Perpres Investasi Miras Dicabut, Ini Argumennya

Sebenarnya, ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa perpres ini menunjukkan adanya toleransi. Mereka beranggapan perpres ini dibuat atas dasar memperhatikan semua agama, tidak hanya mengedepankan agama yang mayoritas. 

Karena sejatinya, negara kita bukan negara agama. Dasar negara kita adalah pancasila yang mengakui keberagaman beragama. Nilai dalam pancasila juga yang mengharuskan adanya toleransi dalam kehidupan bernegara.

Sebagian masyarakat lagi beranggapan justru perpres ini tidak mengindahkan toleransi. Menurut mereka toleransi itu berhubungan dengan batasan penambahan, pengurangan, atau penyimpangan yang masih bisa diterima. Sudah pastinya batasan yang bisa diterima oleh seluruh pihak.

Dalam kasus ini, seharusnya toleransi tidak bisa dijadikan dasar melegalkan perpres miras. Agama Islam, sudah sangat jelas mengharamkan umatnya mengonsumsi miras. Maka sebagai bentuk toleransi seharusnya hal ini tidak semestinya dilegalkan, terlepas dari realita bahwa agama Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia.

Miras dan Politik

Tak bisa dipungkiri, setiap keputusan yang diambil pemerintah memiliki nilai politik di dalamnya. Mau tak mau, suka tak suka, efek dari sebuah kebijakan dan aturan pastinya akan menyebabkan eskalasi dan diskursus politik publik yang hangat untuk diperdebatkan.

Terkait perpres miras ini, efek positif dan negatif dari sisi perhitungan politik bagi pemerintahan Jokowi sama kuatnya. Kebijakan ini bisa berdampak baik, bisa juga berdampak buruk bagi popularitas pemerintah dan koalisi yang ada di dalamnya.

Hal ini bisa berdampak buruk jika masyarakat merasa bahwa pemerintah kurang jeli dalam mengambil keputusan. Pemerintah mungkin saja dianggap terlalu mengedepankan investasi daripada kemaslahatan masyarakat. 

Apalagi, ada sebagian masyarakat yang juga mungkin berpikir bahwa investasi itu kebanyakan tidak pro masyarakat. Investasi hanya mementingkan oligarki yang menguasai pemerintahan. Yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin.

Meskipun pada akhirnya keputusan ini dicabut, opini buruk masyarakat terhadap pemerintah sudah cenderung terbentuk dengan keluarnya perpres ini.

Di sisi lain, perpres ini juga bisa berdampak baik. Keputusan cepat pemerintah untuk mencabut perpres ini menunjukkan bahwa pemerintah peduli kepada masyarakat. Kritik yang dilakukan masyarakat, baik secara individu maupun melalui organisasi terbukti efektif. Selama kritik itu rasional, pemerintah ternyata berani untuk mempertimbangkannya dan mengambil langkah perbaikan jika diperlukan. 

Kita tahu diskursus kritik mengkritik ini sempat membuat eskalasi politik di negara kita. Persoalan ini ramai dibicarakan setelah keluar pernyataan presiden Jokowi yang minta untuk di kritik beberapa waktu lalu. Ada pro dan kontra kala itu. Perpres ini bisa dijadikan dalih pemerintah yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak anti kritik.

Miras dan Moral Kemanusiaan