Soal Kedaulatan Data di Tengah Jebolnya Pusat Data Nasional

Di zaman sekarang, data telah menjadi aset yang sangat berharga. Banyak negara ingin memiliki kontrol atas data warga negaranya. 

Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membangun pusat data nasional. Namun, upaya ini memiliki berbagai tantangan dan dampak yang perlu diperhatikan.

Apa itu kedaulatan data? 

Baca juga: Kedaulatan Indonesia di Tengah Kontestasi Hegemoni di Laut China Selatan

Secara sederhana, kedaulatan data berarti suatu negara memiliki kendali penuh atas data yang dihasilkan oleh warganya. 

Kedaulatan data mencakup soal-soal di mana data disimpan, siapa yang bisa mengaksesnya, dan bagaimana data itu digunakan. Pusat data nasional adalah salah satu cara bagi sebuah negara untuk mencapai kedaulatan data.

Mengapa kedaulatan data penting? Ada setidaknya tiga alasan terkait urgensi kedaulatan data. 

Pertama adalah alasan keamanan nasional. Data sensitif negara bisa lebih terlindungi jika disimpan di dalam negeri.

Baca juga: Makna Kedaulatan dalam Rivalitas Geopolitik AS-China di Laut China Selatan

Alasan kedua adalah privasi warga negara. Era digital memaksa negara memiliki perangkat kebijakan melindungi data pribadi warganya dari pihak asing. Lalu, alasan ekonomi juga menjadi perhatian. Dengan menyimpan dan mengolah data di dalam negeri, pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja dan mendorong industri teknologi lokal.

Baca juga: Kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan: Dinamika Kepentingan Ekonomi dan Keamanan

Contoh nyata upaya kedaulatan data adalah ketika Indonesia membangun Pusat Data Nasional (PDN). Tujuannya agar data penting pemerintah dan warga bisa disimpan di dalam negeri, bukan di server asing.

Namun begitu, kedaulatan data juga memiliki tantangan tidak mudah bagi negara, termasuk Indonesia. Meskipun data disimpan di dalam negeri, masih ada risiko serangan siber. Contohnya, PDN Indonesia mengalami gangguan yang membuat banyak layanan pemerintah terganggu.