Mohon tunggu...
Ludiro Madu
Ludiro Madu Mohon Tunggu... Dosen - Dosen

Mengajar di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN 'Veteran' Yogyakarta.

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Dominasi Peran Negara dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi

25 Maret 2024   17:20 Diperbarui: 26 Maret 2024   06:58 409
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan pada pembukaan KTT ke-43 ASEAN 2023 di Jakarta, Selasa (5/9/2023). (KOMPAS/HERU SRI KUMORO)

Pertama, Indonesia memiliki kepentingan nasional yang harus dipertahankan dalam hubungan internasional. Sebagai negara dengan posisi geopolitik yang strategis, Indonesia berupaya untuk menjaga stabilitas dan keamanan regionalnya. 

Dalam perspektif realisme, negara akan bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya, termasuk dalam konteks politik luar negeri. Dengan posisi geopolitik itu, stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara menjadu sangat strategis bagi kepentingan nasional Indonesia.

Kedua, Indonesia menghadapi tantangan keamanan yang kompleks, baik di tingkat regional maupun global. Isu-isu, seperti sengketa teritorial di Laut Cina Selatan, ancaman terorisme, dan kejahatan transnasional menuntut peran aktif negara dalam politik luar negeri. 

Dalam situasi ini, negara perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan menjaga keamanan negara.

Ketiga, sistem politik Indonesia yang masih bersifat state-centric turut berkontribusi terhadap dominasi peran negara dalam politik luar negeri. Meskipun Indonesia telah mengalami reformasi politik, namun peran negara masih sangat kuat dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam kebijakan luar negeri. 

Hal ini mencerminkan warisan sejarah Indonesia, di mana negara selalu memainkan peran sentral dalam kehidupan politik dan sosial. Pemberdayaan aktor-aktor non-negara dalam perumusan kebijakan luar negeri menjadi sangat tergantung pada negara.

Pendekatan realisme masih relevan untuk memahami dinamika politik luar negeri Indonesia di era pemerintahan Jokowi. Negara, dalam hal ini pemerintah Indonesia, masih memegang peran yang dominan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri. 

Dominasi negara ini dipengaruhi oleh kepentingan nasional Indonesia, tantangan keamanan yang dihadapi, dan sistem politik yang masih bersifat state-centric. Meskipun globalisasi ekonomi semakin mengurangi peran negara, kenyataan masih mengungkapkan dominasi negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan luar negeri.

Kritik terhadap dominasi negara dalam politik luar negeri sering kali mengarah pada pandangan bahwa realisme mengabaikan pentingnya aktor non-negara dan isu-isu transnasional dalam dinamika global kontemporer. 

Namun demikian, melalui lensa realisme, aktivitas negara dalam ranah internasional, termasuk yang diperlihatkan oleh Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi dapat dilihat sebagai sebuah usaha rasional dan pragmatis untuk navigasi Indonesia dalam sistem internasional yang tidak bisa diprediksi dan sering kali berbahaya.

Pemerintahan Presiden Jokowi, dengan berbagai kebijakan dan inisiatifnya, menempatkan Indonesia dalam narasi realis ini, menegaskan kembali peranan dominan negara dalam mengatur tata kelola hubungan internasional dan menjaga kepentingan nasionalnya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun