PBB sebagai organisasi internasional antar-pemerintah yang paling representatif dan otoritatif di dunia, yang sudah lebih dari 70 tahun sejak didirikan, telah menjadi tempat penting internasional bagi masyarakat internasional untuk mendiskusikan masalah-masalah yang menjadi perhatian bersama, mencapai konsensus dan merumuskan kode etik.
Sebagai variabel dalam tren internasional yang sedang berkembang, dan kebingungan yang sedang meningkat, tantangan yang dihadapi oleh PBB saat ini jauh lebih rumit daripada yang dihadapi saat pertama kali didirikan. Setelah memasuki abad baru, PBB menghadapi banyak isu global dan regional, dan otoritas PBB ditantang, tapi posisi dan peran PBB saat ini sedang berkurang.
Pada 2016, konflik regional terus bertambah parah. Korut melakukan beberapa kali uji coba rudal nuklir, dan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi sanksi "paling keras, paling komprehensif" resolusi sanksi justru memperburuk permusuhan militer di Semenanjung Korea.
Pada bulan Juli, Korsel memutuskan untuk menerapkan sistem rudal THAAD, yang menyebabkan perubahan geopolitik yang mendalam.
Pada tahun 2007, masih belum ada harapan yang terlihat untuk sebuah resolusi terhadap krisis Ukraina. Saat ini, di Timur Tengah, perang terus berkenyamuk di Suriah dan Irak, sebagai konflik antara kekuatan-kekuatan militer pemerintahan yang kompleks, militan anti-pemerintah, militan Kurdi, dan kelompok ekstremis terus berlanjut.
Dibalik dua kampanye tersebut ada kompetisi dan permainan intrik antara kekuatan regional dan ekstra-regional. Dan dalam banyak isu yang masyarakat internasional sangat prihatin, banyak negara-negara yang semakin berkeliaran di luar sistem PBB dan berusaha menemukan solusi melalui cara lain.
Tata Kelola Global Masih Dalam Tantangan
Apa yang menjadi tantangan bagi tata kelola global? Beberapa negara maju Barat berusaha memandu dan mengatur dalam pembentukan peraturan, dan menempatkan negara-negara dalam posisi pasif yang harus mematuhi atau menghormati peraturan-peraturan yang diberlakukan. Ini jelas tidak sesuai dengan prinsip tata kelola global yang sesungguhnya.
Dengan krisis Ukraina sebagai contoh, apa yang didengarkan selama ini adalah suara Eropa, Amerika Serikat, dan Rusia berbicara dengan Ukraina, dan bahkan menegosiasikan perdamaian dengan diadakan di Minsk, ibu kota Belarus.
Kita masih harus mengakui bahwa politik internasional saat ini masih dikuasai oelh politik kekuatan. Masalahnya konsekuensi macam apa jika masih dikuasai politik kekuatan? Kekuatan itu yang membuat keputusan, dan siapa yang memiliki kekuasaan? Negara-negara utama.
Sejak krisis Ukraina, negara-negara Barat yang dipimpin oleh AS hanya melakukankan penerapan sanksi-sanksi lebih keras kepada Rusia.
