Pemboman itu juga dapat menjadi peringatan keras bagi ASEAN. Pembatalan kunjungan itu dilakukan sambil menunggu situasi Myanmar menjadi kondusif bagi negosiasi langsung antara PM Hun Sen dan Jenderal Hlaing.
Perilaku Kamboja yang semakin menjauhkan potensi perdamaian Myanmar yang telah diinisiasi ASEAN menjadi semakin nyata. Pemerintah Kamboja cenderung kurang sensitif terhadap rakyat Myanmar.Â
Ketimbang negara-negara lain yang menolak dan netral terhadap kepemimpinan Jenderal Hlaing, Kamboja cenderung mendukung dan mengakui Jendral Hlaing sebagai kepala pemerintahan militer dan negara.
Pada sebuah perkuliahan di Institute for Southeast Asian Studies (ISEAS)-Yusof Ishak Institute, Singapura, Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn bahkan menyampaikan situasi Myanmar semakin memburuk dan berpotensi mengarah ke perang saudara. Krisis politik dan keamanan telah berubah menjadi krisis kemanusiaan yang menimpa hampir semua rakyat Myanmar.
Konsekuensi bagi ASEAN
Sejak kudeta militer 1 Februari 2021, Myanmar telah menjadi "duri dalam daging" ASEAN. Organisasi regional itu harus mengidentifikasi persoalan di Myanmar secara hati-hati, sehingga muncul solusi kolektif mengenai perwakilan Myanmar di ASEAN. Jadi, keanggotaan Myanmar tetap, tetapi diminta tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan tingkat tinggi di ASEAN.
Dengan solusi itu, Myanmar mendapatkan boikot dari negara-negara anggota ASEAN. Mereka memaksa Myanmar tidak hadir di berbagai pertemuan di tingkat ASEAN yang diselenggarakan secara virtual.Â
Dua KTT ASEAN dan KTT ASEAN-China pada 2021 tidak dihadiri pemerintahan Myanmar. Demikian juga perhelatan Bali Democracy Forum yang diselenggarakan Indonesia di November lalu.Â
Secara kolektif, ASEAN bersepakat tidak ada pemerintahan sah di Myanmar, sehingga Myanmar hanya dapat diwakili oleh pejabat non-politik.Â
Kamboja sebenarnya memiliki potensi besar dalam menyelesaikan krisis Myanmar. Kedekatan PM Hun Sen dan Jenderal Hlaing sebenarnya dapat menjadi faktor positif bagi ASEAN untuk membangun stabilitas regional. melalui penyelesaian krisis di Myanmar.Â