Identitas dan Norma dalam Politik Luar Negeri Indonesia

Selain identitas, norma-norma internasional juga memainkan peran penting dalam membentuk politik luar negeri Indonesia. Salah satu norma yang dipegang teguh oleh Indonesia adalah prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara lain. 

Norma ini berakar pada pengalaman sejarah Indonesia sebagai negara yang pernah dijajah dan pengalaman traumatis intervensi asing pada masa lalu (Acharya, 2014).

Dalam hubungannya dengan negara-negara lain, terutama di kawasan Asia Tenggara, Indonesia sangat menjunjung tinggi norma non-intervensi. Indonesia menolak segala bentuk intervensi asing dalam urusan domestik negara-negara di kawasan ini dan mendorong penyelesaian konflik melalui dialog dan konsensus.

Komitmen pada norma itu tampak pada peran aktif Indonesia dalam ASEAN. Melalui ASEAN, Indonesia berupaya untuk memperkuat mekanisme penyelesaian konflik regional dan menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara. 

Norma lain yang penting dalam politik luar negeri Indonesia adalah multilateralisme dan penyelesaian konflik secara damai. Indonesia percaya bahwa kerja sama multilateral dan dialog adalah cara terbaik untuk mengatasi tantangan global dan mencapai kepentingan bersama.

Oleh karena itu, Indonesia aktif terlibat dalam berbagai forum multilateral, seperti di PBB, G20, OKI, dan APEC. Bagi Indonesia, penyelesaian konflik melalui mekanisme-mekanisme multilateral cenderung lebih efektif. 

Interaksi identitas dan norma

Yang menarik adalah kenyataan bahwa identitas dan norma internasional ternyata saling berinteraksi dalam membentuk politik luar negeri Indonesia. Sebagai contoh, identitas Indonesia sebagai negara demokratis dan Muslim moderat mendorong Indonesia untuk terlibat aktif dalam upaya-upaya perdamaian di Timur Tengah, seperti dalam konflik Israel-Palestina (Septiari, 2019). 

Interaksi antara identitas dan norma juga terlihat dalam respons Indonesia terhadap isu-isu keamanan di kawasan Asia Tenggara. Dengan identitas sebagai negara berkembang dan anggota GNB, Indonesia berupaya untuk menjaga keseimbangan dalam hubungannya dengan kekuatan-kekuatan besar, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. 

Namun demikian, norma non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan itu ternyata membuat Indonesia harus berhati-hati dalam mengkritik negara-negara tetangga. Kehati-hatian itu juga terkait dengan masalah-masalah demokrasi dan hak asasi manusia yangvterjadindi negara lain.

Dengan cara itu, pendekatan konstruktivis memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang membentuk politik luar negeri Indonesia di era Jokowi. Identitas Indonesia sebagai negara demokratis, Muslim moderat, berkembang, dan anggota GNB, serta norma-norma seperti non-intervensi, penyelesaian konflik secara damai, dan multilateralisme, mempengaruhi cara Indonesia memandang dirinya dan berinteraksi dengan negara lain.