Bagaimana Tiongkok Memperkuat AL-PLA Menghadapi Meningkatnya Klaim AS di Laut Tiongkok Selatan?

Tiongkok sedang meningkatkan AL-nya di Luat Tiongkok Selatan dalam menghadapi upaya AS yang semakin keras menantang Beijing terhadap perairan yang disengketakan.

Pengamat militer mengatakan akan memungkinkan Armada Laut Selatan PLA untuk menjaga jalur kapal asing yang lebih baik, tetapi menunjukkan bahwa kekuatan militernya masih tertinggal dengan AS.

Dua gugus kapal Induk AS USS Ronald Regan dan USS John C Stnnis sedang melakukan operasi ganda di laut Filipina , demikian diumumkan AL-AS pada 15 November 2018.

USS Ronald Reagan dan USS John C Stennis keduanya kapal induk bertenaga nuklir Nimitz, dengan DWT 120.000 hingga 130.000 ton.

Laksamana Madya Laut AS -- Phil Sawyer, Komandan Armada Ketujuh mengatakan:  "Mengerahkan dua gugus kapal induk menjadikan kekuatan tempur angkatan laut yang tak tertandingi dan menunjukkan komitmen AS untuk "Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka".

Namun Tiongkok selama ini mengkhawatrikan kehadiran militer AS di Asia-Pasifik dan melihat beberapa operasinya di dekat terumbu karang pulau yang disengketakan sebagai pelanggaran kedaulatan.

Tiongkok saat ini sedang memodernisasi angkatan lautnya untuk mengimbangi AS, tetapi masih tertinggal jauh di belakang AS dalam hal kekuatannya.

Mereka masing-masing dapat mengangkut hingga 90 pesawat sayap-tetap dan helikopter, dapat menerbangkan F/A-18G Super Hornet pada empat ketapel secara bersamaan.

Armada Ketujuh dapat mengerahkan gugus kapal induk penyerang Ronald Reagan sebanyak 12-kapal, merupakan yang terbesar di AL-AS, yang meliputi 75 pesawat dan tujuh kapal perusak kelas Arleigh Burke yang canggih dan tiga kapal penjelajah kelas Ticonderoga.

Armada Ketujuh juga memiliki selusin kapal selam nuklir, empat kapal pendarat amfibi yang mengangkut helikopter dan kendaraan, 16 hingga 20 pesawat pengintai dan empat penyapu ranjau.

Jankauan radius operasi dari satu gugus kapal induk bisa mencapai lebih dari 500 km, dua gugusan bisa mencapai lebih dari 1.000 km.

Selain itu juga bisa mengerahkan bala bantuan dari Armada Ketiga dan Empat gugus USS John C Stennis, USS Carl Vinson, USS Theodore Roosevelt dan USS Nimitz.

Saat ini Armada Laut Selatan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) memiliki kekuatan lebih dari 80 kapal - termasuk 12 kapal perusak rudal, 33 frigat, dua skuadron kapal selam dan 20 kapal pendaratan amfibi - tetapi tidak dapat menandingi AS dalam hal daya kekuatan pukulnya.

Di tengah upaya berkelanjutan untuk mengejar AS, armadanya saat ini sedang diperkuat dengan kapal perang dan peralatan paling canggih di Tiongkok.

Saat ini Armada Tiongkok mencakup lima kapal perusak tipe 052D, yang dilengkapi dengan radar canggih dan sistem elektronik yang kira-kira sama dengan sistem tempur Aegis yang ada di kapal-kapal kelas Aleigh Burke Amerika.

Collin Koh, seorang ahli keamanan maritim di Nanyang Technological University di Singapura, mengatakan bahwa AL-PLA telah menugaskan sekitar 44 kapal permukaan baru pada tahun 2016 hingga 2017, dengan jumlah yang dibagi secara merata di antara ketiga armadanya.

"Meningkatkan armada untuk menutup kesenjangan dalam hal kemampuan Armada Laut Selatan (PLA) dengan mengumpulkan ketersediaan armada untuk mengatasi meningkatnya permintaan, seperti peningkatan kemampuan untuk mengerahkan kapal di pangkalan berkelanjutan di laut untuk melacak kapal-kapal asing," dia berkata.

Sebaliknya Tiongkok hanya memiliki satu kapal induk yang beroperasi ---  Liaoning - yang saat ini sedang menjalani pemeliharaan. Kapal induk lainnya masih melakukan uji coba laut dan belum ditugaskan.

Liaoning berkapasitas 60.000 ton dan dapat membawa 40 pesawat J-15 dalam satu pelayaran. Dengan pesawat J-15 memiliki jangkauan yang lebih jauh dan kemampuan manuver yang lebih baik daripada Super Hornet AS, tetapi dapat membawa lebih sedikit senjata dan memiliki performa yang lebih rendah pada kecepatan yang lebih rendah.

Selama tiga tahun terakhir, kapal perang AS melakukan "operasi kebebasan bernavigasi" telah berkonfrontasi setidaknya 12 kali dengan kapal-kapal AL-PLA, termasuk nyris bertabrakan USS Decatur dan kapal perusak Tiongkok Lanzhou pada akhir September tahun ini.

Lanzhou kapal perusak Tipe 052C berkapasitas 6.000 ton dengan delapan sistem peluncuran rudal vertikal, sedang kapal perusak USS Decatur berkapasitas 9.000 ton dengan rudal sembilan puluh enaman.

Menurut pengamat militer Koh Singapura, AL-AS masih lebih kuat dalam kemampuan serangan jarak jauhnya, sementara sekutunya di Asia, seperti Australia, juga memiliki kemampuan angkatan laut yang signifikan atau posisi geostrategis kunci di Laut Tiongkok Selatan.

Dan bahkan setelah menambahkan kapal baru, AL-PLA masih bisa terhambat oleh kurangnya tenaga manusia dan koordinasi di antara pasukan angkatan bersenjatanya yang berbeda.

Namun Tiongkok berupaya meningkatkan perangkat kerasnya dengan cepat dan memikirkan tentang tingkat pemeliharaannya.

Pandangan ASEAN Untuk Indo-Pasifik

Sementara para analis mengatakan bahwa negara-negara di Asia sedang menunggu AS untuk meletakkan substansi di balik retorika Indo-Pasifik, ketidakhadiran Trump dari pertemuan puncak hanya meningkatkan kekhawatiran di antara negara-negara Asia Tenggara bahwa Washington tidak lagi memiliki punggung mereka. (baca: Menilik Strategi Pemerintahan Trump-AS "Indo-Pasifik" )

Presiden Singapura Lee Hsien Loong mengatakan bagi ASEAN "sangat diinginkan" untuk tidak harus memihak kekuatan dunia, tetapi mungkin ada saatnya ketika "harus memilih satu atau yang lain".

Beberapa negara Asia Tenggara mungkin diam-diam terkesan oleh pendekatan kuat AS terhadap Beijing tentang perdagangan, masalah kekayaan intelektual dan Laut Tiongkok Selatan, tetapi yang lain telah menegaskan bahwa mereka telah melihat kebangkitan Tiongkok sebagai hal yang tak terelakkan.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte, ketika ditanya tentang latihan AL-AS, mencatat bahwa Tiongkok sudah menduduki pulau Laut Tiongkok Selatan dan menambahkan: "Mengapa Anda harus membuat friksi ... yang akan mendapat respon langsung dari Tiongkok?"

Sumber: JPNN.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak ASEAN dan Tiongkok berkolaborasi di dalam konsep Indo-Pasifik. Menurut Jokowi, ketidakpastian sekaligus tantangan global sangat dirasakan dampaknya oleh banyak negara. Tidak terkecuali negara-negara di lingkar Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Demi menghadapi itu, memang diperlukan kerja sama yang erat di antara negara-negara tersebut.

Jakowi mengatakan: "Kita menghadapi berbagai tantangan keamanan di kawasan. Bukan saja di Samudera Pasifik, tapi juga di Samudera Hindia. negara-negara ASEAN-Tiongkok tidak memiliki pilihan kecuali berkolaborasi menyikapi perkembangan tersebut," ujar Jokowi dalam forum KTT ASEAN-Tiongkok di Singapura, Rabu

Lebih lanjut Jokowi mengatakan: "Satu isu yang ingin saya garisbawahi adalah pentingnya ASEAN dan Tiongkok memperkuat kerja sama di kawasan Indo-Pasifik,"

ASEAN dan Tiongkok dinilai memiliki blok ekonomi yang sama-sama kuat. ASEAN dengan ASEAN Connectivity 2025 dan Tiongkok memiliki konsep "One Belt One Road". Menurut Jokowi, apabila keduanya dapat disinergikan, akan memberikan dampak positif bagi negara-negara di kawasan tersebut. "Hanya melalui kolaborasi kita mampu menjadikan ASEAN-RRT sebagai pilar penting perdamaian, keamanan, stabilitas dan kemakmuran di kawasan," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi menegaskan, konsep Indo-Pasifik tidak akan berdampak pada isolasi negara tertentu dalam pergaulan dan kerjasama antarnegara di kawasan. Sebaliknya, konsep Indo-Pasifik justru dirancang untuk meningkatkan keterbukaan kerjasama negara-negara di lingkaran Samudera Pasifik dan Hindia sambil tetap mengedepankan sentralitas ASEAN.

Bagi ASEAN, lanjut Jokowi, Tiongkok adalah mitra potensial bagi peningkatan kerjasama Indo-Pasifik. Setidaknya, salah satu sektor yang dapat ditingkatkan adalah kemaritiman. "Saya berharap Tiongkok dapat menjadi mitra ASEAN dalam kerjasama sektor maritim di kawasan Indo-Pasifik, termasuk dalam mengatasi keamanan laut di Samudera Pasifik dan Hindia, mengatasi polusi laut dan mengembangkan kapasitas search and rescue di laut".

Pandangan Tiongkok Atas Laut Tiongkok Selatan

Sumber: cimsec.org

Karakter ekstrovet militer Tiongkok tampaknya telah terus menerus ditunjukkan dalam beberapa tahun terakhir dengan pembaruan terus-menerus senjata ofensif dan kegiatan intelijen militer asing yang semakin aktif dan diplomasi militer.

Sebagai bagian dari transformasi besar alat militer ini selama introversi masa perjuangan politik dalam negeri, berarti bahwa militer Tiongkok tidak menganggap dirinya lebih baik dari AS dan Uni Soviet pasca Perang Dingin di dunia, di Asia, terutama di era perdamaian di Asia Timur yang segera datang. Sebaliknya, gerakan kemerdekaan Taiwan, perselisihan teritorial di Laut Tiongkok Selatan, dan ketidakstabilan di semenanjung Korea telah mendorong pihak berwenang tertinggi di militer Tiongkok yakin  bahwa pola perang dingin regional di kawasan Asia belum berakhir.

Pemikiran ini merupakan basis ideologis bagi Tiongkok untuk mempercepat modernisasi pertahanan nasional dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, dari pengalaman negara-negara kaya seperti Jepang, dapat dilihat bahwa nilai strategis Laut Tiongkok Selatan dan kepentingan ekonomi sangat penting bagi negara Asia yang berharap "terburu-buru keluar dari Asia dan menjadi global".

Sebelum perang, orang mengetahui terjadi perselisihan antara "Maju ke Selatan" dan "Maju ke Utara" ("Southward Advance" and the "Northward"). Pada Desember 1938, Jepang menerapkan invasi dan aneksasi komprehensif ke Kepulauan Spratly, yang menguasai seluruh jalur kehidupan maritim Asia Timur dan Indochina telah membuat lebih jauh ke selatan dan barat ke Samudera Hindia untuk menguasai laut  dan bawah lautnya habis-habisan, pengembangan pangkalan lokal untuk maju ke depan.

Setengah abad kemudian, Tiongkok mulai memperhatikan Laut Tiongkok Selatan, dan tentu saja itu juga memiliki kebutuhan lingkungan internal dan eksternal. Secara internal, reformasi ekonomi dan keterbukaan telah berlangsung selama 15 tahun.

Selama periode "Rencana Lima Tahun" pertama, "Maju ke Utara" sebagai yang paling penting era Perang Dingin. Pola pembangunan ekonomi menjadi andalan dan mejadi "Tiga Front Utama," namun mementum ini berakibat kecepatan tinggi pembangunan ekonomi pesisir, sehingga terjadi kesenjangan Utara dan Selatan terus membsar,  seperti kebangkitan awal Belanda dan Kerajaan Inggris, Tiongkok juga bergerak dari "negara yang terkurung daratan" ke era baru peradaban laut. 

Dengan pusat gravitasi ekonomi bergerak dari utara ke selatan, dari pedalaman ke pantai, dan sumber daya darat yang menurun, pengembangan sumber daya laut telah menjadi fondasi masa depan Tiongkok.

Dalam hal eksplorasi minyak "status pembanguan sumber daya alam di perairan Tiongkok dan di laut,"  pada saat ini, ladang minyak utama Tiongkok telah memasuki tahap pertengahan dan akhir pembangunan. Mulai tahun 1989, sumber minyak sudah menurun sebanyak 200.000 ton, produksi menjadi sulit ditingkatkan dan biayanya menjadi meningkat tajam.

Diperkirakan China akan memiliki 1 hingga 2 ladang minyak lepas pantai baru yang dioperasikan setiap tahun sejak 2017.

"China Daily" terbitan bahasa Inggris telah mengklaim bahwa pada tahun 1995 Tiongkok akan menjadi negara pengimpor minyak. Untuk mengatasi teknologi minyak lepas pantai, ada masalah keuangan, pada tahun 1993, Tiongkok mengimpor lebih dari satu miliar dolar peralatan eksplorasi minyak lepas pantai dari Singapura.

Selain itu, Tiongkok tampaknya bermaksud didukung oleh kekuatan luar, untuk memastikan bahwa mitra investasi asing dan kepentingan mereka sendiri di kawasan tersebut. Kontrak pertama Tiongkok untuk bersama-sama mengembangkan minyak di Laut Tiongkok Selatan dengan perusahaan energi AS Kerry Youngstown.  

Pada tahun 1992 hal ini diungkapkan dalam sebuah wawancara periden Kerry Youngstown dengan NHK Jepang, bahwa  pihak Tiongkok secara resmi menjamin, jika perlu, menggunakan cara militer untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kontrak.

Selain itu, yang lebih penting, lonjakan penduduk Tiongkok secara signifikan mengurangi daerah di bawah kondisi tanah yang subur, pengembangan kelautan telah menjadi sarana penting di abad 21, membuka sumber daya baru untuk bertahan hidup sangat penting. Dengan munculnya " Peradaban Samudra", struktur makanan tradisional utama Tiongkok dapat berubah, masuklah era "trinitas" produk akuatik, sereal/biji-bijian, aneka ragam mie. Hal ini ditekankan dalam artikel khusus: "Tiongkok akan membangun 21 lokasi pemancingan baru, total 80 kilometer persegi atau setara dengan 42 juta hektar tanah yang subur, 2.6 kali lahan luas tanah pertanian......."

Dari awal mulai 1980an, penggunaan Laut Tiongkok  AL Selatan, Laut Tiongkok Timur, Laut Kuning, Bohai, eksplorasi sumber daya alam terus berlangsung, survei geografis, hasilnya di luar dugaan sangat berpotensi dan menjanjikan.

"Tiongkok Bisa Menang Perang" sebuah buku mengklaim: Laut Tiongkok Selatan, cadangan minyak dan gas dasar laut hanya mencapai 350 juta ton, statistik materi terkait selanjutnya terdiri dari: 30 juta ton batu fosfat, serta baja material khusus untuk manufaktur roket antarbenua, dan deposit besar untuk biji besi, nodul kobalt, tembaga, aluminium, dan material tambang lainnya.

Material-material tambang ini menjadi menjadi daya tarik bagi Tiongkok untuk menjadi kunci tuntuk "meneyelsaikan masalah lautan."

Pada 27 Oktober 1993  "China Daily" menerbitkan sebuah kolom sumber daya kelautan rencana pembangunan tahun 2020, termasuk pembentukan ide Laut Tiongkok Selatan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi, dan menentukan tahun 2000an output industri kelautan akan mencapai 8,3 miliar RMB.

Para ahli geography luas melakukan pengukuran kembali total wilayah Tiongkok, mulai pertengahan tahun 1980an.  14 Januari 1986, terbitan Tiongkok "Science and Culture Newspaper" mulanya melakukan serangan terhadap statistik tradisional, dengan mengklaim wilayah Tiongkok 96 juta km persegi sebelumnya sudah "jelas ketinggalan zaman"  karena sebelumnya hanya memperhitungkan total luas lahan, tidak termasuk teritorial laut, batas kontinen dalam laut dan sebagainya.

Hasil pengukuran baru menunjukkan bahwa total luas 10.450.000 kilometer persegi wilayah Tiongkok meliputi: wilayah teritorial laut 228.000 kilometer persegi, pulau 75.400 kilometer persegi, pesisir pantai 12.700 kilometer persegi. Batas kontinen dalam laut adalah 693.000 kilometer persegi dan luas daratan adalah 9,4 juta kilometer persegi.

Selain itu, Tiongkok juga percaya bahwa: Menurut "Konvensi PBB tentang Hukum Laut," tahun 1982 PBB UNCLOS III dikembangkan, seperti perhitungan zona ekonomi eksklusif 200 mil laut, yang berada di bawah yurisdiksi wilayah laut seharusnya bisa  sampai ke 300 juta kilometer persegi.

Dalam konteks ini, pada Kongres ke-14 Partai Komunis Tiongkok yang diadakan pada tahun 1993, Jiang Zemin secara resmi mengusulkan misi militer adalah untuk "menjaga integritas teritorial dan hak-hak dan kepentingan maritim," katanya.

Itu berarti integritas teritorial dan hak-hak maritim keduanya harus simultans, yang juga berarti bahwa masalah Taiwan dan empat wilayah perairan, terutama di Laut Tiongkok Selatan diperlakukan sebagai karakter yang sama dari ancaman eksternal yang potensial. Untuk meletakkan dasar kebijakan yang sama untuk mengirim pasukan ke Taiwan atau Laut Tiongkok Selatan bila diperlukan.

Keprihatinan Tiongkok tentang faktor eksternal Laut Tiongkok Selatan terbukti dengan sendirinya, runtuhnya Uni Soviet dan pencabutan ancaman Korea Utara. Ini telah berkontribusi pada fokus strategi pertahanan nasional Tiongkok tradisional, dan juga disinkronkan dengan strategi ekonomi, dari utara ke selatan, dari pedalaman ke laut.

Pendek kata, karena gesekan Rusia-AS, gesekan Tiongkok-AS terus meningkat; NATO berekspansi ke arah timur; kerjasama nuklir dengan Iran,  Rusia, Tiongkok,  perang sipil Chechnya, isu Taiwan, lemahnya bantuan ekonomi dari Rusia; meningkatnya resiko dari perang dagang AS-Tiongkok. Pola kedekatan antara Rusia dan Tiongkok mulai terbentuk.

Sejak kunjungan Yeltsin ke Tiongkok pada 1993, telah sering menggunakan istilah "hegemonisme". Jelas, hubungan "bergandengan tangan" antara Rusia dan Tiongkok secara obyektif dan alami telah berkontribusi terhadap sifat "aliansi-kuasi" di antara keduanya.

Pada 15-20 Mei 1995, Menteri Pertahanan Rusia Pavel Grachev, terdiri dari Komando Jenderal Distrik Militer kawasan Timur Jauh Jenderal Chechevatov, Komando AU Jenderal Jenkin, dan Komandan Armada Pasifik Laksamana Jenkin,  Letnan Jenderal Helinov, enam jenderal, dua Letnan Jenderal, satu Mayor Jenderal, sebanyak 20 perwira tinggi mengunjungi Tiongkok, ini merupakan yang pertama dalam sejarah militer Rusia.

Pada tanggal 25 Mei 1995, "Sankei Shimbun" Jepang menerbitkan laporan tentang analisis "Pusat Informasi Hanhe" di Kanada. Melaporkan bahwa mereka percaya pertemuan anggota pertahanan kedua negara merupakan perkembangan dari hubungan militer Sino-Rusia yang komplek. Suatu diplomasi yang sudah lama disiapkan untuk "boundary disarmament agreement" and the "national defense science and technology cooperation agreement" (batas pelucutan senjata; pejanjian kerjasama nasional bidang National Science Pertahanan dan Perjanjian Kerjasama Teknologi).

Di akhir negosiasi ditanda-tangani dokumen perjanjian ini, mungkin diselesaikan selama kunjungan Li Peng ke Rusia pada bulan Juni atau kunjungan Yeltsin ke Tiongkok pada akhir tahun. Yang terakhir dapat disebut "Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknis" ("Scientific and Technical Cooperation Agreement").

Kedua belah pihak telah memiliki kesepakatan serupa pada 1950-an, dan sejarah tampaknya akan berulang kembali ... Pada bulan Desember, kedua negara menandatangani "National Science Pertahanan dan Perjanjian Kerjasama Teknologi" untuk mentransfer teknologi produksi pesawat jet tempur Su-27 sebagai konten utama. Komando Angkatan Udara Rusia dari penerbangan garis depan Sokhkin, secara resmi menyetujui Tiongkok untuk memproduksi 200 unit pesawat jet tempur Su-27.

Fitur Baru Latihan PLA Militer Tiongkok

Sejak tahun 1980an "Ancaman Utara" tradisional selama ribuan tahun telah dicabut, latihan militer Angkatan Darat Tiongkok Utara yang berorientasi ke selatan telah tumbuh. Berikut ini adalah deskripsi dari publikasi militer pada latihan serupa yang dibuat: Pada tahun 1994, Daerah Militer Shenyang melakukan berbagai latihan militer besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan manuver ribuan kilo meter jalur kereta api, pasukan lapis baja, kapal-kapal di sungai-sungai dan lautan, ribuan kendaraan pengakut militer, dan lain-lain. 

Berbagai bentuk latihah kombinasi serangan dan pertahanan air, darat dan udara, dan berbagai macam topik-topik menuver eksplorasi tiga dimensi, yang ditunjang dengan gugus mekanik, komando militer, latihan pertempuran yang mobil, dengan semboyan: "as long as we can transport us, we dare to compete with any opponent..... dimana manapun kita di tugaskan dan diangkut kita akan lawan semua musuh... Berdisplin Memenangkan Perang!!!)"

60% pasukan di seluruh wilayah militer memulai berbagai bentuk pelatihan transportasi, dikombinasikan dengan lusinan divisi untuk berpartisipasi dalam latihan-latihan sintetis dan pelatihan menembak langsung artileri. Teks di atas terbukti dengan sendirinya, dan "manuver" pengiriman kekuatan militer Tiongkok dari utara ke selatan dengan jumlah sangat besar. Selain itu, pasukan kelompok elit, yang secara tradisional fokus pada "pertempuran menentukan di darat", terus meluncurkan latihan tempur gaya Barat berlatar belakang lautan.

Pada bulan Agustus 1993, operasi pendaratan skala besar di tingkat trans-junior dilakukan di Hui'an, Provinsi Guangdong, dan Tim Tempur Helikopter Militer Daerah Shenyang berpartisipasi dalam pelatihan.

Pada musim semi 1990, Armada Laut Tiongkok Selatan menyimpulkan latihan pendaratan berbagai senjata di Pulau WUJI Kepulauan Xisha, Korps Marinir dan hampir seratus kapal besar dan kecil mulai digunakan.

Setelah tahun 1995, latihan militer besar-besaran terhadap Taiwan terus berlanjut. Dalam hal signifikansi militer, tergantung pada kebutuhan politik, banyak dari latihan komprehensif yang disebutkan di atas, seperti pendaratan dan anti-pendaratan, setara pertempuran udara berlaku untuk Laut Tiongkok Selatan.

AL-PLA juga dengan cepat meluncurkan langkah pelatihan lautan.Tingkat kapal suplai armada kelas Fujian (3 pasang dalam layanan) memiliki kapasitas tonase 21.750 ton. Pada tahun 1987, Ocean Fleet memiliki kemampuan untuk melakukan pengisian horizontal/longitudinal dari tiga pasang kapal pada saat yang sama. Selain itu, pelatihan antara jarak jauh-jarak jauh dari Armada Laut Utara dan Armada Laut Tiongkok Timur terus meningkat. 

Pada tahun yang sama, Armada Laut Tiongkok Timur memasuki Laut Tiongkok Selatan, secara komprehensif diisi ulang lebih dari 70 kali, dan berlangsung selama 374 jam, dengan total jangkauan 54.000 mil laut. Pada tahun 1994, berbagai akademi angkatan laut dan universitas secara berturut-turut membuka kursus "Ocean Land", menunjukkan bahwa kesadaran "negara kelautan" seluruh pasukan terus meningkat.

Hak Regional Dan Pembangunan Bersama

Pada tahun 1992, pada Pertemuan Menlu ASEAN ke-25 di Manila pada 21 Juli, Presiden Filipina Ramos mengusulkan "penyelesaian internasional masalah Nansha" di bawah arbitrase PBB. Dalam hal ini, Menlu Tiongkok Qian Qichen mengusulkan gagasan "penyelesaian regional" dan "Hak kedaulatan regional dan pembangunan bersama". Secara tradisional, apa motif Tiongkok untuk mengedepankan visi "kompromi" ini?  Pada pertengahan 1980-an, ketika Tiongkok mulai memperhatikan Laut Tiongkok Selatan, ternyata posisinya sangat pasif. 

32 pulau besar kecuali Pulau Taiping diduduki oleh Taiwan, dan sisanya dikuasai oleh Vietnam, Filipina dan Malaysia. Akibatnya, Tiongkok menghadapi dua pilihan, salah satunya adalah mempertahankan "kedaulatan" secara paksa dan merebut kembali pulau-pulau itu. Yang kedua adalah untuk menghindari konflik langsung, mempertahankan status quo, bersiap untuk menemukan pulau karang baru, dan merebut situasi.  

Akhirnya, pilihan jalan kedua yang diambil Tiongkok, dengan risiko diplomatik paling kecil, mencapai tujuan "menunjukkan kedaulatan". Dapat dilihat bahwa arti penting "kedaulatan regional dan pembangunan bersama" terletak pada: mendahului teritori secepat mungkin dalam kondisi saat ini. 

Dalam dalam hal taktik khusus, Tiongkok juga secara efektif menggunakan era Perang Dingin, pola konfrontasi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di Asia, yaitu, yang pertama dekat dengan Uni Soviet, dan dukungan Amerika Serikat dan ASEAN. Ini menjadi latar belakang konflik maritim Sino-Vietnam 1988. Taktik ini tampaknya berlangsung hingga tahun 1994. 

Tujuan mendasar dari pre-empting situs adalah untuk merebut hak untuk mengeksploitasi sumber daya laut. Pada 8 Mei 1992, China National Offshore Oil Corporation dan US Christown Energy menandatangani kontrak dengan lingkup efektif dari 25.000 kilometer persegi laut dengan sengketa kedaulatan antara bagian barat Kepulauan Nansha dan Vietnam.

(Baca: Mengenal DOC dan COC untuk Laut Tiongkok Selatan & Diharapkan Kerangka Kerja "COC" Membawa Kedamaiandan Stabilitas Abadi)

Masalah Dengan Filipina

Sebelum tahun 1994, mengenai isu Nansha, sikap Tiongkok terhadap Vietnam dan negara-negara ASEAN berbeda. Sebagian besar stasiun pengamatan dan pulau buatan terkonsentrasi di bagian barat laut Laut Tiongkok Selatan antara 8 50'-10 10' dan lintang 10-11 lintang utara. Setelah 1993, tanda-tanda Vietnam yang dekat dengan ASEAN mengenai isu Nansha sangat jelas, kedua belah pihak saling bertikai melalui "Forum Pertahanan Daerah" dan menetapkan konsensus tentang akses Vietnam ke ASEAN. Di antara negara-negara anggota Dongmeng, Nansha adalah yang paling dekat dengan Vietnam di Filipina. 

Pada tanggal 29 September 1988, 110 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Filipina mengusulkan kepada pemerintah bahwa poin-poin utamanya adalah "resolusi segmentasi" dan "melucuti senjata Nansha". Dengan kata lain, garis tengah Laut Tiongkok Selatan terbagi menjadi dua, wilayah laut utara dibagi oleh daratan Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam, dan Palawan selatan dan daerah lautnya dikembalikan ke Filipina. Perairan barat daya dimiliki oleh Malaysia dan membentuk "zona pengelolaan tak bersenjata" di Laut Tiongkok Selatan setelah divisi itu, menarik pasukan dan membagi sumber daya maritim di wilayah tersebut.

 Sebagai tanggapan, pada 30 November, Stasiun Radio Hanoi menyambut baik usulan tersebut. Pada tanggal 1 Desember 1988, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menunjukkan pada konferensi pers: "Negosiasi negara lain apa pun yang disebut isu Nansha mengabaikan kedaulatan teritorial Tiongkok." Kontroversi atas perairan wilayah ASEAN, sulit untuk dihindari cepat atau lambat telah menjadi titik awal baru bagi Tiongkok untuk merumuskan kebijakan Nansha dalam kondisi yang realistis.

Didirikan "Rumah Panggung"

Pada 8 Februari 1995, pemerintah Filipina mengumumkan bahwa Tiongkok telah mendirikan lima rumah dengan tempat tidur tinggi di terumbu Meiji "semua" nya, yang disebut sebagai "rumah panggung/bertingkat tinggi", dan menerbitkan foto, termasuk menampilan dekat "kapal pendaratan tank" Yukang 300 ton dan kapal dukungan kapal selam "DAZH1" kelas (500 ton). Menurut sebuah wawancara dengan para penulis dari sumber-sumber nasional yang relevan, area "Gaowuwu" berukuran sekitar 10 meter persegi, peralatan masak dan berbagai instrumen menempati sekitar setengah dari ruang tersebut, dan sisanya memiliki sekitar 2 tempat tidur ganda. 

Ditinggali 4-5 orang. Suplai makanan dikirim dengan kapal "Yukang" dengan perahu kecil. Kapal "Yukang" dirancang sebagai dasar datar dan dilengkapi dengan sejumlah besar bahan bangunan, yang juga dapat berfungsi sebagai podium konstruksi. Untuk menghindari masalah diplomatik, tampaknya tidak ada kapal laut besar yang terlibat dalam pengawalan, tetapi pengiriman kapal dukungan kapal selam "DAZH1" tampaknya telah membuktikan bahwa Angkatan Laut tidak akan mengambil risiko kapal yang "tidak berdaya" menyebabkan armada konstruksi kehilangan keamanan.

Dari pengalaman Tiongkok akses ke bagian barat laut Nansha pada tahun 1988, ditegaskan bahwa tujuan akhir membangun "rumah panggung" adalah memperluas pulau buatan. The "Stilt House" terletak di karang berbatu. Terumbu ini tersembunyi di dalam air selama 1-2 meter ketika mereka berada di air pasang. 

Kemudian menggunakan tongkang semi-submersible untuk melaksanakan operasi pengendalian-karang, atau "menelanjangi" terumbu karang, membangun fondasi dengan semen khusus, dan akhirnya menumpuk tanah dengan terumbu karang. D

ari perspektif hukum internasional, pembentukan pulau-pulau buatan adalah tanda nyata dari pelaksanaan kedaulatan atas laut teritorial. Karena Pasal 3 Hukum Laut Internasional "Sistem Pulau" menetapkan bahwa: batu karang yang tidak dapat mempertahankan tempat tinggal manusia atau kehidupan ekonominya sendiri, seharusnya tidak ada zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen. 

Oleh karena itu, Tiongkok memperluas pulau buatannya sebagai persiapan untuk pembentukan zona ekonomi eksklusif atau hak untuk memiliki landas kontinen. Pembangunan pulau buatan ini memanjang dari bagian barat laut Nansha ke selatan, adalah operasi sebenarnya dari kedaulatan daratan Tiongkok untuk melatih seluruh Laut Tiongkok Selatan. Namun Tiongkok menganggap pembangunan ini dalam territorinya, yang dapat dibuktikan secara historis yang dapat dimenangkan dalam UNCLOS.

Tujuan utama lain dari pelaksanaan aktual kedaulatan Nansha dari barat laut ke barat daya adalah untuk memastikan pengembangan awal sumber daya bawah tanah di wilayah laut seluas 300.000 kilometer persegi di dekat barat daya ke Zengmu shoal. Tempat ini adalah salah satu dari tiga tempat penyimpanan minyak terbesar di landas kontinen Asia. Ketebalan sedimen adalah sekitar 150.000 meter, cadangan geologi adalah 137-177 miliar ton, nilainya adalah 500 juta dolar AS, dan jumlah yang dapat dipulihkan adalah 20-400 juta ton. Sejak tahun 1993, Filipina, Brunei, dan negara-negara lain telah mengeksplorasi lebih dari tujuh sumur minyak lepas pantai. Malaysia memiliki maksimum sembilan puluh.

Konflik Baru di Laut Tiongkok Selatan dan Hububngan Lintas Selat

Bukan suatu kebetulan, Tiongkok, Filipina, konflik di Laut Tiongkok Selatan, kira-kira pada masa sama dengan seruan Presiden Tiongkok Jiang "delapan poin Jiang," diterbitkan pada periode yang sama, meskipun tidak didasarkan untuk meringankan kemungkinan hubungan lintas-selat tahun itu, tapi mrungkin tergantung pada kebutuhan politik, Tiongkok tampaknya menjadikannya cara yang lebih kuat "Kekuatan eksternal" untuk memudahkan hubungan lintas selat.

Alasan mengapa Laut Tiongkok Selatan adalah yang pertama menanggung bebannya adalah kedua pihak benar-benar konsisten dalam masalah kedaulatan. Setelah insiden itu, "delapan poin Jiang" dengan jelas menyatakan: "Tiongkok harus memberi kepada rekan-rekan Taiwan hak keamanan sipil yang sama dengan Tiongkok daratan." 

Ini berarti bahwa dalam masalah Nansha, sekalipun itu adalah milik pejabat resmi Taiwan atau kapal swasta diserang kekuatan asing,  Tiongkok daratan dengan kekuatan angkatan lautnya akan "escort/mengawal" untuk membentuk, "kerja sama militer" daratan Tiongkok dan Taiwan dari realitas obyektif, untuk meletakkan landasan untuk pembangunan bersama masa depan yang aman di Nansha.  Ini membuat Taiwan dilema dalam sikap diplomatiknya melawan negara-negara ASEAN. Dari sudut lain, dengan lembut membunuh kebijakan selatan Taiwan.

Selain itu, sikap militer layak mendapat perhatian khusus. 1992, untuk memperingati AL-PLA wakil kepala staf AL-PLA Mayor Jenderal Wang Zuyao mengadakan upacara peringatan anniversari direbut kembalinya Kepulauan Nansha ke-42 di Guangzhou, Wang mengatakan secara terbuka bahwa AL Tongkok dan Taiwan akan bekerja sama untuk mempertahankan keutuhan wilayah Kepulauan Spratly.

Tiongkok memilih Filipina sebagai targert berikutnya untuk berdialog karena              ketidakstabilan urusan internal Filipina, suara politik di ASEAN relatif lemah, militernya paling lemah.   Ada sembilan pulau di Kepulauan Nansha, kedua dari yang 28 pulau. Pada saat yang sama, Tiongkok  juga telah melihat kelemahan Filipina pada isu Nansha dan Malaysia dan negara-negara lain, mencoba untuk membedakan posisi umum negara-negara ASEAN pada isu Nansha.

 Objek daya tariknya adalah Malaysia pertama, lalu Indonesia dan negara lain. rezim Mahathir Malaysia berulang kali mengatakan bahwa Tiongkok tidak menimbulkan ancaman bagi Asia, sementara itu, percaya alasan Filipina menduduki Kalayaan Islands (Mischief Reef jatuh dalam yurisdiksi administrasinya, total 40 ribu kilometer persegi) namun kedudukan Filipina tidak kokoh, bersama dengan Indonesia, Singapura dan Brunei, menentang "zonasi zona ekonomi eksklusif 200 mil laut" yang diusulkan oleh Malaysia. Di Nansha, Indonesia saat ini menempati dua pulau, dan Malaysia tiga tapi masih belum puas dengan Tiongkok.

Dari sini kita dapat melihat bahwa pada tahap ini, pada isu Nansha, kepentingan Vietnam dan Filipina dan Tiongkok adalah yang paling serius, dan posisi kedua terdahulu  adalah yang paling dekat. Untuk menerapkan kebijakan diferensiasi, Tiongkok memperlakukan negara-negara di atas secara berbeda, yaitu, menang atas Malaysia dan menekan isolasi Vietnam dari Filipina. 

Oleh karena itu, dalam waktu dekat, Tiongkok dapat mengendalikan rentang gesekan antara dua yang terakhir. Untuk Malaysia dan Indonesia, Tiongkok juga bermaksud untuk menjual frigat ke Indonesia dan menjual frigat baru ke Malaysia dengan mesin baru (seri Jianghu V) untuk menunjukkan persahabatannya.

Sikap AS, Rusia, Jepang Australia Dan Lainnya

Tiongkok menganggap masalah Nansha rumit karena beberapa kekuatan utama mengintervensi di belakang. Pada Mei 1995, Filipina menggunakan reporter multinasional untuk melakukan perjalanan ke Karang Meiji untuk mewawancarai kapal-kapal militer, mencoba "menginternasionalkan" masalah tersebut. Pada bulan yang sama, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengeluarkan pernyataan yang keras, dengan jelas menuduh Filipina mengandalkan dukungan dari kekuatan besar untuk mengintensifkan kontradiksi.

Mengingat kepentingan mereka sendiri, AS, Rusia, Jepang, dan Australia sangat prihatin dengan situasi di Laut Tiongkok Selatan, tetapi sejauh ini mereka telah berusaha membentuk citra "netral" dan "tidak terlibat". Di sisi lain, bagi pasukan Tiongkok untuk duduk di meja perundingan, negara-negara di atas tampaknya memiliki tingkat kewaspadaan yang berbeda-beda, berusaha secara rahasia bertukar informasi dengan ASEAN dan Vietnam melalui "kerjasama informasi" dan bentuk-bentuk lain. (Baca: DOC dan COC Laut Tiongkok Selatan).

Sikap AS

Pada awal Juli 1992, Kongres AS mengeluarkan laporan "Asia Tenggara: Pulau, Laut Teritorial dan Kebijakan AS (Southeast Asia: Island, Territorial Sea Issues and US Policy)" dengan jelas menyatakan: AS pada umumnya menghindari intervensi langsung. Pada bulan Februari 1995, Departemen Pertahanan AS mengeluarkan "Laporan kebijakan keamanan regional Asia-Pacific (Asia-Pacific Regional Security Policy Report)," di satu sisi menekankan fakta bahwa hukum AS meng-klaim teritorial Laut Tiongkok Selatan dari negara-negara berlomba-lomba diusulkan, tidak ada posisi tertentu, bersedia untuk membantu negara-negara dalam penyelesaian damai sengketa.

Di sisi lain, dianggap perlu untuk menolak klaim teritorial apa pun di luar ruang lingkup Konvensi tentang Hukum Laut. Pada bulan yang sama, AS secara resmi mengumumkan kepada Filipina bahwa perjanjian kerjasama AS-Filipina tidak berlaku untuk sengketa wilayah Tiongkok-Filipina atas Laut Tiongkok Selatan. Dalam hal tindakan, AS juga berusaha untuk mempertahankan sikap "tidak memihak tetapi sangat prihatin". Pada bulan April, Komandan Armada Pasifik, Komandan Markey, mengunjungi Tiongkok dan secara khusus mengunjungi Komando Armada Laut Tiongkok Selatan dan Unit Korps Marinir Tiongkok.

Pada pertengahan Mei, gugus tempur kapal induk "Lincoln" memasuki Laut Tiongkok Selatan ... Jika tidak ada insiden besar-besaran dari konflik di wilayah Laut Tiongkok Selatan, yang berakibat dapat mempengaruhi area pelayaran perkapalan dan sebagainya, AS akan bersikap sama seperti tahun 1974 perang Tiongkok dengan Vietnam Selatan di Xisha, yaitu: mencoba untuk menghindari terlibat langsung, untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Tiongkok negara yang sama-sama memiliki senjata nuklir.

Pada April 1995, Tiongkok juga mengeluarkan pernyataan yang sangat menarik: persengketaan Nansha yang sudah ada dan persyaratan kedaulatan Tiongkok untuk kawasan itu tidak akan mempengaruhi perlayaran perkapalan internasional normal di wilayah tersebut.

Ini berarti bahwa bahkan jika terjadi konflik laut dan udara tingkat menengah dengan Vietnam atau Filipina, Tiongkok tidak akan mengambil Nansha Kepulauan taktik blokade laut, serta menyebabkan reaksi keras dari AS, Jepang dan Korea. Di bawah premis ini, begitu sesuatu terjadi, Pasukan Bela Diri Maritim Jepang tidak akan bersemangat atau mau bertindak untuk segera menanggapi pengawalan. 

Namun, Jepang mengimpor 700 juta ton bahan setiap tahun, mengekspor sekitar 70 juta ton, dan 99% diangkut melalui laut. Laut Tionghkok Selatan adalah satu-satunya cara untuk pergi ke "jalur laut pertama" Jepang. (The "Second Maritime Lifeline" adalah dari Australia ke Jepang.) Oleh karena itu, Jepang lebih peduli tentang wilayah daripada negara luar lainnya. Pada tahun 1993, Jepang pertama kali mempublikasikan gambar landasan kontinen Tiongkok Xisha Yongxing yang diambil oleh satelit "Peach" domestik. 

Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang juga telah mengembangkan satelit pengintai JERS-1 terbaru. Resolusi gambar yang diambil oleh radar mencapai 2 meter persegi. Analis percaya bahwa Jepang akan menggunakannya untuk mengumpulkan semua jenis informasi di wilayah Laut Tiongkok Selatan.

Sikap Rusia

Posisi Rusia sangat menarik, meskipun hubungan Sino-Rusia telah sangat membaik, hubungan ini masih mempertahankan hubungan dengan kepentingan yang relevan dengan Vietnam. Selama tiga tahun berturut-turut pada tahun 1993, 94 dan 95, Rusia dan Vietnam bersama-sama menyelidiki sumber-sumber bawah laut Nansha untuk bekerja sama dalam pengembangan ladang minyak lepas pantai. Pada 21 Januari 1995, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok secara tidak langsung mengkritik Rusia. 

Pada saat yang sama, sekitar 100 tentara Rusia masih terlibat dalam pekerjaan intersepsi elektronik di Cam Ranh Bay, yang dapat berlangsung hingga tahun 2004. Selain itu, Vietnam telah meminta Rusia untuk memberikan informasi intelejen elektronik tentang negara-negara di sekitar Laut Tiongkok Selatan yang basisnya telah terekam.

Dalam hal diplomatik, pada tahun 1994, Direktur Kementerian Luar Negeri Rusia Umum kedua Asia-Pasifik, mantan duta besar di Beijing Nikolai Soroviev, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan seorang analis Kanada: Cara terbaik Rusia untuk membentuk Forum Regional ASEAN, dan berharap bahwa negara-negara yang bersangkutan dalam konsultasi dapat menyelesaikan masalah Nansha sambil mempertimbangkan pengaruh obyektif Rusia sebagai "negara Asia Pasifik".

Sejak tahun 1993, Kementerian Luar Negeri Rusia telah berpartisipasi dalam "Forum Regional" yang diselenggarakan oleh ASEAN setiap tahun, menunjukkan bahwa Rusia masih berharap untuk mempertahankan kekuatannya di kawasan tersebut. Australia adalah kekuatan regional lain yang peduli dengan situasi di Laut Tiongkok Selatan. Ada rencana kerjasama militer bersama dengan Singapura dan Indonesia, seperti membantu melatih pilot pesawat tempur F-16 yang terakhir.

Seting Mode Konflik Laut Tiongkok Selatan

Saat ini situasi masalah Taiwan terus merosot serius, meskipun Tiongkok harus sementara mendinginkan isu Laut Tiongkok Selatan untuk menghindari memanasnya "teori ancaman Tiongkok," ini tidak berarti bahwa Tiongkok akan lama menghindari apa yang disebut "prinsip kedaulatan atas Laut Tiongkok Selatan." Masalahnya, mereka masih memiliki "Strategi Laut Tiongok Selatan" jangka panjang.

Keadaan dalam dekade terakhir menunjukkan bahwa begitu hubungan Taiwan mengedor, mata Tiongkok akan diarahkan ke Laut Tiongkok Selatan. Seperti disebutkan di atas, strategi Tiongkok ata Selatan Tiongkok Laut saat ini dicirikan oleh "memilah-milah secara teratur, langkah demi langkah." Dalam jangka pendek, fokusnya adalah Vietnam dan Filipina, dan negara itu akan mencoba memenangkan Taiwan dan memperlemah diplomasi selatannya. 

Sambil menyanyikan "kedaulatan regional dan pembangunan bersama, perdamaian, dan konsultasi untuk memecahkan masalah", pemerintah setempat telah maju, seperti Provinsi Hainan, Provinsi Guangdong, dll., Untuk mendirikan pilar batas baru, membangun rumah-rumah panggung, memperluas pulau buatan, dan memperluas eksploitasi sumber daya lepas pantai. Jarak dan kecepatan. Jika Filipina tidak memiliki masalah dengan Terumbu Meiji, maka dapat dipastikan bahwa Tiongkok akan terus mengulang apa yang telah dilakukan di Vietnam di perairan yang disengketakan di Tiongkok dan Filipina.

Dalam Keadaan Apa Tiongkok Bisa Menggunakan Kekuatan? Siapa Yang Paling Mungkin Menggunakan Kekerasan? Analis melihat pertanyaan ini tergantung pada dua faktor utama Tiongkok dan negara-negara asing.

Selain itu, menurut sejarah dan situasi saat ini, Tiongkok telah memiliki friksi dengan Vietnam dan Filipina. Selain itu, di Tiongok, yang mengakui wilayah laut Nansha yang ada, Vietnam dan Filipina saat ini menempati wilayah terbesar. Dari perspektif geografi militer, semakin dekat ke Tiongkok, kondisi yang lebih menguntungkan bagi penggunaan kekuatan. Melihat langkah tindakan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir, itu juga cenderung mengikuti tren dari barat laut ke tenggara Laut Tiongkok Selatan. Vietnam dan Filipina menanggung bebannya.

Selain itu, tradisi Tiongkok menekankan strategi "menyerang yang dekat dan berbaikan dengan yang jauh" dan mencoba untuk menghindari terlalu banyak musuh.

Pada saat yang sama ketika konfrontasi dengan Vietnam dan Filipina, Tiongkok bermaksud sepenuhnya menarik Singapura, Malaysia dan Indonesia pada sisinya? Ini bisa dilihat. Dalam kasus Vietnam dan Filipina, kebijakan Tiongkok masih berbeda ketika masalah terjadi, tingkat pengekangannya berbeda. Pertama-tama, Tiongkok telah memiliki beberapa sejarah konflik laut dan darat berskala besar dengan Vietnam. Juga, jika Vietnam tidak mengubah sistem sosialis, serta di negara-negara anggota ASEAN terus bersengketa untuk wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan dan tidak berhubungan dengan cara terkoordinasi, bahkan Vietnam telah diserap ke dalam negara-negara anggota ASEAN, makna simbolik jauh lebih besar dari arti sebenarnya. 

Situasinya mirip dengan program "Kemitraan untuk Perdamaian" NATO untuk negara-negara Eropa Timur. Kerja sama dengan negara-negara anggota lainnya terbatas pada penguatan pertukaran di bidang ekonomi dan politik. Jika ada pengulangan konflik di Nansha dengan Vietnam, kemungkinan koalisi dengan aliansi militer ASEAN melawan Tiongkok akan hampir nol (tidak akan terjadi) dalam jangka pendek ini.

Bisakah Kemungkinan Sengketa Perairan Antara Tiongkok, Vietnam, dan Filipina Menjadi Inseden Berdarah?

"Model Chi Gua Reef" Konflik maritim Sino-Vietnam Maret 1988, jika Tiongkok terus mendirikan rumah panggung, stasiun pengamat, dan bahkan pangkalan-pangkalan ladang minyak lepas pantai di daerah-daerah laut yang disebutkan di atas. Jika fasilitas-fasilitas yang disebutkan mendapat serangan bersenjata oleh Vietnam dan Filipina, dan ada korban, maka Tiongkok akan melakukan pembalasan. Jika dua pihak yang terakhir terus meningkatkan pasukan mereka, adalah mungkin untuk berevolusi menjadi konflik laut-skala menengah dan kecil. Target serangan Tiongkok terutama akan terbatas pada departemen militer Vietnam dan Filipina yang terlibat dalam memprovokasi insiden tersebut.

"Model Pertempuran Xisha" kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok atau Taiwan yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan di wilayah laut yang disebutkan di atas telah dilecehkan untuk waktu yang lama dan telah kehilangan nyawa dan harta benda mereka. Pihak Tiongkok akan mempersenjatai diri untuk memasuki wilayah yang disengketakan dengan alasan "melindungi nelayannya" dan mengambil kesempatan untuk menduduki daerah yang berdekatan. 

Vietnam, pulau yang dikuasai Filipina. (terutama untuk yang pertama) Di sisi lain, Tiongkok mungkin sengaja membuat sengketa perikanan di perairan yang disengketakan yang memiliki nilai ekonomi, kemudian mendorong tanggung jawabnya, berusaha untuk mendapatkan simpati internasional, dan akhirnya menggunakan milisi lokal untuk menduduki Filipina dan sekitarnya untuk mengendalikan pulau itu. Langkah demi langkah untuk menguasai. Langkah ini juga memiliki makna dengan satu batu membunuh dua burung, yang akan menciptakan penampilan "Tiongkok dan Taiwan" atau "kerja sama militer antara Tiongkok dan Taiwan", memaksa Taiwan untuk mengekspresikan pandangannya.

"Model Menduduki Penuh Pulau Nansha dan Turumbu Vietnam" model ini diatur Tiongkok dengan kekuatan laut dan udara yang kuat sebagai backing, di abad ini atau awal abad berikutnya, pendudukan pertama dari Kepulauan Spratly dari Vietnam atas 28 pulau yang dikendalikan, untuk memaksa negara-negara asing untuk bekerja sama dengan Vietnam untuk mengembangkan sumber daya bawah tanah di perairan yang berdekatan.

Sebaliknya, kontrol penuh dari hak penambangan sumber daya bawah tanah di atas air, dan penggunaan kekuatan atau pencegahan, dekat laut Shiyou Tian saat ini perusahaan patungan antara Vietnam dan sumur-sumur baru pengeboran asing, dan berusaha untuk Tiongkok, dan Taiwan joint venture, dalam bentuk usaha patungan asing.  Menghalangi program pengembangan sumber daya dasar laut di Vietnam. Kemudian menarik pada kondisi ekonomi yang menguntungkan dan mempengaruhi untuk menarik partner luar pada pihak Tiongkok. Hal ini tergantung pada situasi kemudian mengambil beberapa tindakan serupa terhadap Filipina.

Dalam model ini faktor internal meliputi pada akhir abad ini, kekuatan ekonomi dan militer Tiongkok masih memegang momentum pertumbuhan yang tinggi, namun, karena prevalensi korupsi di pemerintahan, otokrasi politik, situasi politik tetap stabil, sementara meningkatkan ketidakpuasan publik dengan perasaan nasionalisme pemerintah terus meningkat. 

Dan, hubungan antara Taiwan masih mempertahankan status quo, dari waktu ke waktu dalam berbaikan. Untuk menunjukkan daratan untuk kemerdekaan Taiwan, kekuatan militer yang kuat, dan akhirnya mencapai tujuan Taiwan, Laut Tiongkok Selatan ke Jepang dari waktu ketika mereka membutuhkan besar kedalaman blokade laut. Tiongkok mungkin karena itu "menderita provokasi serius" sebagai alasan, atau membujuk Vietnam melopori penggunaan kekuatan, mirip dengan set pertama dari dua model, dan akhirnya meluncurkan "pertempuran pembebasan Kepulauan Nansha" hanya untuk Vietnam untuk langkah mencapai kontrol penuh dari Kepulauan Spratly.

Selain itu, arti penting lain dari " kedaulatan regional dan pembangunan bersama" adalah bahwa Tiongkok dapat di bawah premis kedaulatan regional, menang atas Singapura, Malaysia, Indonesia dan negara-negara lain untuk "ikut mengembangkan" sumber daya maritim di perairan yang disengketakan antara Tiongkok, Vietnam dan Filipina. Menggabungkan ASEAN dari dalam dengan senjata ekonomi. Dalam hal ini telah dilakukan DOC dan COC untuk sengketa laut Tiongkok Selatan.

Namun asumsi analis dunia luar diatas akan tidak berlaku dengan adanya sepekatan negara-negara ASEAN yang telah bersepakat untuk melaksanakan DOC dan COC untuk sengketa Laut Tiongkok Selatan. Yang penting negara-negara ASEAN dan kawasan Laut Tiongkok Selatan tidak terprovokasi dengan kekuatan ekstra regional dan territorial jauh untuk kepentingan geopolitik dan hegemonismenya.

Tapi layak optimis dengan kesadaran dan kesepakatan yang telah terbentuk antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN selama ini, kedaaan untuk saling menjaga kestabilan kawasan ini cukup menjanjikan demi pembanguan dan kesejahteraan kita semua.