Dia merancang topik terbuka "Semua orang berbicara tentang demokrasi. Apa arti demokrasi bagi Anda?" Ternyata kurang dari 12% orang menganggap demokrasi adalah demokrasi prosedural, dan 6,3% berpendapat bahwa demokrasi itu setara dengan check and balances kediktatoran.Â
Sebanyak 22,9% masyarakat percaya bahwa demokrasi mengacu pada kebebasan, sedangkan hampir 55% masyarakat percaya bahwa demokrasi berarti pemerintah selalu memperhatikan kepentingan rakyat dalam mengambil keputusan, meminta dan mendengarkan pendapat rakyat, serta bahwa pemerintah harus melayani rakyat.
Dia meminta orang yang diwawancarai untuk memilih mana dari dua pernyataan berikut yang menurut Anda (orang Tiongkok) lebih penting.
Pernyataan pertama adalah bahwa "pemimpin partai dan negara dipilih melalui pemilihan biasa"
Kedua, "Saat membuat keputusan dengan pemimpin nasional, selalu harus pikirkan kepentingan rakyat"
Ternyata 80% responden menganggap yang terakhir lebih penting.
Berdasarkan penelitian kota yang disebutkan di atas, Shi Tianjian memberikan dua kesimpulan.
Kesimpulan pertama adalah bahwa kebanyakan orang Tiongkok menghargai demokrasi substantif lebih dari demokrasi prosedural.
Kedua, demokrasi yang dipahami sebagian besar orang Tiongkok bukanlah bentuk demokrasi seperti demokrasi pemilu dan sistem multi partai, melainkan demokrasi yang berorientasi kerakyatan dengan lebih banyak tradisi budaya Konghucu, yakni pemerintah harus memikirkan rakyat, mendengarkan pendapat rakyat, dan berbuat melayani rakyat atau berbhakti kepada rakyat.
Menurut penelitian Zhang Weiwei dari Universitas Fudan, tentang isu-isu demokrasi, dia lebih jauh merujuk pada model demokrasi Tiongkok sebagai "model demokrasi nasionalis Tiongkok/Chinese citizen-based model" atau disingkat "Model Nasionalis Tiongkok".
Dibandingkan dengan "model demokrasi Barat", menurut Zhang "model berbasis warga negara Tiongkok/Model Nasionalis Tiongkok" sebenarnya adalah hukum yang mengatur sangat mendalam, yaitu, apa pun sistem politik yang Anda adopsi, apakah itu sistem multi-partai atau sistem satu partai, atau bahkan tanpa ada sistem kepartaian, sejak nenek moyang Tiongkok dulu harus melaksanakan kebijakan peningkatan taraf hidup masyarakat.
