Nurcholish Madjid: Kajian Islami Indonesia terhadap Politik Imperealisme

  

2.3. TUJUAN IMPEREALISME. 

  

            Tujuan dari imperealisme bukan dilihat dari segi politik saja akan tetepi tujuan dari politik imperealisme ini memiliki banyak pengaruhnya bukan hanya menjajah tanah jajahan ekonomi tetapi politik akan budaya akan didorong dengan pengaruh-penagaruhnya dari luar. Politk budaya merupakan suatu aspek yang sangat penting untuk dipertahankan dalam budaya. 

Ada tiga pokok yang menjadi kekasan politik imperealisme yakni 

1. Penguasaan atau dominasi dunia yang terorganisasi secara politis yaitu suatu imperium dunia
2. Berupa Imperium ataupun hegemoni yang mempunyai dimensi kontinental
3. Pengaruh yang lebih besar dari kekuataan yang dilokalisir.[6]

 

          Atas dasar ketiga poin diatas menjelaskan bahwa tujuan imperealisme bukan hanya datang dan menjajah tanah jajahan tetapi juga menyebarkan budaya mereka ke negara yang dijajah tersebut. Atas pernyataan maka negara tersebut haruslah memiliki suatu ide-ide tersendiri untuk bisa melawan politik imperealisme. 

  

2.4. Pengaruh Imperealisme. 

            Imperealisme memiliki banyak sekali pengaruhnya terhadap kehiduapan manusia. aspek ini tandai dengan politiknya yang tidak merata bagi seluruh kehiduapan manusia. banyak sekali penagaruhnya seperti; pengaruhnya terhadap politik, pendidikan,budaya dan ekonomi. 

• Pemerintahan

 

                        Belanda selalu menggunakan politik devide at impera (politik adu domba), yaitu dengan menghasut dan mencampuri urusan-urusan internal kerajaan-kerajaan sehingga kerajaan tersebut menjadi terpecah belah dan dengan mudah dikuasai belanda. Dalam bidang hukum dan pemerintahan, belanda meninggalkan warisan yang sampai sekarang masih digunakan di Indonesia. contohnya, burgerlijk wetboek (kitab undang-undang hukum perdata). 

Sistem pemerintahan belanda mengacu pada paham yang dibuat oleh montesquieu (1689-1755). Paham tersebut membagi negara dalam tiga tingkatan, yaitu badan legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang) dan yudikatif (pengawas pelaksana undang-undang)[7]