Pertanyaan ini dijawab Paslon 02 bahwa, Presiden adalah Penegak hukum tertinggi. "Kami tegaskan, jika kami dipercayakan memimpin, tidak akan ada lagi yang namanya persekusi. Jika ada pejabat penegak hukum yang menyimpang, kita akan ambil tindakan tegas yakni dengan pemecatan. Presekusi, menyimpang akan kita pecat.
Paslon 01 menanggapi jawaban itu dengan mengatakan, Indonesia memiki ragam agama, budaya, suku, pandangan politik dan perbedaan iti sudah menjadi Hukum Allah.Jika ada pelanggaran, laporkan dan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
Selanjutnya, Paslon 01 mendapat pertanyaan, seputar disabilitas, dimana kelompok disabilitas, masih mengalami diskriminasi.Bagaimana pendapat, Paslon 01 atas kondisi ini.
Paslon 01  menjawab, sejak 2016 sudah ada UU tentang Disabilitas. Sejak itu, perhatian akan kelompok disabilitas mulai berubah. Ada pemenuhan hak-hak, pemberian fasilitas dan  pembangunan akan hak itu sendiri. Contoh, event disabilitas, dimana kejuaraan yang diraih oleh atlet disabilitas, diberikan bonus yang sama dengan atlet yang normal.Ada penyetaraan.
Paslon 02 menanggapi.Ada kelompok disabilitas yang terampil. Mereka bukan mencari pekerjaan tetapi membuka lapangan pekerjaan.Ini mesti menjadi catatan pemerintah untuk memberikan perhatian.
Paslon 01 kembali menanggapi. Kali ini ditanggapi oleh, Cawapres Ma'ruf Amin yakni, disabilitas memang harus disetarakan. Hal yang mesti dilakukan juga adalah membangun budaya saling menghormati, tidak me yepelehkan mereka yang disabilitas tetapi perlakukan setara dan berikan penghormatan. Jawaban ini, sebagai penutup sesi pada tema Hukum dan HAM.
Tema Korupsi dan Terorisme
Kali ini, giliran Paslon 01 yang lebih dulu mendapat pertanyaan. Paslon 01 mendapat Amplop A, dengan pertanyaan, Untuk menduduki jabatan butuh biaya. Bagaimana mengatasi biaya yang  tinggi dalam politik.
Paslon 02 menjawab, butuh prinsip rekrumten pejabat, dimana harus berdasarkan kompetisi. Bukan nepotisme. Selain itu, hal lain yang bisa dilakukan adalah menyederhanakan sistem yang dapat memangkas politik uang. Rekrutmen harus transparan dan akuntabel. Contoh, rekrutmen ASN, sudah dilakukan secara terbuka.Hasil bisa langsung dicek."Anak saya, saja tidak lulus tes ASN,"kata Jokowi.
Paslon 02 menanggapi butuh langkah kongkrit. Gubernur gaji 8 juta.Kita akan naikan penghasilan Gubernur dan Kepala daerah lainnya sehingga tidak ada peluang yang timbul soal korupsi, nepotisme dan lain-lain.
Selanjutnya Paslon 02 mendapat giliran menjawab pertanyaan. Prabowo, Sandi mendapat Amplop C, dengan pertanyaan, birokrasi merupakan ujung tombak negara. Bagaimana membratas korupsi, dan menjadikan ASN bebas korupsi.
