengguna dan Usulan RKBMN secara tepat waktu. Dalam hal perolehan indeks 4 untuk parameter tersebut, maka penyampaian laporan oleh Kementerian/Lembaga dilakukan 3 (tiga) hari sebelum tenggat waktu yang berlaku. -- Kementerian/Lembaga agar melkukan tindak lanjut atas setiap persetujuan pengelolaan BMN yang diterbitkan oleh KPKNL, dan selanjutnya melakukan pengkinian data terhadap informasi BMN yang dikelola.
13. Â --
14. Saran teknis dan/ atau substantive peningkatan kualitas kebijakan untuk instansi secara umum adalah lebih memperhatikan relevansi bukti dukung yang disampaikan dan memperkuat proses kajian dana analisi dalam penyusunan kebijakan.
15. Pelaksanaan Reformasi Hukum dipertahankan.
16. Menyusun perencanaan pembangunan statistik dan melakukan analisi pemenfaatan big data.
17. Perlu dilakukan langkah strategis untuk bias mendorong peningkatan tata kelola pengadaan.
