Akhirnya pada tahun 1986, JNR dinyatakan sudah tidak dapat lagi melanjutkan bisnisnya. Perusahaan sejak awal sudah mengalami kegagalan dalam menghasilkan penerimaan dan gagal dalam membayar kewajiban utangnya.
JNR telah beberapa kali berupaya menaikkan harga tiket kereta cepat yang dijualnya demi mencapai target penerimaan dan membayar kewajibannya.Â
Namun, hal tersebut sia-sia dan justru menyebabkan calon penumpang beralih ke moda transportasi darat lainnya yang lebih murah.
Jumlah utang JNR sudah mencapai 30% dari Produk Nasional Bruto Jepang, yang mana jumlah tersebut sudah terlampau tinggi. Bahkan di tahun yang sama, utang pemerintah Jepang sendiri telah menyentuh 50% dari PNB.
Akhirnya pada tahun 1987, pemerintah memutuskan untuk melakukan privatisasi pada operator kereta api yang sudah tidak pernah untung ini.Â
Pemerintah membagi JNR menjadi 9 perusahaan swasta berbeda. Tujuh dari sembilan perusahaan tersebut berstatus swasta sementara dua lainnya masih dimiliki pemerintah.
Dampak dari keputusan tersebut adalah banyaknya operator kereta di Jepang yang kita lihat saat ini dengan 3 operator besarnya antara lain Japan Railway (JR) East, Central, dan West. Serta beberapa operator pecahan JNR lainnya seperti JR Hokkaido, JR Kyushu, dan JR Freight.
Privatisasi ini diharapkan mampu membiayai utang masa lalu JNR yang sudah terlampau besar.
Dari pemaparan di atas, ada banyak pelajaran yang bisa dipetik, terutama saat melaksanakan proyek kereta cepat.Â
Jepang, yang kelihatannya baik-baik saja, nyatanya harus menanggung utang yang menggunung dan mengharuskan perusahaan untuk diprivatisasi dan dipecah demi membayar utang sebelumnya.
Proyek kereta cepat kita juga memiliki masalah serius dengan cost overrun yang dihadapi. Tidak menutup kemungkinan juga akan bernasib sama seperti proyek kereta cepat yang terjadi di Jepang.Â
