Seperti apa yang dipertanyakan oleh sebuah laporan dari Oxford Research Group pada bulan September tahun lalu: "Siapa yang akan dihadapi pada kehadiran yang diperkuat di Asia Timur?" Secara praktis, kita berbicara tentang konflik di Korea Utara, konflik di Taiwan, atau konflik dengan Tiongkok atas kendali Laut Tiongkok Selatan."
Laporan itu berpendapat bahwa pasukan militer Inggris tidak dapat memberikan kontribusi praktis jika terjadi konflik besar (dan nuklir) atas Korea Utara, atau atas kendali Taiwan. Dan mereka paling-paling akan menjadi "aset menarik bagi pasukan pimpinan AS dalam jenis konfrontasi panjang dengan Tiongkok yang tampaknya sedang dipersiapkan AS."
Pada kenyataannya, upaya untuk membangun pengeluaran pertahanan Inggris, dan untuk "berporos" ke Asia, mungkin lebih sedikit hubungannya dengan pertahanan daripada dengan menjilat kesepakatan perdagangan di dunia pasca-Brexit yang berpotensi terkucilkan, dan khususnya menanggapi serangan Donald Trump terhadap peran dan pendanaan NATO.
Seperti apa yang telah dikeluhkan Trump tentang sekutu NATO-nya yang mendukung operasi pertahanan AS di seluruh dunia, dan meminta mereka untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka untuk berbagi beban militer secara lebih adil, sehingga komitmen Inggris untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan, membangun kapal selam baru, dan berbagi beberapa dari beban menjadi polisi di Pasifik, jelas dimaksudkan untuk menjilat.
Inisiatif ini harus jelas juga dilihat sebagai alat tawar-menawar untuk mengamankan kesepakatan perdagangan pasca-Brexit, tidak hanya dengan AS, tetapi dengan Jepang, Korea, sejumlah negara Asean, Selandia Baru dan Australia --- yang disebut " "Alliance of Maritime Democracies/Aliansi Maritim Demokrasi ".
Apakah alat perundingan semacam itu akan berfungsi masih terbuka untuk dipertanyakan, tetapi seperti yang ditunjukkan oleh Oxford Research Group, perubahan strategis ini menciptakan bagi pemerintah Inggris "tabrakan langsung" antara konvergensi dengan strategi Pasifik AS, dan strategi pra-Brexit Inggris untuk perkara perdagangan dan investasi Tiongkok.
Dalam hal ini, Inggris akan mengalami banyak kerugian. Seperti diketahui Tiongkok menyumbang lebih dari setengah perdagangan Inggris dengan Asia Timur, dengan ekspor tahun lalu hampir US$ 23 miliar dan impor lebih dari US$ 55 miliar. Hubungan yang erat dengan AS dalam pertikaiannya yang semakin dalam dengan Tiongkok harus secara tak terelakkan membahayakan hubungan ekonomi yang tumbuh cepat ini dengan Beijing.
Masih diperdebatkan apakah potensi peningkatan perdagangan dengan Aliansi Demokrasi Maritim, dan mungkin dorongan untuk penjualan pertahanan di Asia, dapat mengimbangi kemunduran semacam itu dibanding dalam perdagangan dengan Tiongkok.
Namun banyak pemikir Inggris berpandangan: "Inggris bebas untuk meningkatkan perdagangan dan investasi dengan siapa pun yang mereka suka. Tetapi kebijakannya harus untuk kepentingan warga negaranya, bertanggung jawab secara finansial, dan masuk akal secara ekonomi dan strategis. Pangkalan AL yang mahal di Asia Tenggara yang meningkatkan ketegangan dengan sekutu dan saingannya tidak sesuai dengan pendekatan semacam itu."
Maka ini adalah beberapa kepentingan geopolitik yang harus diganti Inggris, termasuk beberapa kepentingan strategis global. Untuk sebagian besar, banyak analis yang berpikir itu ilusi, termasuk kerja sama antara AS dan Jepang, termasuk beberapa kerja sama antara AS dan Asia Tenggara. Dapat dilihat bahwa pujian semacam ini dari AS bukan keadaan biasa. Inggris juga dalam apa yang disebut kembali lagi, dan itu juga tidak baik untuk campur tangan kembali dalam urusan Asia-Pasifik.
Jika Inggris tidak melihat ihwal ini, akan menderita kerugian besar. Selain itu, Inggris harus menjelaskan kepada dirinya sendiri dan seberapa kuat kekuatan dirinya sendiri. Dengan kata lain, kekuatan AL Inggris telah menurun secara signifikan, sudah bukan lagi seperti masanya ketika kekaisaran "matahari tidak pernah terbenam" lagi.
