Pembangunan ekonomi terintegrasi memiliki beberapa dampak, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, dampak negatifnya adalah pembangunan ekonomi yang tidak merata, karena fokusnya pada sektor industri dan infrastruktur.
Pada umumnya, kebijakan ekonomi pemerintahan Sukarno harus mempertimbangkan kepentingan investasi asing, walau tujuan utamanya tetap untuk membangun ekonomi yang lebih adil dan mandiri.
Kritik
Kebijakan ekonomi Orde Lama ini mendapat tanggapan yang beragam dari para pakar ekonomi, baik di dalam maupun di luar negeri. Para pakar ekonomi asing, khususnya, banyak yang mempertanyakan kebijakan ekonomi Orde Lama Soekarno yang dianggap berorientasi ideologis sosialis. Kebijakan Sukaro dipandang cenderung mengabaikan aspek efisiensi dan stabilitas ekonomi.
Papanek (1980), misalnya, menyoroti problem korupsi, inefisiensi, dan inflasi yang tinggi di masa Orde Lama. Persoalan itu merupakan akibat dari perusahaan-perusahaan negara yang tidak kompetitif serta kontrol ekonomi yang ketat.
Sedangkan Bresnan (1993) berpendapat bahwa kebijakan nasionalisasi perusahaan Belanda pada masa itu telah membatasi peran investasi asing dan swasta dalam perekonomian. Akibatnya, modal dan teknologi yang masuk ke Indonesia berkurang, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Lalu, Booth (1992) mengkritik bahwa program industrialisasi lewat substitusi impor yang dijalankan Orde Lama tidak efisien dan berbiaya mahal. Bagi Booth, semua itu disebabkan oleh abisnya pemerintah Indonesia pada aspek keunggulan komparatif. Persoalan itu menyebabkan Indonesia harus mengimpor bahan baku dan teknologi dari luar negeri, sehingga membebani neraca perdagangan.
Ulasan di atas menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut memiliki beberapa kelemahan, antara lain: Intervensi negara yang berlebihan dalam perekonomian; Pengabaikan keunggulan komparatif Indonesia; Korupsi dan inefisiensi.
Pelajaran Penting
Walaupun bertujuan membangun ekonomi yang lebih adil dan mandiri, kebijakan-kebijakan itu ternyata tidak sepenuhnya berhasil dan menjadi pelajaran berharga bagi Indonesiapada saat ini.
Dalam konteks sistem ekonomi liberal yang dianut oleh Indonesia sekarang, kebijakan itu menunjukkan bahwa intervensi negara yang berlebihan dalam perekonomian dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti inflasi, korupsi, dan inefisiensi.
Pemahaman tersebut dapat membantu kita untuk memahami perekonomian Indonesia secara lebih komprehensif dan untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih efektif di masa depan.
Memahami kebijakan ekonomi Orde Lama Soekarno memiliki beberapa manfaat, antara lain untuk memahami sejarah perekonomian Indonesia, merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih efektif, dan memahami tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia saat ini.
