Pendekatan ASEAN bagi Penyelesaian Krisis Myanmar

Hingga sekarang, Indonesia sebagai pemimpin ASEAN 2023 telah mengupayakan berbagai inisiatif damai dengan semua pemangku kepentingan (stakeholders) di Myanmar. 

Mereka adalah pemerintah bayangan bentukan oposisi Pemerintah Persatuan Nasional (National Unity Government/NUG) dan pemerintah junta Dewan Administrasi Negara (State Administrative Council/SAC).

Situasi krisis di Myanmar masih berlangsung hingga saat ini. Junta militer masih tidak mengubah kebijakannya terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung pemimpin demokratis Aung San Suu Kyi. Berkali-kali ASEAN meminta junta militer Myanmar menghentikan kekerasan kepada rakyatnya.

Sebagai Ketua ASEAN pada 2023, Indonesia perlu membuka berbagai peluang pendekatan damai bagi Myanmar, termasuk inisiatif Thailand. Inisiatif Thailand diakui bersifat informal dan tidak sesuai kesepakatan 5PC, namun inisiatif itu mungkin bisa dipakai sebagai tahapan awal bagi pertemuan-pertemuan damai selanjutnya. 

Melalui ASEAN, Indonesia juga bisa mempertimbangkan faktor-faktor kedekatan antara pemimpin militer Myanmar dengan pemimpin negara-negara anggota ASEAN lainnya demi membuka dialog inklusif nasional di Myanmar. 

Keberlanjutan krisis Myanmar dan kebuntuan upaya-upaya regional ASEAN merupakan kenyataan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Semua pihak di kawasan Asia Tenggara tetu saja berharap dapat membangun perdamaian yang dapat bertahan lama di Myanmar.