Terakhir, pemerintahan Biden juga menyatakan bahwa AS akan terus memantau situasi dengan seksama, membuat kemajuan dan "berdiri bersama" dengan rakyat Myanmar yang "mencari perdamaian dan demokrasi".
Dalam menanggapi kudeta militer Myanmar, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dengan jelas mengutuk militer Myanmar atas penahanan terhadap para pemimpin Myanmar termasuk Aung San Suu Kyi.
Juru bicara PBB Stephane Dujarric de la Riviere mengatakan dalam pernyataannya bahwa Sekretaris Jenderal mengutuk keras penyingkiran (militer Myanmar) terhadap Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Mint dan para pemimpin politik lainnya pada malam pertama rapat parlemen baru Myanmar. Juga mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa ini merupakan pukulan telak bagi reformasi demokrasi Myanmar.
Jadi bagaimana sikap Tiongkok?
Pada konferensi pers yang diadakan oleh Kemenlu Tiongkok pada 1 Februari 2021, ada seorang reporter menanyakan tentang militer Myanmar yang menahan Aung San Suu Kyi dan lainnya. Apa komentar Tiongkok tentang situasi saat ini di Myanmar?
Juru bicara Kemenlu Tiongkok Wang Wenbin mengatakan bahwa Tiongkok sedang memperhatikan apa yang terjadi di Myanmar untuk lebih memahami situasinya. Sebagai tetangga yang bersahabat baik dengan Myanmar, Tiongkok berharap semua pihak di Myanmar dapat menangani perbedaan mereka dengan baik berdasarkan konstitusi dan kerangka hukum untuk mempertahankan stabilitas politik dan sosial.
Dilihat dari pernyataan pihak-pihak tersebut di atas, kudeta militer di Myanmar ini tidak berlatar belakang Barat, jika terlatar dibelakangi Barat, AS tidak akan membuat pernyataan seperti di atas.
Apalagi secara historis dan realistis, sulit bagi militer Myanmar untuk berbaur dengan AS. Hal ini ditentukan oleh karakter bangsa Myanmar dan lokasi geografis lainnya. Jadi tampaknya ambang batas ini sangat tinggi.
Sedangkan pemerintahan Biden baru saja berkuasa, demokrasi AS sendiri hampir gagal, tampaknya akan sulit bagi pemerintahan Biden untuk mendukung kudeta militer dan kediktatoran Min Aung Hlaing.
Seperti yang telah diuraikan dalam tulisan penulis yang lalu, tampaknya sikap negarawan Aung San Suu Kyi telah menyinggung AS setelah menjabat pada tahun 2015, tidak bertindak dan bersikap melawan Tiongkok sesuai keinginan AS, namun terhadap militer Myanmar di mata pemerintah AS bahkan lebih tidak dapat dipercaya.
Baca:Â Transformasi Seorang Sipil Aung San Suu Kyi Menjadi Politikus Negarawan
