Diplomasi Maritim Indonesia untuk Penguatan Kedaulatan Wilayah di Laut China Selatan

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan besar dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan maritim, termasuk di Laut China Selatan (LCS), melalui diplomasi maritim. 

Menggunakan diplomasi maritim, Indonesia berupaya memainkan peran konstruktif dalam mendorong kerja sama dan dialog antar negara yang bersengketa untuk mengelola dan menyelesaikan konflik secara damai.

Diplomasi maritim merupakan upaya diplomatik sebuah negara melalui jalur laut untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memperkuat kedaulatan, menjaga keamanan, dan mempromosikan kerja sama internasional. Diplomasi ini melibatkan berbagai kegiatan, termasuk negosiasi, pengaturan perjanjian, dan partisipasi dalam organisasi internasional.

Baca juga: Anatomi Konflik Laut China Selatan dan Kedaulatan Indonesia

Indonesia memiliki kepentingan menjaga kedaukatan teritori maritim di perairan itu. Indonesia secara geografis berbatasan langsung dengan LCS memandang urgensi menjaga perdamaian dan mencegah eskalasi konflik di perairan tersebut. 

Apalagi kawasan perairan ini dikenal sebagai salah satu jalur pelayaran dan perdagangan tersibuk di dunia yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. 

Dinamika potensi konflik di perairan itu telah menimbulkan ketegangan dan berpotensi mengganggu keamanan dan stabilitas kawasan. Sengketa teritorial di LCS menjadi berkepanjangan hingga kini. 

Baca juga: Indonesia-China: Optimisme Kerja Sama, Kecuali di Laut China Selatan

Klaim Tiongkok/China telah menempatkannya berhadapan dengan beberapa negara di sekitarnya, seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Potensi konflik semakin terbuka ketika ke-4 negara itu cenderung meminta kehadiran militer Amerika Serikat untuk menyaingi provokasi militer China di LCS.

Kapal Induk USS Carl Vinson di perairan Hawaii. Angkatan Laut Amerika Serikat hari Selasa (25/1/2022) mengatakan mereka sedang berupaya mengevakuasi pesawat tempur F-35C yang jatuh ke Laut China Selatan setelah kecelakaan pendaratan minggu ini (Sumber: Straits Times)

Baca juga: Kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan: Dinamika Kepentingan Ekonomi dan Keamanan

Inisiatif Indonesia

Salah satu inisiatif diplomasi maritim Indonesia adalah mengusulkan konsep Indo-Pacific Treaty of Friendship and Cooperation yang bertujuan membangun arsitektur keamanan inklusif berbasis aturan di kawasan Indo-Pasifik, termasuk Laut China Selatan. Proposal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada East Asia Summit tahun 2018 di Singapura. 

Melalui konsep ini, Indonesia mendorong semua negara di kawasan untuk menghormati prinsip-prinsip hukum internasional, seperti UNCLOS 1982. Beberapa ketentuan di dalamnya meliputi: menyelesaikan sengketa secara damai, menahan diri dari tindakan provokatif, dan memperkuat kerja sama di bidang keamanan maritim.

Upaya diplomasi maritim Indonesia lainnya bisa ditemukan pada konsistensinya mendorong implementasi Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) dan percepatan perundingan Code of Conduct in the South China Sea (COC) dalam kerangka ASEAN. 

DOC merupakan kesepakatan antara ASEAN dan Tiongkok yang berisi komitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan, sementara COC diharapkan dapat menjadi panduan perilaku (code of conduct) yang mengikat secara hukum bagi semua pihak dalam mengelola sengketa. 

Sebagai koordinator dialog ASEAN-Tiongkok, Indonesia terus mendorong kemajuan perundingan COC agar dapat segera diselesaikan. Berbagai pertemuan di tingkat ASEAN, seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), dengan negara mitra sejak 2011 tampaknya belum membuahkan hasil positif.

Selain itu, Indonesia juga aktif menginisiasi berbagai dialog dan pertemuan informal antar negara yang berkepentingan di Laut China Selatan. Pada tahun 2017, Indonesia menjadi tuan rumah "High Level Dialogue on Indo-Pacific Cooperation" di Jakarta

Dialog itu mempertemukan perwakilan negara-negara ASEAN, Tiongkok, Jepang, Australia, India, dan Amerika Serikat. Dialog itu bertujuan untuk mendiskusikan kerja sama di kawasan Indo-Pasifik, termasuk isu Laut China Selatan. 

Dialog informal semacam ini penting untuk membangun rasa saling percaya (confidence building) dan mencari titik temu di antara negara-negara yang bersengketa.

Kerja Sama

Tidak hanya berfokus pada penyelesaian sengketa, diplomasi maritim Indonesia juga diarahkan untuk mempromosikan kerja sama praktis di LCS. Kerja sama tidak hanya melibatkan pihak pemerintah, tetapi juga unsur-unsur masyarakat. 

Indonesia juga mengupayakan negara-negara di kawasan untuk mengembangkan kerja sama di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, riset kelautan, penanganan bencana, pencarian dan pertolongan (search and rescue), serta penanggulangan kejahatan lintas negara seperti perompakan, penyelundupan, dan illegal fishing. 

Melalui kerja sama praktis tersebut, Indonesia berharap dapat membangun keyakinan strategis (strategic trust) dan norma berperilaku (norms of behavior) yang positif di antara negara-negara yang bersengketa. 

Sebagai contoh, pada tahun 2019 Indonesia menjadi tuan rumah latihan bersama di bidang search and rescue yang melibatkan angkatan laut negara-negara ASEAN di Kepulauan Riau. 

Latihan ini bertujuan meningkatkan kapabilitas dan interoperabilitas angkatan laut ASEAN dalam merespons bencana dan insiden kecelakaan di laut. Inisiatif semacam ini tidak hanya bermanfaat secara praktis, tetapi juga dapat membangun rasa saling percaya dan kerja sama di antara angkatan laut negara-negara di sekitar LCS.

Diplomasi maritim Indonesia juga diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam forum-forum maritim internasional, seperti Our Ocean Conference, ASEAN Maritime Forum, dan Indian Ocean Rim Association. 

Dalam forum-forum tersebut, Indonesia secara konsisten menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, kerja sama maritim, perlindungan lingkungan laut, serta penyelesaian sengketa secara damai di LCS dan perairan internasional lainnya. 

Hal ini penting untuk membangun pemahaman dan dukungan internasional bagi upaya mewujudkan stabilitas dan keamanan di Laut China Selatan. Dengan cara itu, masing-masing pihak yang bersengketa di LCS dapat menahan diri demi membangun stabilitas kawasan.

Upaya-upaya diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia pada akhirnya bertujuan untuk menjaga kedaulatan nasional Indonesia di kawasan perairan terdekat dengan Laut China Selatan. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, kedaulatan teritori Indonesia diwujudkan melalui upaya menjaga stabilitas dan keamanan di perairan tersebut.

Gangguan keamanan di Laut China Selatan dapat mengganggu jalur pelayaran internasional yang menjadi urat nadi perdagangan Indonesia serta aktivitas nelayan Indonesia yang mencari nafkah di perairan tersebut. 

Kebijakan pemerintah Indonesia memberikan nama baru, yaitu Laut Natuna Utara, menjadi bagian penting untuk mewujudkan kedaulatan wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, melalui diplomasi maritim, Indonesia berupaya memainkan peran sebagai honest broker yang mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan kerja sama di antara negara-negara yang berkepentingan di LCS. 

Dengan mempromosikan dialog, kerja sama, dan penghormatan terhadap hukum internasional, Indonesia berharap dapat berkontribusi dalam mewujudkan Laut China Selatan sebagai Sea of Peace yang stabil, aman, dan bermanfaat bagi semua pihak, bukan Sea of Conflict yang diwarnai ketegangan dan konflik.

Akhirnya, stabilitas keamanan di kawasan LCS dapat berkontribusi pada penguatan kedaulatan wilayah Indonesia juga. Melalui diplomasi maritim, Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa kedaulatan teritorialnya di perairan yang kaya akan sumber daya, seperti LCS, diakui dan dihormati oleh negara-negara lain.