Tantangan lainnya berkaitan dengan biaya. Membangun dan memelihara pusat data nasional membutuhkan investasi besar. Ini bisa jadi beban berat bagi negara berkembang. Selain itu, mengelola pusat data canggih membutuhkan tenaga ahli. Banyak negara masih kekurangan SDM di bidang ini.Â
Keahlian ini tidak semata soal teknologi informasi, namun kemampuan visioner pemimpin. Bagaimana mungkin sebuah lembaga pemerintah yang khusus ditugaskan dalam keamanan dan, sekaligus, kedaulatan data ternyata memiliki struktur jaringan mudah diperoleh hacker?
Tantangan selanjutnya adalah keterbatasan teknologi. Beberapa negara (mungkin termasuk Indonesia) masih bergantung pada teknologi asing untuk pusat data mereka, yang nerakibat pada berkurangnya tingkat kedaulatan yang ingin dicapai.
Dampak dari upaya kedaulatan data melalui pusat data nasional juga beragam. Dampak positifnya meliputi: meningkatnya kontrol pemerintah atas data nasional, berkembangnya industri data dan teknologi lokal, peelindungan privasi warga dari eksploitasi pihak asing.
Selain itu, dampak negatifnya juga perlu mendapatkan perhatian, yaitu: potensi penyalahgunaan data oleh pemerintah sendiri, terhambatnya aliran data global yang bisa mengganggu bisnis, meningkatnya biaya operasional bagi perusahaan yang harus menyimpan data lokal
Berkaca pada kebijakan beberapa negara, Uni Eropa (UE), misalnya, memiliki General Data Protection Regulation (GDPR) yang mengatur ketat perlindungan data warga Eropa. Lalu, China mengeluarkan kebijakan "Great Firewall" yang membatasi akses internet dan mewajibkan perusahaan teknologi asing menyimpan data di dalam negeri. Sedangkan, Rusia mewajibkan media sosial menyimpan data warga Rusia di server lokal.
Lantas, bagaimana sebaiknya negara menyikapi isu kedaulatan data?Â
Keamanan data ibaratnya merupakan dua sisi dari satu mata uang. Yang satu berkaitan dengan perlindungan atau keamanan data. Yang lainnya adalah transparansi data.Â
Di negara-negara demokratis, negosiasi antara pemerintah dengan masyarakat berlangsung alot berkaitan dengan dua isu itu (perlindungan dan transparansi data). Pemerintah dan masyarakat memiliki kekuatan seimbang atau yang dikenal dengan strong states, strong societies.
Sementara itu, negara-negara otoriter cenderung mengedepankan perlindungan atau keamanan data, tanpa mempertimbangkan isu transparansi data. Di negara-negara ini (seperti China dan Rusia), pemerjntah memiliki posisi kuat, sedangkan masyarakat lemah (strong states, weak societies).
