Penggusuran Rumah Secara Paksa

PENGGUSURAN RUMAH SECARA PAKSA

Hingga saat ini, penggusuran rumah secara paksa masih terjadi di mana-mana, terutama di kota-kota besar. Tujuan penggusuran tanah ini biasanya dilakukan untuk pembangunan jalan tol, rel kereta, hingga pusat perbelanjaan, tempat hiburan dan lain-lain. Akan tetapi penggusuran paksa ini kerap menjadi bahan perbincangan, karena penggusuran dianggap dengan suatu hal yang negatif dan identik dengan tindakan pemaksaan, pengusiran, konflik, dan keributan.

Penggusuran hampir selalu meningkat pada periode pertumbuhan ekonomi dan menurun pada periode resesi. Seperti contoh DKI Jakarta; DKI Jakarta merupakan wilayah yang mengalami perkembangan ekonomi pesat, namun pada saat yang sama juga menimbulkan banyak korban penggusuran paksa, sehingga menimbulkan kesengsaraan dan kemiskinan berskala besar. 

Faktanya, jika mencermati pengusuran, kita menemukan bahwa dampak negatif dari pengususuran lebih besar dibandingkan manfaatnya. Penggusuran cenderung menciptakan kemiskinan, bukan mengentaskannya. Penggusuran juga menciptakan masalah kemiskinan yang lebih besar (Uke Nindya, 2011: 2).

Pembangunan yang ditujukan pada pertumbuhan ekonomi cenderung terfokus pada pembangunan di bidang fisik, yang tentu saja terkait dengan permasalahan keterbatasan ruang kota. 

Mengenai pembangunan perkotaan Poerbo Hasan mengatakan: "Di perkotaan, analisis pembangunan selalu terfokus pada pembangunan ekonomi wilayaah yang terkait dengan aspek sumber daya fisik dan ekonomi". Oleh karena itu, proyek-proyek pembangunan terkait dengan permasalahan pertanahan, maka permasalahan pertanahan menjadi sangat penting.

Speno (dalam Uke Nindya, 2011: 7) memberi contoh pada makalah penelitian; Pemerintah pusat dan daerah selalu mempertimbangkan ketersediaan ketika mengembangkan sektor industri dan perumahan untuk meningkatkan potensi ekonomi daerah dan memenuhi kebutuhan penghidupan penduduk. Oleh karena itu, keterbatasan ruang di perkotaan menjadi alasan utama terjadinya penggusuran di perkotaan.

Seperti penjelasan di atas, pemerintah pusat dan pemerintah kota seringkali mengizinkan penggusuran, membersihkan pemukiman ilegal dari tanah negara dan swasta saat membangun proyek infastruktur untuk membangun jalan baru, jaringan listrik, pasokan air, dan segala hal yang dibutuhkan kota. Namun, semakin banyak penggusuran yang dilakukan atas nama pembangunan komersial swasta, seperti pusat perbelanjaan, lapangan golf, bioskop, dan perumahan mewah, yang tidak didasarkan pada kepentingan umum.

Dalam beberapa peristiwa ini, kasus penggusuran yang terjadi masih meninggalkan trauma bagi mereka yang tinggal di sektor-sektor informal kota. Hal ini disebabkan penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam menghadapi warga, paksaan, kehancuran, kerugian harta benda pribadi, ketidakpastian untuk mendapatkan tempat tinggal lagi dan kehilangan pekerjaan yang ditekuni adalah beberapa dampak dari penggusuran tersebut.

Menurut hemat kami, tindakan tersebut termasuk pada penggusuran paksa yang mana dapat digolongkan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam UUD pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. Mereka mempunyai hak untuk hidup dalam kondisi hidup yang baik dan sehat serta menerima pelayanan kesehatan.