Pemerintahan Prabowo-Gibran: Memperkuat Demokrasi Indonesia Pasca-Era Jokowi

Terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 menandai babak baru dalam perjalanan demokrasi negara ini. Dua periode kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) diwarnai dengan pendekatan pragmatis dan fokus pada pembangunan infrastruktur. 

Mulai 20 Oktober mendatang, Indonesia memasuki era baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka menjanjikan pembentukan kabinet zaken atau kabinet ahli.

Proses pembentukan kabinet Prabowo telah dimulai dengan pemanggilan berbagai tokoh ke kediamannya di Jakarta Selatan. Langkah ini tidak hanya menandai awal dari upaya Prabowo untuk mengumpulkan talenta terbaik bangsa, tetapi juga menjadi cermin bagaimana demokrasi Indonesia bakal berevolusi pasca-Jokowi.

Baca juga: Kabinet Zaken Prabowo-Gibran: Navigasi Indonesia di Era Ketidakpastian Global

Era Jokowi telah meninggalkan warisan yang kompleks bagi demokrasi Indonesia. Di satu sisi, fokus pada pembangunan infrastruktur dan pragmatisme politik telah menghasilkan kemajuan ekonomi yang signifikan. 

Namun, di sisi lain, beberapa kritikus menilai bahwa kualitas demokrasi Indonesia mengalami kemunduran selama periode ini. Kritik soal pembatasan ruang sipil dan kecenderungan ke arah otoritarianisme berlangsung di tengah dinamika kebebasan tanpa batas.

Kabinet zaken yang sedang didisain Prabowo diharapkan tidak hanya melanjutkan pembangunan ekonomi, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi Indonesia. Kehadiran tokoh-tokoh seperti Prof. Yusril Ihza Mahendra dalam daftar calon menteri menunjukkan potensi penguatan aspek hukum dan konstitusional dalam pemerintahan. 

Hal ini sangat penting untuk memastikan checks and balances dalam sistem demokrasi Indonesia tetap berjalan efektif.

Baca juga: Pemilu 2024 Memperkuat Diplomasi Demokrasi Indonesia

Tantangan 

Baca juga: Transisi Kabinet: Antara Harapan dan Tantangan

Salah satu tantangan utama bagi kabinet Prabowo adalah memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi-institusi demokrasi. Selama era Jokowi, beberapa lembaga negara seperti KPK dianggap mengalami pelemahan. 

Ada harapan bahwa kabinet zaken Prabowo harus merevitalisasi lembaga-lembaga ini dan memastikan independensi mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.

Kehadiran aktivis, seperti Natalius Pigai, dalam daftar calon menteri memberikan harapan soal keberadaan suara kritis dalam kabinet yang bisa mendorong agenda reformasi dan penguatan demokrasi. 

Namun, tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan suara-suara ini dengan kepentingan politik praktis yang tak terhindarkan dalam sebuah pemerintahan.

Isu kebebasan pers dan ruang sipil juga menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan kabinet Prabowo. Selama era Jokowi, beberapa pihak mengkritik adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul. 

Kabinet zaken dihadapkan pada tugas berat, yaitu menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya masyarakat sipil yang kuat dan pers yang bebas, sebagai pilar penting demokrasi.

Tantangan lain yang dihadapi adalah bagaimana mengelola hubungan antara sipil dan militer dalam konteks demokrasi Indonesia. Latar belakang militer Prabowo sendiri telah menimbulkan kekhawatiran di beberapa kalangan akan potensi militerisasi pemerintahan. 

Publik berharap kabinet zaken bisa menunjukkan komitmen kuat terhadap supremasi sipil dan mencegah intervensi militer dalam urusan pemerintahan sipil.

Aspek penting lainnya adalah penguatan sistem pemilu dan partai politik. Pasca-Jokowi, Indonesia perlu melanjutkan upaya memperkuat integritas proses pemilu. Pemerintahan Prabowo-Gibran harus meningkatkan kualitas partai politik sebagai saluran aspirasi rakyat. 

Pasca-Jokowi, pemerintahan baru perlu mendorong reformasi sistem kepartaian dan pemilu untuk menciptakan demokrasi yang lebih substantif dan partisipatif.

Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, kabinet zaken Prabowo juga dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan koordinasi nasional dan penguatan demokrasi lokal. 

Pengalaman era Jokowi menunjukkan kecenderungan resentralisasi dalam beberapa aspek pemerintahan. Walaupun belum ada penetapan personil pada posisi kementerian, publik dapat mengidentifikasi sejauhmana calon-calon menteri baru itu harus mampu menemukan formula yang tepat.

Tujuannya adalah memperkuat demokrasi di tingkat lokal tanpa mengorbankan efektivitas pemerintahan nasional.

Meskipun telah ada kemajuan dalam pembangunan infrastruktur, kesenjangan ekonomi masih menjadi masalah serius. Salah satunya adalah isu ketimpangan ekonomi dan sosial.

Kabinet zaken Prabowo harus mampu merumuskan kebijakan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan distribusi manfaat pembangunan yang lebih merata. Kebijakan semacam ini diharapkan bisa mencegah erosi dukungan terhadap sistem demokrasi akibat kekecewaan ekonomi.

Tantangan lain yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengelola pluralisme dan keberagaman Indonesia dalam konteks demokrasi. Era Jokowi telah menyaksikan munculnya beberapa tensi identitas yang mengancam kohesi sosial. 

Kabinet zaken perlu merumuskan kebijakan yang mempromosikan toleransi dan inklusivitas, sambil tetap menghormati kekhasan budaya dan identitas lokal.

Di bidang hubungan internasional, kabinet Prabowo juga harus mempertimbangkan bagaimana positioning Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Diplomasi demokrasi seperti apa yang dapat digunakan sebagai instrumen penting dalam meningkatkan peran dan pengaruh Indonesia di kancah global.

Keberhasilan kabinet zaken Prabowo dalam memperkuat demokrasi Indonesia pasca-Jokowi akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dan perspektif. 

Komposisi kabinet yang mencakup tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, aktivis, dan politisi, memberikan potensi untuk pendekatan yang komprehensif dalam menangani isu-isu demokrasi.

Meski begitu, tantangan terbesar mungkin terletak pada bagaimana mengimplementasikan visi kabinet zaken ini dalam realitas politik Indonesia yang kompleks. Prabowo dan kabinetnya harus mampu menunjukkan bahwa pendekatan teknokratis dapat berjalan seiring dengan penguatan institusi-institusi demokrasi.

Kabinet zaken Prabowo 2024-2029 memiliki peluang historis untuk membawa demokrasi Indonesia ke tingkat yang lebih matang pasca-era Jokowi. Dengan pendekatan yang tepat, kabinet ini dapat tidak hanya melanjutkan pembangunan ekonomi, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi Indonesia. 

Keberhasilan dalam menyeimbangkan berbagai aspek ini akan menentukan apakah Indonesia dapat muncul sebagai model demokrasi yang sukses di kawasan Asia dan dunia berkembang.

Tantangan memang besar, namun potensi untuk kemajuan juga signifikan. Jika berhasil, kabinet zaken Prabowo dapat membuka babak baru dalam sejarah demokrasi Indonesia, di mana expertise dan kompetensi berjalan seiring dengan nilai-nilai demokratis dan partisipasi publik yang luas.