Pendekatan ASEAN yang mengedepankan konsensus dan non-intervensi memang sering dikritik sebagai lambat dan kurang efektif. Namun, Narine (2018) menilai prinsip-prinsip ini telah memungkinkan ASEAN untuk menjembatani perbedaan ideologis dan sistem politik di antara anggotanya. Pendekatan ini, meskipun tidak sempurna, telah berkontribusi pada stabilitas jangka panjang di kawasan.
Tantangan ASEAN dalam menghadapi agresivitas China di Laut China Selatan memang signifikan. Storey (2020) mengamati ketidakmampuan ASEAN untuk menghasilkan respons bersama yang kuat terhadap tindakan China telah melemahkan kredibilitas organisasi. Dia menunjukkan perlunya ASEAN untuk memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa dan respons kolektifnya.
Mekanisme penyelesaian kolektif itu menjadi sangat mendesak mengingat ke-10 negara anggota ASEAN memiliki karakteristik berbeda. Apalagi kenyataan itu ditambah dengan kedekatan bilateral masing-masing negara anggota itu kepada AS dan China.
Membandingkan ASEAN dengan Uni Eropa (UE) memang bisa memberikan perspektif, tetapi perlu mempertimbangkan konteks yang berbeda. Perbedaan sejarah, budaya, dan tingkat pembangunan ekonomi antara Asia Tenggara dan Eropa membuat perbandingan langsung menjadi problematik.
Fakta mengenai kedekatan hampir semua negara anggota Uni Eropa (dan NATO) kepada AS juga menjadi faktor pembeda dengan anggota-anggota ASEAN, sehingga karakter dan dampak hubungan internasional dari kedua organisasi internasional itu juga tidak bisa diperbandingkan begitu saja.
Meskipun demikian, ASEAN bisa belajar dari beberapa aspek integrasi UE, terutama dalam hal koordinasi kebijakan ekonomi dan standardisasi regulasi. Beberapa penanganan isu-isu regional agak mencontoh cara Uni Eropa, misalnya penanganan regional dalam isu ancaman terorisme, asap dan polusi, keamanan siber, Hak Azasi Manusia, dan lain-lain.
Langkah konstruktif
Menghadapi kritik dan tantangan ini, beberapa langkah konstruktif dapat dipertimbangkan untuk memperkuat peran ASEAN:
1. ASEAN perlu meninjau kembali efektivitas mekanismenya dalam menanggapi krisis regional. Emmers dan Tan (2011) menyarankan adanya pengembangan protokol yang lebih jelas untuk intervensi dalam situasi krisis, sambil tetap menghormati sensitivitas kedaulatan.
2. Memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan di antara anggota ASEAN dapat meningkatkan kemampuan kolektif dalam menghadapi tantangan regional. Penguatan kapasitas pertahanan bersama ASEAN dapat meningkatkan posisi tawar organisasi dalam dinamika keamanan regional.
3. ASEAN perlu memperkuat kohesi internalnya, terutama dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti Laut China Selatan. Salah satu persoalah pelik dalam isu kohesi di antara negara-negara anggota ASEAN adalah kesulitan membangun konsensus yang lebih kuat di antara negara-negara ASEAN sebelum bernegosiasi dengan kekuatan eksternal.
4. Untuk meningkatkan dukungan dan legitimasi, ASEAN perlu melibatkan masyarakat sipil dan meningkatkan transparansi proses pengambilan keputusannya. Menurut Gerard (2014), keterlibatan yang lebih besar dari aktor non-negara dapat memperkaya proses kebijakan ASEAN dan meningkatkan relevansinya bagi masyarakat kawasan. Perkembangan global demokratisasi atau keterbukaan politik mau-tidak mau memaksa ASEAN lebih membuka diri menjadi forum masyarakat ASEAN ketimbang sekedar forum pejabat pemerintah.
5. Penguatan kapasitas institusional: ASEAN perlu memperkuat sekretariatnya dan meningkatkan kemampuannya untuk mengimplementasikan keputusan. Nesadurai (2017) menyarankan "peningkatan sumber daya dan otoritas Sekretariat ASEAN untuk memfasilitasi implementasi kebijakan yang lebih efektif" (p. 567).
