Kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda bertujuan untuk mengambil alih aset-aset ekonomi yang dikuasai oleh negara asing. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap modal asing dan memperkuat posisi ekonomi nasional.
Sebaliknya, kebijakan itu juga memiliki dampak negatif adalah berkurangnya investasi asing dan teknologi yang masuk ke Indonesia. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia terhambat.
Program Industrialisasi
Program industrialisasi dilakukan melalui industrialisasi substitusi impor (ISI). Salah satu tujuannya adalah membangun industri-industri dalam negeri yang memproduksi barang-barang yang sebelumnya diimpor.Â
Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi defisit neraca perdagangan dan meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. Program ini dimulai pada 1956, dengan fokus pada industri-industri dasar, seperti industri tekstil, industri semen, dan industri baja.Â
Program ini diperluas pada tahun 1959, dengan memasukkan industri-industri konsumsi, seperti industri makanan, industri minuman, dan industri rokok.
Program industrialisasi lewat substitusi impor memiliki beberapa dampak, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah berkurangnya impor barang-barang konsumsi dan barang-barang industri, sehingga meningkatkan neraca perdagangan.Â
Sementara itu, dampak negatifnya berkaitan dengan kenyataan bahwa industri-industri dalam negeri ternyata dibangun tidak efisien dan berbiaya mahal. Salah satu penyebabnya adalah kecenderungan pembangunan yang mengabaikan keunggulan komparatif Indonesia.
Selain itu, intervensi negara yang berlebihan dalam perekonomian juga telah menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya persaingan dan kontrol harga yang ketat oleh pemerintah.
Program industrialisasi lewat substitusi impor bertujuan untuk membangun industri-industri dalam negeri yang memproduksi barang-barang yang sebelumnya diimpor. Pemerintah mebgharapkan kebijakan itu dapat mengurangi defisit neraca perdagangan dan meningkatkan kemandirian ekonomi nasional.
Pembangunan ekonomi terintegrasi
Tujuan kebijakan ini adalah untuk membangun berbagai sektor ekonomi secara bersamaan, baik sektor pertanian, industri, maupun jasa. Kebijakan ini bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.
Program ini dimulai pada 1959, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, dan pelabuhan. Program ini diperluas pada tahun 1960, dengan memasukkan pembangunan pertanian, industri, dan jasa.
