Ketika menyangkut keamanan, Abe sangat menekankan keberadaan Angkatan Bela Diri Jepang (JSDF-Japan Self Defense Forces) ke dalam Pasal 9, dan telah mengajukan banding/usulan ke konstitusi untuk sidang istimewa Diet Nasional musim gugur ini.
Sebagai perbandingan, Shigeru Ishiba percaya bahwa mengubah Pasal 9 "tidak mendesak." Jajak pendapat publik Kyodo News yang dilakukan pada tanggal 25 dan 26 Agustus mengungkapkan bahwa 49% responden menentang upaya Abe untuk menyerahkan amendemen konstitusi LDP kepada sidang istimewa Diet National pada sesi musim gugur ini, sementara hanya 36,7% responden yang menyetujui upaya ini.
Mengubah konstitusi adalah konsep di mana LDP ketika didirikan, sehingga mengubah konstitusi dari pengaturan pascaperangnya, yang disebut "Konstitusi Damai" menjadi konstitusi yang diputuskan oleh Jepang secara mandiri adalah sesuatu yang disetujui oleh semua orang di LDP, dan Shigeru Ishiba telah melangkah lebih jauh.
Shinzo Abe ingin menambahkan JSDF ke Pasal 9 konstitusi, sementara Shigeru Ishiba ingin menghapus klausa kedua Pasal 9, klausul bahwa Jepang tidak boleh menjadi negara suka berperang.
Konstitusi Jepang mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 1947. Salah satu hal yang paling terkenal tentang konstitusi ini adalah Pasal 9, tentang haknya untuk tidak boleh berperang (right of belligerency). Karena itu konstitusi ini disebut "Konstitusi Damai."
(Pasal 9 Konstitusi Jepang berbunyi sebagai berikut: 1. Bercita-cita dengan tulus untuk perdamaian internasional berdasarkan keadilan dan ketertiban, rakyat Jepang selamanya meninggalkan perang sebagai hak kedaulatan bangsa dan ancaman atau penggunaan kekuatan sebagai sarana menyelesaikan perselisihan internasional.)
Pada 12 Agustus, Abe mengatakan dalam sebuah pidato di Prefektur Yamaguchi bahwa mereka harus mempercepat proses perubahan konstitusi dan berusaha mengajukan RUU LDP yang mengubah konstitusi pada sidang istimewa Diet National pada musim gugur tahun ini.
Tetapi konstitusi Jepang menyatakan bahwa untuk mengajukan amandemen konstitusi kepada Diet National, partai yang mengajukan harus menguasai dua pertiga DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Secara obyektif, koalisi partai yang berkuasa, yaitu Partai LDP dan Komeito, memiliki kendali atas dua pertiga DPR, jadi secara teoritis dimungkinkan untuk mengajukan mosi untuk mengamandemen konstitusi.
Itu menjadi satu aspek. Itulah mengapa Abe sangat ingin melakukannya. Tetapi apakah ini berarti bahwa dia pasti dapat berhasil untuk mengubahnya? Itu cerita lain.
Meskipun sebagian besar anggota Diet Nasional mendukung amandemen konstitusi, apa reaksi di kalangan masyarakat umum Jepang?
