Di masa lalu isu-isu Shangri-La Dialog LTS selalu menjadi topik hangat. Namun, tahun ini, gayanya berbeda. Dengan membaiknya hubungan Sino-Filipina, tahun ini, beberapa negara ekstra-regional tidak lagi membuat sensasi "masalah LTS," namun malah membicarakan "tata tertib berbasis peraturan regional" dan "isu nuklir Korut/DPRK," yang mengisyaratkan bahwa Tiongkok  telah melanggar peraturan, dan tidak mematuhi peraturan dan menuntut agar Tiongkok memainkan peran lebih besar dalam isu nuklir Korut.
Namun, Tiongkok menganggap hal itu tidak menjelaskan dengan jelas apa arti "dasar aturan ". Dalam hal ini, He Lei, kepala delegasi Tiongkok untuk pertemuan tersebut dan juga Wakil Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Militer PLA, (Letnan Jenderal) Lei mengatakan: "Tiongkok menghargai dan menghormati peraturan internasional, saya percaya bahwa peraturan internasional harus mencerminkan sebuah konsensus negara kita, dan tidak secara sepihak (unilateral) dijelaskan atau diputuskan oleh sebagian negara. Peraturan regional harus mencerminkan kepentingan dan nilai bersama kawasan mereka. Misalnya, kesepakatan kerangka kerja "Deklarasi tentang  Tindakan Para Pihak di Laut Tiongkok Selatan" (DOC) dan "South China Sea of Conduct/Kode Etik Untuk isu LTS" (COC)  adalah konsensus yang dicapai antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN. "
Pada kenyataannya, sejak Perang Dingin berakhir, Tiongkok dan negara-negara ASEAN telah berusaha menyelesaikan sengketa maritim dengan cara mereka sendiri, dan mereka membentuk kode etik dan tatanan maritim untuk LTS berdasarkan fondasi ini, menandatangani "DOC" pada tahun 2002 , Yang merupakan upaya awal yang berhasil dalam usaha ini.
Jika "DOC" menandai format dasar dari urutan LTS versi 1.0, maka saat ini, karena isu-isu LTS adalah back-track (menarik kembali ke belakang), Tiongkok dan negara-negara ASEAN bekerja sama untuk menciptakan urutan versi LTS.
Pertemuan Pejabat Tinggi Tiongkok dan ASEAN di Guiyang, Tiongkok
Ini adalah kerangka kerja dan dokumen "COC" yang komprehensif yang menangani kepentingan semua pihak. Deklarasi kerangka kerja ini mencakup kata pengantar, tujuan, prinsip, janji dasar, dan kondisi akhir. Semua telah melihat hasil nyata dan hasil kongrit dalam fase ini.
Alasan mengapa hal ini diluluskan lebih dulu karena pada pertemuan para Menlu Tiongkok dan negara-negara ASEAN tahun lalu, Menlu Tiongkok Wang Yi mengusulkan "empat versi" negosiasi "DOC" yang mencakup penyelesaikan negosiasi draft "COC" pada pertengahan tahun ini, tanpa adanya gangguan.
Pengajuan kerangka kerja "COC" mendapat dukungan luas di antara negara-negara ASEAN. Semua negara mengatakan bahwa mereka akan terus mempromosikan negosiasi "COC" dengan sikap konstruktif, dan berupaya mencapai "COC" di atas dasar konsultasi.
Chee Wei Kiong, Singapore Permanent Secretary of Foreign Affairs, dalam pidatonya mengtakan: Draft kerangka kerja "COC" ini diajukan ke para Menteri Luar Negeri selama konferensi pasca-menteri ASEAN-Tiongkok  pada bulan Agustus di Filipina, yang atas dukungan politik mereka. Kami berharap dapat melanjutkan momentum positif dari konsultasi ini, dan membuat kemajuan yang mantap menuju "COC" substantif berdasarkan konsensus sebagaimana diarahkan oleh para pemimpin kami.
Tampaknya, keseluruhan respons terhadap rancangan kerangka kerja umumnya bersifat positif dari negara-negara ASEAN, karena bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang negara-negara ASEAN inginkan dalam waktu lama, dan merupakan langkah awal yang konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, dapat diumpamakan ini seperti sebuah buku yang telah disusun oleh Tiongkok dan negara-negara ASEAN, tapi bagaimana seharusnya buku semacam itu ditulis? Demikian menurut pandangan analis.
