Penggusuran Rumah Secara Paksa

Hal ini juga dikuatkan dalam Resolusi Komite Hak Asasi Manusia 1993/77, yang bahkan menyatakan bahwa penggusuran paksa merupakan "gross violation of human rights" yang berarti pelanggaran HAM berat.

Adapun Langkah hukum terhadap penggusuran ini bisa dilihat dari beberapa aspek. Apabila penggusuran yang dimaksud dilakukan untuk kepentingan pengadaan tanah untuk pembangunan, maka penggusuran tersebut harus tunduk pada UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pebangunan untuk kepentingan umum. Yang dimaksud dengan pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kompensasi tersebut dapat berupa uang, alternatif lokasi, relokasi, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Sayangnya, UU 2/2012 tidak mengatur secara spesifik sanksi yang bisa menjerat pemerintah jika tidak mematuhi ketentuan UU tersebut. Hal ini memungkinkan untuk mereka yang terkena dampak untuk menuntut pemerintah secara perdata atas tindakan ilegal. 

Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang meyatakan bahwa "setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" (Sigar Aji. 2019. Hukum online.com, 21 November 2019).

Tetapi, masih banyak oknum-oknum yang tidak mengganti kerugian tersebut, seperti yang dialami oleh Sumiyati dan keluarganya. Sumiyati mengalami penggusuran rumah sebanyak dua kali. Penggusuran pertama dilakukan oleh pihak kereta api, karena terletak pada tanah rel kereta, dan pihak kereta memberikan ganti rugi senilai puluhan juta. 

Hasil dari ganti rugi tersebut dibangunkannya lagi sebuah rumah tepat di belakang rumahnya. Beberapa bulan kemudian mereka mendapat surat penggusuran dari pemerintah, karena rumah yang mereka bangun berada di tanah pemerintah. Namun, pemerintah tidak memberikan biaya ganti rugi seperti yang dilakukan oleh pihak rel kereta (Sumiyati, komunikasi pribadi, 10 juni 2024).

Dari cerita di atas, hukum positif Indonesia perlu mengatur penggusuran secara lebih teknis demi terhindarnya penghilangan hak-hak dasar korban penggusuran, penyalahgunaan kewenangan aparat penggusuran dan ketidaksesuaian-ketidaksesuaian lainnya, hal ini harus dilakukan demi tercapainya tujuan yang baik dari penggusuran. 

Dari segi praktik, perlunya peningkatan pengawasan dan pelaksanaan akan perundang-undangan mengenai penggusuran, serta diperlukannya sanksi yang tegas bagi pihak-pihak manapun yang terbukti melanggar hak-hak korban penggusuran paksa, termasuk aparat pemerintah.