Putusan MK dalam Sidang Tentang Penghapusan KDRT dan Kekerasan Psikis

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang Pengujian Materiil terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga alias UU KDRT.

Adapun pasal 7 tersebut berbunyi:

"Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang."

Menurut para pemohon, pasal 7 ini tidak memberikan ketentuan yang jelas seperti apa bentuk dari kekerasan psikis yang dimaksud. Sehingga dapat menjadi suatu penafsiran yang akan menimbulkan perdebatan dan ambigu. “Selain itu hal ini akan menimbulkan kerugian secara konstitusi yang akan dialami oleh para pemohon,” demikian tulis MK.

Para pemohon, dalam keterangan MK mencontohkan kasus yang dialami oleh seorang bernama Valencya, di mana dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 11 Januari 2021 akibat memarahi suaminya karena pulang dalam keadaan mabuk.

Valencya dilaporkan ke Polda Jawa Barat atas kasus kekerasan dalam rumah tangga psikis. Ketidakjelasan inilah yang menimbulkan kekhawatiran para pemohon apabila nantinya memiliki kasus yang sama. Bahwa, UU KDRT tidak mempunyai tolak ukur yang jelas seperti apa kekerasan psikis termasuk bentuk-bentuk kekerasan psikis ini. 

Sehingga, situasi ini mengakibatkan posisi perempuan rentan untuk digugat dan kriminalisasi terhadap perempuan untuk menjadi pelaku dalam konteks kekerasan psikis. "Seperti dalam kasus contoh diatas, Valencya melakukannya bukan sebagai bentuk kesengajaan, melainkan hanya spontanitas dan tidak bermaksud untuk menyerang psikis korban," demikian argumen para pemohon.

Sedangkan dalam kasus kekerasan psikis, kata para pemohon, sesungguhnya kata-kata yang merendahkan martabat dan menghina berdampak serius apabila dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan pasal 7 UU PDKRT bertentangan dengan UUD 1945 dan konstitusional bersyarat. “Sepanjang ditambahkan frasa ‘bentuk-bentuk kekerasan psikis: ada pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, penghinaan, pelabelan negatif, atau sikap dan gaya tubuh merendahkan disertai adanya keterangan mengenai kondisi psikologis seseorang korban kekerasan psikis’,” tandas Leonardo.

Nasihat Hakim

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menyarankan para pemohon untuk memperbaiki identitas para pemohon. “Dalam identitas pemohon ini harus jelas,” tegas Manahan.

Selain itu, Manahan juga menyarankan para pemohon untuk mencantumkan norma sebagai batu uji dalam UUD 1945. “Karena norma itulah yang menjadi pedoman, kerugian konstitusionalnya dimana anggapan kerugian itu dilihat dari norma. Jadi musti ada norma itu,” jelasnya saat memberikan nasihat kepada para Pemohon.

Sementara Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan bahwa para pemohon untuk menguraikan lebih mendalam mengenai alasan permohonan. “Yang mendalam itu tidak harus banyak tetapi tepat sasaran, boleh ringkas tetapi tepat sasaran,” tegas Arief. Kemudian ia juga meminta para pemohon untuk memperkaya permohonan.  Ia pun meminta Pemohon untuk melihat UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru disahkan pada 12 April 2022 silam.

Sebelum menutup persidangan, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan bahwa pemohon diberi waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonannya selambatnya pada 27 April 2022.