Pada 24 Mei 2016, Menlu Tiongkok, Wang Yi dalam menghadiri SCO (Organinasi Kerjasama Shanghai) atau Pertemuan Para Menlu di Taskent. Setelah pertemuan, ketika membahas isu-isu Laut Tiongkok Selatan, Wang Yi mengatakan, “Apa yang benar dan salah adalah jelas, orang-orang tahu apa yang adil.” Lebih lajut dikatakan.
“Alasan mengapa sikap Tiongkok pada isu-isu Laut Tiongkok Selatan telah dipahami dan didukung oleh lebih banyak negara karena sikap Tiongkok benar-benar sesuai dengan hukum internasional. Kami benar-benar menjaga hukum internasional, yaitu “Konvensi PBB tentang Hukum Laut’ (UNCLOS), dan mempertahankan hak-hak negara berdaulat untuk memilih cara atau metode mereka sendiri untuk menyelesaikan konflik. Pada saat yang sama, kita mengamati janji kami yang dibuat dengan negara-negara ASEAN dan melakasanakan tugas bahwa sebuah negara yang bertanggung jawab harus melakasanakannya. Sejarah akan membuktikan bahwa setiap tindakan yang terang-terangan mengabaikan fakta-fakta dasar, keras kepala mengariskan dengan menggambarkan perbatasan berdasarkan sekutu, dan dengan jahat terlibat dalam politik sensasionalisme, ini tidak akan mendapat dukungn rakyat, dan sebagai gantinya hanya akan menghancurkan reputasinya sendiri dan tidak efektif.”
Pada kenyataannya, semakin banyak negara telah dapat melihat standar ganda AS dalam isu-isu Laut Tiongkok Selatan. Kasusnya arbitrase Filipina untuk Laut Tiongkok Selatan yang didorong ke depan atas dorongan dan dukungan AS.
Baru-baru ini, beberapa negara-negara tertentu dan organisasi internasional telah terus-menerus membuat suara mereka agar didengar, karena mereka telah mengumumkan dukungan mereka kepada Tiongkok dalam isu-isu Laut Tiongkok Selatan.
Website “Fiancial Times” Inggris melaporkan bahwa ini bukan suatu kebetulan. Banyak analis mengatakan, Laut Tiongkok Selatan dan daerah yang terkait memerlukan kedamaian, lingkungan yang stabil untuk pembangunan, dan kasus arbitrase Filipina untuk Laut Tiongkok Selatan telah mengabaikan fakta-fakta dasar dari isu Laut Tiongkok Selatan, dan menghancurkan rule of law dengan mengatas namakan ‘legalitas” dan telah menjadi faktor utama dalam mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan, serta telah merusak tatanan maritim kawasan itu.
Meskipun AS bersikeras akan tetap berada dan hadir di Asia-Pasifik, tapi strategi untuk “menyeimbangkan Asia-Pasifik” belum terlaksana dengan sangat berhasil. AS telah mengalami rintangan utama. Dukungan untuk strategi ini berasal dari tiga isu: yang pertama masalah Kepulauan Diaoyu (menurut Tiongkok) dan Senkaku (menurut Jepang) dalam hal ini AS berupaya memisahkan Tiongkok dan Jepang, tapi tidak bisa mempertahankannya, karena itu akan menyebabkan konflik dan perang, dan AS tidak ingin terlibat dalam konflik dan perang.
Yang kedua, isu-isu Laut Tiongkok Selatan, dalam masalah ini landasan hukum AS terkikis. Di masa lalu AS berpikir itu akan berada diatas angin dalam hukum. Dan bisa menggunakan keunggulan ini dalam hukum internasional untuk mendapatkan dukungan negara-negara agar berada disisinya, dengan mengatakan hal itu untuk menegakkan hukum dan memelihara keadilan, dengan menggertak dan mengutak-ngatik Tiongkok yang menganggap mereka lebih kecil dan bertindak seperti tiran.
Tapi pada akhirnya dasar hukum AS lemah tidak memiliki pijakan yang dalam pada hukum internalsional. Hal ini telah mendorong Filipina untuk mencari sidang internasional, tapi tampaknya tidak efektif, karena setiap negara meskipun memiliki sedikit pengetahuan tentang hukum internasional tahu bahwa ini semacam penghakiman yang hanya memiliki konotasi politik dan tidak memiliki signifikasi hukum.
***
Itulah mengapa begitu banyak negara telah menyatakan bahwa mereka mendukung sikap Tiongkok dalam isu-isu Laut Tiongkok Selatan, dengan hanya menginginkan melalui perundingan damai antara negara-negara yang terlibat dalam perbatasan maritim dalam isu-isu sengketa teritorial untuk diselesaikan.
Tampaknya sikap semacam diatas ini yang cendrung lebih dikehendaki setiap pihak. Jadi dengan dicetuskannya strategi “menyeimbangkan Asia-Pasifik” adakah AS bertujuan untuk menekan kebangkitan Tiongkok?
