Upaya Damai Negara-Negara ASEAN Dan Tiongkok
Sama seperti “DOC” telah terganggu dengan faktor-faktor yang berbeda, gagasan “two track mind”(dua jalur pemikiran) sekali lagi diusulkan pada pertemuan pejabat senior ini. Apa yang patut dicatat selama pertemuan ini, tidak hanya semua pihak melakukan negosiasi rencana untuk melaksanakan kerjasama di berbagai bidang, mereka juga mencapai konsensus tentang pembentukan “China-ASEAN Diplomatic Senior Offcials Hotline Platform for Maritime Emergency Response” (Hotline Cepat Tanggap Darurat Pejabat Diplomatik Senior) dan merumuskan “pencegahan langkah-langkah untuk mengelola resiko maritim” sebelum “South China Sea Code of Conduct/COC” (Kode Etika Laut Tiongkok Selatan) tercapai.
Sudah jelas, pertemuan pejabat senior ini telah menciptakan model baru dalam berurusan dengan isu-isu Laut Tiongkok Selatan, yang merupakan “dua jalur pemikiran” bersama oleh semua pihak.
Pada 5 Agustus, Menlu Tiongkok Wang Yi menghadiri pertemuan Menlu negara-negara ASEAN-Tiongkok (10+1) yang diselengarakan di Kuala Lumpur, Ibukota Malaysia. Ketika berbicara tentang Laut Tiongkok Selatan, semua pihak dari dunia luar mengfokuskan pada Wang Yi. Ia menyatakan, selama pertemuan dua hari dan bertemu dengan Menlu dari beberapa negara dan 90% dari apa yang telah dibahas adalah mengenai bagaimana memperkuat kerjasama dan saling membangun kepercayaan.
Wang Yi lebih lanjut mengatakan, sudah ada ide yang jelas untuk menyelesaikan masalah Laut Tiongkok Selatan yaitu dengan “dua jalur pemikiran”(two track thingking/mind) yang diusulkan Tiongkok dengan negosiasi damai antara negara-negara yang terlibat langsung untuk mencari solusi yang tepat. Sudah ada sistem kelompok kerja bersama dari “DOC” pejabat senior pertemuan dan diskusi untuk mempromosikan “COC”. Saat ini, kedua sistem ini sudah dioperasikan/diimplementasikan dengan lancar, dan terus mencapai hasil yang baik dan penting.
Pada saat pertemuan itu, Wang Yi menegaskan apa yang menjadi sikap Tiongkok untuk isu-isu Laut Tiongkok Selatan dan pada pertemuan 10+1, dan usulan tidak 3 poin Tiongkok untuk menjaga stabilitas di Laut Tiongkok Selatan untuk menyelesaikan isu-isu saat ini.
Usulan poin kedua, adalah harapan bagi negara-negara diluar kawasan berjanji untuk mendukung upaya negara-negara di kawasan tersebut, dan tidak mengambil tindakan yang bisa menyebabkan situasi regional menjadi tegang atau lebih rumit.
Usulan poin ketiga, harapan semua negara dapat berjanji untuk menjaga kebebasan navigasi di perairan Laut Tiongkok Selatan dan wilayah udara sesuai dengan hukum internasional.
Wang Yi mengatakan, “Kita telah mengajukan beberapa usulan individu tertentu, saya tahu bahwa dalam nanyak kesempatan, banyak negara memiliki proposal dan ide-ide mereka sendiri; kita perlu bernegosiasi dan mencapai kesepakatan bulat, ini adalah satu-satunya cara kita untuk dapat mencapai konsensus dan dapat memiliki keandalan.
Pada 13 Nopember 2014, Dalam Pertemuan Rutin Pemimpin Asia Timur, PM Tiongkok, Li Keqiang lebih lanjut menjelaskan “Dua Jalur Pemikiran” ini untuk pertama kalinya, ini menjadi konfirmasi Tiongkok untuk menggunakan “Dua Jalur Pemikiran” untuk menangani isu-isu Laut Tiongkok Selatan.
Pengamat ada yang melihat bahwa sebenarnya ada dua isu Laut Tiongkok Selatan. Masalah pertama adalah masalah klaim kedaulatan antara Tiongkok dan negara-negara lain. Masalah ini hanya bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak. Masalah lain adalah Tiongkok ingin melihat Laut Tiongkok Selatan dimiliki oleh semua pihak, maka semua negara yang berbatasan itu memiliki keperdulian umum untuk perdamaian dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan.
Jadi dalam hal isu-isu ini, dan isu perdamaian dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan, Tiongkok tidak akan mengatakan hanya ada hubungan bilateral saja. Karena perdamaian dan stabilitas Laut Tiongkok Selatan ini akan mempegnaruhi lebih dari sekedar negara-negara di kawasan itu saja, tapi juga akan mempengaruhi negara-negara diluar kawasan, sehingga sikap Tiongkok salah satunya adalah tetap tebuka.
Mengenai isu kedaulatan, dengan kata lain ini seperti isu masalah di mana pagar antara rumah Tiongkok dan rumah tetangga, dan tampaknya Tiongkok tidak bisa membiarkan pihak ketiga untuk masuk dan mengeritik tanpa pandang bulu. Tetapi upaya kemampuan seluruh masyarakat dibutuhkan bersama dari semua pihak.
Aspek Perdagangan & kerjasama
Dalam aspek perdagangan bilateral, pada tahun 2014, total perdagangan antara Tongkok dan ASEAN adalah US$ 480,1 milyar, lebih besar 8,23% dari tahun sebelumnya, dan hampir 5% lebih dari total pertumbuhan perdagangan luar negeri nasional Tiongkok.
Pada semester pertama tahun 2015, total perdagangan antara Tiongkok dan ASEAN pada tahun 2014 adalah US$ 224,38 milyar, pertumbuhan 1,6% dari tahun sebelum. Perdagangan dengan ASEAN telah menyumbang 12% dari total perdagangan luar negeri Tiongkok.
Saat ini, Tiongkok adalah mitra dagang terbesar ASEAN, dan ASEAN adalah mitra dagang terbesar ketiga bagi Tiongkok. Terbesar ke-empat bagi pasar ekspor dan kedua untuk sumber impor.
Pada kenyataannya, kerjasama antara Tiongkok dan ASEAN juah melebihi dari hanya kerjasama ekonomi dan perdagangan.
Pada tahun 2011 saat ulang tahun ke-20 hubungan resmi berdialog antara Tiongkok dan ASEAN. Selama KTT, pemimpin Tiongkok-ASEAN pada tahun itu, Tiongkok memutuskan untuk membuat dana kerjasama martim Tiongkok-ASEAN sebesar RMB 3 milyar untuk “China-ASEAN Maritime Cooperation Fund”.
Dana kerjasama maritim ini terbuka bagi negara-negara ASEAN yang dapat mengajukan permohonan untuk itu, asal mereka memiliki proyek yang baik. Pada kenyataannya, ini dapat memperluas kerjasama. Kerjasama semacam ini dapat membawa kemajuan stabilitas dan memperkuat hubungan antara ASEAN dan Tiongkok dengan negara-negara terkait. Dan menjaga perdamaian dan stabilitas Laut Tiongkok Selatan.
Tampaknya Tiongkok selalu menganjurkan dan secara aktif mendorong kemajuan metode negosiasi langsung untuk menyelesaikan sengketa secara damai untuk masalah teritorial dan maritim.
Pengamat Tiongkok memberi pernyataan bahwa sejak RRT berdiri, mereka telah bernegosiasi dan menandatangani perjanjian perbatasan dengan 12 dari 14 negara tetangganya didarat, ini menggambarkan dan mengamati tapal batas 20 ribu km perbatasannya, yang meliputi 90% dari panjang perbatasan darat Tiongkok.
Dari pengalaman menyelesaikan sengktea darat dan maritim dari negara-negara di seluruh dunia, terbanyak untuk perbatasan darat dan maritim yang diselesaikan melalui negosiasi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat.
Namun, karena adanya intervensi dari kekuatan luar daerah, sifatnya menjadi rumit untuk Laut Tiongkok Selatan dalam menentukan dengan menggunakan negosiasi damai untuk menyelesaikan sengketa dan prosesnya menjadi panjang.
Tapi beberapa analis melihat bahwa dengan kekuatan besar dari Tiongkok, dan alam yang rumit dari Laut Tiongkok Selatan, beragamnya kepentingan dari negara-negara tetangga, jika terjadi gesekan atau argumen itu sangat normal. Jadi konsep perdamaian dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan adalah konsep relatif.
Tapi selama itu tidak mempengaruhi perkembangan ekonomi semua negara, dan tidak mempengaruhi strategi diplomatik Tiongkok secara keseluruhan, jika terjadi beberapa gesekan kecil di Laut Tiongkok Selatan, para analis memperkirakan Tiongkok masih berkemampuan untuk bertahan.
Namun analis juga melihat mungkin untuk masa depan masalah Laut Tiongkok Selatan ini disatu sisi dapat menjadi kompleks, jika ada intervensi AS dan partisipasi negara dan beberapa perubahan pikiran negara-negara ASEAN. Tapi secara keseluruhan itu dapat dikendalikan, jika Tiongkok percaya dengan kekuatannya dan semua pihak harus percaya pada kehendak ASEAN untuk mengembangkan dirinya, karena kepentingan semua pihak adalah sama termasuk Tiongkok.
“Dua jalur pemikiran” yang diusulkan sekali lagi pada pertemuan pejabat senior (pada 29 Juli 2015, telah diadakan pertemuan pejabat senior ASEAN-Tiongkok ke-9 dari “DOC” di Taijin, Tiongkok.) ini, dalam tampilan sikap positif Tiongkok untuk menyelesaikan sengketa Laut Tiongkok Selatan, sudah dapat dilihat suatu resolusi yang ditunjukkan Tiongkok untuk pelaksanakan “Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea” dan Tiongkok bertahan dalam “dua jalur pemikiran”.
Maka kita berharap dalam menyelesaikan masalah sengketa kedaulatan untuk sengketa di Laut Tiongkok Selatan ini bisa dilakukan dengan negosiasi bilateral untuk diselesaikan oleh mereka, dan tidak dicampuri dengan intervensi internasional, karena pengalaman selama 30 tahun terakhir menunjukkan, tidak ada interevnsi internasional yang telah membantu menyelesaikan masalah Laut Tiongkok Selatan. Demikian pandangan banyak analis tentang masalah ini.
Jadi sudah sangat tepat pada tahun 1991, Indonesia memprakarsai pertemuan pertama tahunan resmi “The South China Sea Workshop” (Lokakarya Laut Tiongkok Selatan) dari enam negara yang bermasalah dengan Kep. Sparatly untuk menemukan solusi damai bagi yang bersengketa. Sesuai dengan amanah dari mukadimah UUD 45 kita alinea 4 : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
(Habis)
Sumber & Referensi : media TV & Tulisan Luar dan Dalam Negeri
http://tuku.military.china.com/military/html/2010-06-03/143004_1383321.htm
http://www.japanfocus.org/-carlyle_A_-Thayer/3813/article.html
http://wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?cid=1101&MainCatID=11&id=20150804000119
ASEAN’S Code of Conduct in the South China Sea: A Litmus Test for Community-Building? By Carlyle A. Thayer
