Dalam waktu yang lama, isu LTS hanya bersifat lokal dan terkontrol. Sebagai contoh yang baik dimulai tahun 1990an, Tiongkok dan negara-negara ASEAN telah mengalami sebuah “zaman emas 20 tahun,” dengan pertumbuhan yang kuat dalam kerjasama, dan hubungan ekonomi serta perdagangan yang mempersonakan. Tapi sejak tahun 2009, terutama setelah 2012, situasi di LTS telah memulai tumbuh menjadi ketegangangan.
Bagaimana ini bisa terjadi? Proses apa yang terjadi selama akhir-akhir ini?
Pada tahun 2011, pemerintahan Obama mengumumkan “Poros Strategis Untuk Kawasan Asia-Pasifik.” Pentagon berencana untuk mengerahkan 60% dari kapal-kapal AL dan 60% AU luar negeri untuk Asia-Pasifik sebelum tahun 2020, meningkatkan kerajsama militer dengan sekutu seperti Jepang, Korsel dan Filipina.
Pada saat yang sama, AS telah mulai menggunakan sengketa LTS sebagai jalur akses untuk mengontrol strateginya di Asia-Pasifik. Dari perspektif kepentingangan AS, pengajuan kasus arbitrase LTS adalah kesempatan untuk intervensi dalam LTS lebih terbuka.
Pada 2013, setelah Filipina mengajukan arbitrase, AS terus menciptakan diskusi internsional untuk mendukung Filipina dan menjelekan Tiongkok.
Pada bulan Oktober 2013, selama KTT Asia Timur (EAS) di Brunei, Menlu AS John Kerry menyatakan AS “mendukung strategi arbitrase Filipina dalam mengklaim teritorial.”
Pada 28 April 2014 Oabma tiba di Manila, Ibukota Filipina. Ini merupa yang pertama kalinya bagi Obama melakukan kunjungan ke Filipian dalam lebih dari 6 tahun sejak ia menjabat presiden. Pagi itu Filipina dan AS secara resmi menandatangani perjanjian untuk memperkuat kerjasama pertahanan mereka.
Obama juga secara terbuka menyatakan mendukung sikap Aquino III untuk LTS untuk pertama kalinya. Obama mengatakan, “Kami bahkan tidak mengambil posisi tertentu pada sengketa antara bangsa-bangsa. Tetapi untuk masalah hukum internasional, kami tidak berpikir untuk melakukan pemaksaan dan intimidasi dalam mengelola sengketa ini, dan untuk alasan itu kami sangat mendukung pendekatan Presiden Aquino.”
Setelah Filipina mengajukan kasus arbitrase, AS segera menyatakan dukungan diplomatik. Dukungan ini telah mengabaikan janji internasional AS untuk tidak mengambil sisi mengenai apa yang disebut isu LTS atau klaim teritorial.
Pada 5 Desember 2014 Departemen Luar Negeri AS merilis “Batas Tiongkok di LTS : Klaim Maritim Tiongkok di LTS” untuk Sembilan garis putus ilegal. Dan mendukung permintaan arbitrase Filipina, ini menambah pengaruh dan tekanan untuk putusan pengadilan LTS mengenai yurisdiksinya terlihat sangat kentara dan jelas.
Dengan menggunakan kekuatan utama ekstra regional atau kelompoknya yang terus menerus menciptakan sikap opini yang bias untuk menekan maritim Tiongkok, sepertinya AS dan Filipina bekerjasama untuk mengarahkan keputusan arbitrase internasional. Dan memang benar pada 12 Juli 2016, Tibunal Arbitrase Sementara (Majelis Arbitrase) untuk arbitrase Laut Tiongkok Selatan menerbitkan keputusan atau vonis yang mencoba untuk menyangkal kedaulatan dan hak maritim serta kepentingan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.
