Tantangan ASEAN di 2022: Kedutaan Besar Kamboja di Myanmar Kena Bom?

Tantangan Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/ASEAN) di 2022 ini semakin berat. Alih-alih menemukan solusi bagi penyelesaian krisis politik yang berkepanjangan, masyarakat Myanmar dikejutkan dengan pemboman di dekat Kedutaan Besar (Kedubes) Kamboja pada 31 Desember 2021. 

Pemboman diduga dilakukan oleh kelompok di dalam National Unity Government (NUG) sebagai protes atas sikap Kamboja terhadap pemerintahan militer Myanmar.

NUG menganggap Kamboja mendukung rezim militer Myanmar yang mengkudeta pemerintahan demokratis 11 bulan yang lalu. Seperti diketahui, Jumat lusa (7 Januari 2022) Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan pimpinan junta militer, Jenderal Min Aung Hlaing. 

Kamboja sebagai Ketua ASEAN 2022

Bagi ASEAN, kunjungan PM Hun Sen malah menambah rumit situasi domestik di Myanmar. Apalagi pemboman itu bisa dimaknai sebagai tindakan ketidaksetujuan NUG terhadap kebijakan Kamboja. 

Kejadian itu merupakan peringatan dari NUG terhadap negara lain agar tidak melakukan tindakan serupa. Akibatnya bagi ASEAN adalah bahwa organisasi regional itu seolah-olah menjadi bagian dari masalah. 

Rencana kunjungan PM Hun Sen memang beralasan. Di satu sisi, Kamboja merupakan Ketua ASEAN pada 2022 ini. Kunjungan itu bisa dianggap bukan sebagai dukungan Kamboja kepada junta militer Myanmar. 

Bagi Kamboja, kunjungan itu adalah pertama kalinya bagi pejabat tinggi di tingkat ASEAN ke Myanmar setelah junta militer menolak kunjungan perwakilan resmi ASEAN sebelumnya pada 2021 lalu. 

Kamboja berpandangan bahwa kunjungan PM Hun Sen dimaksudkan untuk menegosiasikan kehadiran Jenderal Hlaing pada pertemuan-pertemuan tingkat tinggi ASEAN.

Namun di sisi lain, pemboman di dekat Kedubes Kamboja tidak bisa diartikan memberikan konsekuensi pada Kamboja saja. PM Hun Sen seharusnya cukup peka dengan situasi domestik Myanmar. Pemboman itu seharusnya menjadi pertimbangan bagi pembatalan kunjungan PM Hun Sen. Apalagi PM Hun Sen bertindak sebagai Ketua ASEAN 2022. 

Pemboman itu juga dapat menjadi peringatan keras bagi ASEAN. Pembatalan kunjungan itu dilakukan sambil menunggu situasi Myanmar menjadi kondusif bagi negosiasi langsung antara PM Hun Sen dan Jenderal Hlaing.

Perilaku Kamboja yang semakin menjauhkan potensi perdamaian Myanmar yang telah diinisiasi ASEAN menjadi semakin nyata. Pemerintah Kamboja cenderung kurang sensitif terhadap rakyat Myanmar. 

Ketimbang negara-negara lain yang menolak dan netral terhadap kepemimpinan Jenderal Hlaing, Kamboja cenderung mendukung dan mengakui Jendral Hlaing sebagai kepala pemerintahan militer dan negara.

Pada sebuah perkuliahan di Institute for Southeast Asian Studies (ISEAS)-Yusof Ishak Institute, Singapura, Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn bahkan menyampaikan situasi Myanmar semakin memburuk dan berpotensi mengarah ke perang saudara. Krisis politik dan keamanan telah berubah menjadi krisis kemanusiaan yang menimpa hampir semua rakyat Myanmar.

Konsekuensi bagi ASEAN

Sejak kudeta militer 1 Februari 2021, Myanmar telah menjadi "duri dalam daging" ASEAN. Organisasi regional itu harus mengidentifikasi persoalan di Myanmar secara hati-hati, sehingga muncul solusi kolektif mengenai perwakilan Myanmar di ASEAN. Jadi, keanggotaan Myanmar tetap, tetapi diminta tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan tingkat tinggi di ASEAN.

Dengan solusi itu, Myanmar mendapatkan boikot dari negara-negara anggota ASEAN. Mereka memaksa Myanmar tidak hadir di berbagai pertemuan di tingkat ASEAN yang diselenggarakan secara virtual. 

Dua KTT ASEAN dan KTT ASEAN-China pada 2021 tidak dihadiri pemerintahan Myanmar. Demikian juga perhelatan Bali Democracy Forum yang diselenggarakan Indonesia di November lalu. 

Secara kolektif, ASEAN bersepakat tidak ada pemerintahan sah di Myanmar, sehingga Myanmar hanya dapat diwakili oleh pejabat non-politik. 

https://images.indianexpress.com

Kamboja sebenarnya memiliki potensi besar dalam menyelesaikan krisis Myanmar. Kedekatan PM Hun Sen dan Jenderal Hlaing sebenarnya dapat menjadi faktor positif bagi ASEAN untuk membangun stabilitas regional. melalui penyelesaian krisis di Myanmar. 

Demikian juga kedekatan pemimpin kedua negara secara personal dengan pemimpin China Xi Jinping. Dua negara anggota ASEAN itu merupakan mitra tradisional bagi China, termasuk bantuan China dalam menyediakan vaksin Covid-19 kepada kedua negara.

Sensitivitas rakyat Myanmar perlu menjadi pertimbangan serius bagi perwakilan negara-negara lain untuk menyampaikan pandangannya mengenai Myanmar. April 2021 lalu, sekelompok masyarakat Myanmar memprotes di Kedubes Indonesia di Myamar karena mereka menganggap Indonesia mendukung rezim militer. 

Rakyar Myanmar melalui NUG pun memprotes kedatangan Jenderal Hlaing pada pertemuan tingkat tinggi khusus mengenai Myanmar di Jakarta. Mereka bahkan membawa poster ketidakpercayaan mereka pada sikap ASEAN.

Pemboman itu menjadi petunjuk kuat bahwa kondisi Myanmar semakin memburuk. Di tingkat domestik, krisis politik di Myanmar menjadi semakin memburuk. 

Selama 11 bulan pemerintahan militer tidak menghasilkan sebuah pemerintahan yang melindungi masyarakatnya. Sebaliknya, sekitar 1.400 rakyat Myanmar menjadi korban kekerasan kelompok militer dan lebih dari 11 ribu orang ditahan junta militer. 

Ketidakpastian mewarnai keseharian rakyat Myanmar ketika pemerintahan militer menerapkan politik bumi hangus terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang menentang.

Kurang sensitifnya Kamboja diduga menyebabkan pemboman itu. Kenyataan mengenai pemboman di dekat Kedubes Kamboja itu seharus menjadikan PM Hun Sen mengajak konsultasi para pemimpin negara-negara lain di ASEAN untuk mencari jalan terbaik alternatif bagi krisis politik di Myanmar.

Memasuki tahun baru 2022 ini, semakin peliknya krisis Myanmar menjadi tantangan berat bagi ASEAN. Pandemi Covid-19 tampaknya agak dipinggirkan sebagai agenda mendesak di ASEAN mengingat potensi ekskalasi konflik di Myanmar yang dapat merembet ke ASEAN sewaktu-waktu.

Kejadian mengenai pemboman itu tentu saja harus disikapi dengan bijaksana oleh negara-negara anggota ASEAN agar tidak menimbulkan kejadian serupa di Kedutaan lainnya di Myanmar.