Strategi Trump terhadap Tiongkok Dinilai Teradikal Bisakah Berhasil?

Memusuhi Tiongkok Bukan Hanya Melalui Perang Dagang

Dengan sendirinya, perang dagang adalah perubahan dramatis dalam hubungan AS-Tiongkok,  tetapi itu bukan satu-satunya tindakan di mana pemerintahan Trump melenturkan ototnya.

Mari kita mulai dengan Taiwan. Pulau kecil berpenduduk 23 juta jiwa di lepas pantai Tiongkok ini sangat penting bagi Beijing. Tiongkok menganggap pulau itu - sekarang demokrasi yang diperintah sendiri - bagian dari "Satu Negara Tiongkok Dua Sistem" menuntut agar AS dan negara lainnya menerimanya.

AS secara konsisten menolak melakukannya, tidak seperti yang dilakukan negara lain. Pada akhir Agustus, misalnya, El Salvador memutuskan hubungannya dengan Taiwan dan menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Pemerintahan Trump bereaksi secara keras, menyalahkan Beijing atas "gangguan nyata" dalam politik El Salvador dan AS akan mengevaluasi kembali hubungannya dengan negara Amerika Tengah. Taiwan sekarang hanya memiliki 17 negara yang mengakuinya sebagai negara merdeka.

Pada Juni 2017, Trump juga menyetujui penjualan senjata senilai $ 1,4 miliar ke Taiwan, yang mencakup rudal canggih dan torpedo. Dan pada bulan Maret, Trump menandatangani Taiwan Travel Act, yang memungkinkan pejabat senior AS untuk bertemu dengan rekan Taiwan mereka di negara itu, serta meminta pejabat Taiwan datang ke AS.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen (tengah) dikawal oleh staf keamanan sebelum berangkat dari bandara Taoyuan pada 7 Januari 2017. Tsai Ing-wen berangkat ke AS dalam perjalanan ke Amerika Tengah, sebuah perjalanan yang diawasi ketat oleh Beijing, yang marah dengan ucapan selamatnya dari Donald Trump. AFP/Getty Images

Dukungan AS untuk Taiwan tetap menjadi titik api besar antara Washington dan Beijing. "Dibandingkan dengan masalah ekonomi dan perdagangan, masalah Taiwan adalah prioritas utama bagi Beijing dan lebih sensitif secara politik," Fu-Kuo Liu, seorang ahli di National Chengchi University di ibukota Taiwan, Taipei, mengatakan kepada Bloomberg pada 13 Maret.

Pada bulan Mei, pemerintahan Trump mengatakan kepada Tiongkok bahwa mereka tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam latihan militer internasional Rim of the Pacific (RIMPAC) di Hawaii, yang berlangsung setiap tahun. Latihan ini memungkinkan 22 negara di RIMPAC untuk berlatih berlayar dan beroperasi bersama. Pemerintahan Obama mengundang Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan dua kali, pada tahun 2014 dan 2016, sebagian untuk memberi insentif kepada Tiongkok untuk berhenti bersikap begitu agresif di Laut Tiongkok Selatan.

Tetapi pemerintahan Trump secara khusus mengutip tindakan Beijing di Laut Tiongkok Selatan sebagai alasan mengapa hal itu tidak diinginkan. "Tiongkok melanjutkan fitur militerisasi yang dipersengketakan di Laut Tiongkok Selatan hanya berfungsi untuk meningkatkan ketegangan dan mengganggu stabilitas kawasan," kata Letnan Kolonel Christopher Logan, juru bicara Pentagon, kepada USNI News. "Perilaku Tiongkok tidak konsisten dengan prinsip dan tujuan latihan RIMPAC."

Beijing mengklaim Laut Tiongkok Selatan, yang terletak di pantai tenggara negara itu, milik Tiongkok. Tetapi beberapa negara yang mengelilingi perairan ini, termasuk Vietnam, Taiwan, dan Filipina, masing-masing juga mengklaim sebagian wilayah ini. Kontrol laut yang lebih besar memungkinkan akses yang lebih besar ke sumber daya - seperti hasil laut dan energi - serta prestise global.

Namun Tiongkok mengkalim Laut Tiongkok Selatan adalah perpanjangan akuatik dari daratannya dan sesuai dengan hukum UNCLOS dan mempunyai bukti historis tentang pemilikannya. Mereka telah membangun pulau-pulau buatan, yang beberapa di antaranya berisi landasan pacu untuk pesawat terbang, dan secara teratur memungkinkan perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk menangkap ikan di daerah dekat pantai sekitarnya. Meskipun demikian, Beijing mengatakan daerah itu "tenang" dan menuduh pihak lain, termasuk AS yang mengobarkan ketegangan di sana.

Bidang Budaya