Namun walau bagaimanapun, Jepang telah meninggalkan larangan ekspor senjata yang sebelumnya patut diawasi. Perwakilan kelompok anti-perang Jepang "Network Against Japan Arms Trade (NAJAT)" Koji Sugihara percaya bahwa Jepang berada di perempatan jalan sejarah. Kebijakan pengembangan teknologi Jepang telah menunjukkan tanda-tanda militerisasi yang jelas, dan pemikiran militeristik ini merembes ke dalam masyarakat secara lebih cepat. Jika tren ini tidak bisa dihentikan, maka Jepang akan berangsur-angsur menjadi negara yang "bernafsu perang" dan bahkan menempatkan Jepang kembali pada jalur perang lama.
Meskipun sebagian "Konstistusi Perdamaian" Jepang telah dihapus dan dibuat tidak berarti oleh pemeritnahan Abe, merevisi sebuah konstitusi tidak terjadi dalam semalam. Berdasarkan apa yang orang Jepang katakan pada diri mereka sendiri, ada tiga "pengaman" dari "Konstitusi Perdamaian" Jepang: pertama, tindakan pencegahan AS terhadap Jepang; Kedua, pertempuran internal LDP antara mereka yang ingin mengubah konstitusi dan mereka yang ingin melindunginya; Ketiga, kehendak rakyat Jepang.
3 Mei 2017, adalah ulang tahun ke 70 "Konstitusi Perdamaian Jepang" sudah  diberlakukan. Pada hari itu juga Abe mengumumkan bahwa dia ingin menerapkan sebuah konstitusi baru pada tahun 2020, dan dengan jelas menulis JSDF ke dalam konstitusi baru ini. Ini adalah pertama kalinya dia mengusulkan sebuah tabel waktu untuk mengubah konstitusi. Berdasarkan tabel waktu ini, jika Abe terpilih untuk ketiga kalinya dalam pemilihan Presiden LDP pada bulan September tahun depan maka Abe akan dapat mengubah/mengamandemen konstitusi sebelum masa jabatannya yang baru habis.
Terkait dengan rencana Abe yang terus-menerus untuk mengubah konstitusi, Kantor Berita Yonhap (Yonhap News Agency) ROK/Korsel menunjukkan dalam sebuah pernyataan yang sangat menyesalkan: Shinzo Abe menggunakan alasan "ancaman negara-negara tetangga" untuk mengubah konstitusi dengan tujuan mengubah Jepang dari negara yang tidak bisa berperang ke negara yang bisa berperang.
Pada sore hari 17 November 2017, PM Jepang Shinzo Abe membuat pidato kebijakan pemerintahan pertamanya setelah pemilihan selesai. Selama pidato tersebut, Abe mengatakan bahwa dia yakin bahwa dengan usaha bersama, dan kearifan umum partai yang berkuasa dan partai oposisi, mereka pasti akan menyelesaikan masalah sulit, termasuk diskusi untuk mendorong amandemen konstitusi ke depan.
Tiga hari kemudian, pada 20 November, Diet nasional Jepang melakukan tanya jawab tiga hari dari semua perwakilan partai mempertanyakan tentang pidato kebijakan pemerintahan Abe.
Pertanyaan pada hari pertama, Abe mendapat kritikan dari partai oposisi mengenai amandemen konstitusi, dan isu lainnya.
Yukio Edano, ketua partai oposisi terbesar, Partai Demokrat Konstitusional Jepang, mengungkapkan sikap partainya selama melakukan pertanyaan yang terjadi hari itu, dengan gigih menentang undang-undang keamanan baru dan hak untuk membela diri secara kolektif. Edano mengatakan bahwa jika perilaku inkonstitusional ini diizinkan, tidak mungkin ada pembahasan konstitusi yang benar, dan yang pertama yang harus dilakukan adalah benar-benar menghormati konstitusi saat ini.
Abe tidak menanggapi langsung hal ini, namun menyarankan agar dia akan menghadapi kenyataan keamanan yang serius, dan menangani secara menyeluruh semua masalah dengan melengkapi undang-undang keamanan damai di dalam ruang lingkup konstitusi. Dia juga mengatakan bahwa mengamandemen konstitusi akan diputuskan oleh sebuah referendum nasional pada akhirnya.Â
Jajak pendapat publik telah menunjukkan bahwa proposal Abe bukanlah yang diinginkan rakyat Jepang. Menurut jajak pendapat publik yang dilakukan oleh "Mainichi Shimbun" Jepang pada 12 dan 13 November 66% responden menentang hal ini.
