INSTRUMEN ZAKAT SEBAGAI SUMBER PENGELUARAN KEUANGAN NEGARA
A. Zakat Sebagai Pengeluaran Negara
Dalam kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pengeluaran keuangan negara dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang setiap tahun itu disusun dan direncanakan.
APBN sendiri menrupakan instrument untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi serta mencapai stabilitas perekonomian.
Pengelolaan zakat oleh Negara dalam beberapa tinjauan para ulama ternyata memiliki dampak positif yang lebih besar dibandingkan bila zakat disalurkan sendiri-sendiri oleh muzaki.
Walupun menyalurkan zakat secara langsung memang sah ditinjau dari hukum syariah, menyalurkan zakat ke lembaga pengelola zakat yang ditunjuk dan didirikan oleh Negara akan jauh lebih efektif daripada menyalurkan secara per orang.
Dalam sejarah islam, ada sebuah konsep yang berwujud dalam sebuah lembaga yang tak terpisahkan dalam struktur khilafah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara yang dikenal dengan baitul mal.
Nah, disini kita bisa lihat perbedaan yang signifikan dari APBN maupun Baitul Mal itu sendiri.
Dimana APBN itu belanja negara pegawai salah satunya baik itu gaji, tunjangan, dan lain lain. Berbeda dengan Baitul Mal yang Penyaluran zakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar asnaf.
Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dengan menyalurkan zakat kepada lembaga pengelola zakat yang tidak akan diperoleh dengan membayarkan secara langsung oleh muzaki kepda mustahik sebagai berikut :
1. terjaminnya kepastian dan disiplin muzaki dalam membayar zakat
2. untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik
3. memperlihatkan syiar islam
4. tercapai nya efisiensi maupun efektivitas dan sasaran yang tepat dalam penggunaan dana zakat menurut skala prioritas
digunakan untuk kemaslahatan umat islam secara umum
B. Kewajiban Pengeluaran Negara Bagi 8 Asnaf :
Dimana semua penerimaan negara baik sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis yang diakui sebagai milik negara atau masyaraakat. tapi, sistem ekonomi islam sendiri semua pemasukan negara yang bersumber dari zakat sesungguhnya yang masuk kategori harta milik individu yang termasuk 8 asnaf yaitu : Amil, Miskin, fakir, mualaf, budak, fisabillah, ibnu sabil dan orang yang berhutang. negara bertanggung jawab atas pengelolaan zakat. dimana didasari oleh QS. At-Taubah ayat 103 :
خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ
" Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." QS. At-Taubah ayat 103
C. Sistem Kebijakan Pengeluaran Zakat pada Zaman Kontemporer Dunia Islam
Hingga saat ini, tidak terdapat keseragaman dalam pengelolaan dan penyaluran zakat di berbagai Negara. Masing-masing Negara memiliki model pengelolaan dan distribusi zakat yang berbeda-beda. Untuk Negara-negara yang menganut prinsip syariah seperti arab Saudi, Iran, Kuwait maka pengelolaan zakat dilakukan oleh Negara.
Di sebagian Negara yang berpendudukan matoritas muslim namun tidak melandaskan aturan syariah dalam pemerintahan, maka pengelolaan zakat dilakukan oleh pihak swasta atau badan yang ditunjukkan oleh Negara.
Misal pada Pengeluaran Zakat di Indonesia
Di Indonesia pengelolaan zakat diatur undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat serta peraturan pelaksanaannya sesuai keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999, sesuai perundang-undangan, pembinaan dan pelayanan kepada para muzaki, mustahik dan amil zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat (BAZ) yang ditunjuk oleh pemerintah.
Namun demikian, dalam undang-undang yang sama terdapat suatu lembaga yang juga mempunyai fungsi pemungut dan pengelola zakat dan diakui oleh pemerintah, yaitu lembaga amil zakat (LAZ). Oleh karena itu, pada saat ini terdapat dua badan yang diakui pemerintah dalam pengloaan zakat, yaitu BAZ dan LAZ.
Sesuai undang-undang No.38 tersebut maka zakat didayagunakan untuk:
- Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuia dengan ketentuan agama
- Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif
Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengeumpulan zakat. Adapun persayarakat dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat yang diatur dalam keputusan menteri. Penggunaan hasil pengumpulan zakat bagi mustahik dilakukan atas dasar persyaratan sebagai berikut :
- Memprioritaskan mereka yang paling tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhi keutuhan dasar dan yang sangat memutuhkan bantuan.
- Diutamakan mustahik di idangnya masing-masing
- Penggunaan hasil pemungutan zakat untuk perusahaan manufaktur dilakukan erdasarkan persyaratan seagai erikut:
- ka penggunaan zakat terseut pada poin satu dilakukan dan ternyata masih menguntungkan
- Ada perusahaan yang seenarnya memiliki peluang yang menguntungkan. Melaksanakan kegiatan imingan dan konsultan
- Melaksanakan kegiatan pemantauan pengendalian dan pengawasan
- Melaksanakan evaluasi; dan Buat laporan
Pada saat ini masyarakat melalui berbagai lembaga kemasyarakatan seperti MUI,BAZ, dan LAZ mengupayakan agar dilakukan atas undang-undang No.38 dimana dua point penting dalam revisi tersebut adalah pembenahan kelembagaan zakat agar lebih terkoordinatif dengan baik dan benar agar pembayaran zakat dapat dijadikan pengurang pajak sehingga penerimaan zakat lebih besar dan pengelolaannya lebih memberikan efek pemberdayaan yang maksimal bagi mustahik Indonesia
Jadi, Pengelolaan zakat oleh Negara dalam beberapa tinjauan para ulama ternyata memiliki dampak positif yang lebih besar dibandingkan bila zakat disalurkan sendiri-sendiri oleh muzaki. Walupun menyalurkan zakat secara langsung memang sah ditinjau dari hukum syariah, menyalurkan zakat ke lembaga pengelola zakat yang ditunjuk dan didirikan oleh Negara akan jauh lebih efektif daripada menyalurkan secara per orang.
di indonesia sendiri instrument zakat dalam pengeluaran keuangan negara lebih bisa di tingkatkan baik itu dari segi pengelolaan karena kenapa?
Karena kita sebagai penduduk indonesia bermayoritas muslim pasti kita bisa memperbaiki kualitas dan kuantitas zakat baik dalam pandangan islam itu sendiri sehingga dapat membantu setidaknya keuangan negara yang masih terlilit akan adanya utang negara jadi kita hanya bisa membantu meningkatkan keuangan negara melalui jalur zakat walaupun itungan sekian persen atau nilai kecil bagi pemerintahan tetapi dapat diakui oleh ulama ulama kita dalam membantu negara kita indonesia dalam menstabilkan dan merealiasisasikan kebutuhan maupun keuangan negara yang sekarang terdampak pasca covid 19 ini yang terus terus melanda wilayah indonesia sendiri.
referensi : Huda, Nurul,dkk. Keuangan Publik Islami Pendekatan Pendekatan Teoritis dan Sejarah. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
