Dapat dimengerti bagi AS, bagaimanapun hasil kasus arbitrase tidak penting lagi, karena AS telah campur tangan dalam masalah LTS dengan mengsensasionilkan kasus arbitrase, bersamaan dengan hangatnya kasus ini juga menghembuskan “kebebasan navigasi”, dan menggunakan dua alasan ini untuk mendapatkan pijakan di LTS.
Maka tidak heran ketika Menlu Tiongkok—Wang Yi diwanwacarai Al Jazeera di Qatar dia mengatakan, serial baru US beroperasi di LTS tidak membantu untuk resolusi masalah ini, hal itu bahkan membuat masalah menajdi lebih rumit, dan membuat siatuasi menjadi tegang.
Wang Yi mengatakan: “Saya pikir aksi semacam ini setidaknya menciptakan unsur ketidakstabilan di LTS dan bahkan telah memicu ketegangan lebih lanjut. Ini bukan perilaku konstruktif. Siapa yang melakukan latihan militer besar di kawasan tersebut? Yang telah mengirim senjata canggih mereka ke LTS? Dan terus membangun pangkalan militer baru? Saya pikir tanpa menyebutnya, semua orang tahu ini adalah AS.”
Seorang kolumnis “The Standard” terbitan Filipina Rod Kapunan mengatakan jika membicarakan masalah LTS “Filipina yang menarik chestnut AS keluar dari api.”
AS sengaja menggunakan perbedaan Filipina dengan Tiongkok dalam isu-isu LTS untuk menemukan alasan untuk dirinya sendiri menggelar pasukan di Filipina dan melaksanakan “patroli maritim secara rutin” di LTS.
Sebagian analis berpendapat, jika AS mengerahkan pasukan di Filipina untuk waktu yang lama, hal itu akan membuat Filipina membayar harga yang mahal.
Yang sudah jelas sikap Tiongkok bagaimanapun tidak akan menerima rencana paksa dan resolusi sepihak yang dilakukan pihak ketiga.
Mengapa Banyak Negara Dunia Yang Mendukung Sikap Tiongkok?
Sikap Tiongkok seperti yang bisa dilihat mengenai arbitrase untuk LTS sangat jelas tidak akan menerima atau berpartisipasi, dan ini mendapat dukungan dari banyak negara di dunia internasional.
Pada 12 Mei 2016, pada Perrtemuan ke-7 Tiongkok-Forum Kerjasama Negara-negara Arab (the 7th Ministerial meeting of China-Arab States Cooperation Forum) telah mengadopsi “Dekalrtasi Doha” yang menekankan negara-negara Arab mendukung Tiongkok untuk mencapai kesepakatan bilateral dengan negara-negara terlibat, dan membentuk konsensus regional untuk menggunakan konsultasi ramah dan negosiasi damai untuk menyelesaikan teritorial dan sengketa maritim.
Dan menekankan penghormatan terhadap hak untuk mandiri memilih metode untuk melakukan penyelesaian sengketa dengan baik oleh negara-negara kedaulatan dan negara-negara yang menandatangani UNCLOS.
