Pertama, sanksi itu diharapkan tidak berdampak kepada nasib rakyat Myanmar dan etnis Rohingya. Negara-negara pemberi sanksi itu perlu mempertimbangkan kemungkinan dampak ini dipakai oleh pemerintah Myanmar sebagai meningkatkan posisi tawarnya. Memakai nasib rakyat atau etnis Rohingya sebagai tameng untuk melindungi dan menaikkan posisi tawarnya terhadap AS dan sekutunya.
Kedua, beberapa negara saja yang memberikan sanksi itu. Walaupun AS dan sekutunya memberikan sanksi ekonomi (dan mungkin politik), masih ada banyak negara tetangga di sekitar Myanmar yang masih ‘bersahabat’. Negara-negara anggota ASEAN tidak memberikan sanksi dan masih menempatkan Myanmar sebagai anggota ASEAN yang sama dengan sebelum kudeta.
Selain itu, hingga sekarang, tidak atau belum ada satu negara pun yang menerapkan sanksi diplomatik. Belum ada negara yang menarik duta besar-nya sebagai bentuk protes atau kecaman kepada mikiter Myanmar.
Ketiga, militer Myanmar tampaknya memiliki ‘pengalaman’ menghadapi tekanan internasional itu. Dari pernyataan protes atau kecaman hingga sanksi ekonomi telah dirasakan oleh Myanmar, khususnya kelompok militer yang berkuasa.Â
Bahkan kabarnya, beberapa jenderal Myanmar itu sudah berada di bawah sanksi AS yang diberlakukan pada tahun 2019 atas pelanggaran terhadap Muslim Rohingya dan hak asasi manusia kelompok minoritas lainnya.
Keempat, di sisi lain, kelompok militer Myanmar mempunyai perusahaan, seperti Myanmar Economic Holdings Limited dan Myanmar Economic Corp, dengan investasi meliputi sektor perbankan, permata, tembaga, telekomunikasi, dan pakaian. Kenyataan ini masih memungkinkan kelompok militer menjalankan pemerintahannya dengan menggunakan sumber daya yang dimikikinya sendiri. Faktor ini belum memasukkan kedekatan para jenderal Myanmar dengan Beijing yang memiliki hubungan tradisional dengan Myanmar selama ini.
Berbagai perkembangan di atas menunjukkan bahwa pemerintahan militer Myanmar tampaknya belum mendapatkan tekanan internasional yang mampu memaksanya bersikap lunak kepada kelompok sipil, termasuk para demonstran. Walaupun tekanan internasional diberlakukan, militer Myanmar masih leluasa menggunakan jalur-jalur diplomatik di luar AS dan negara-negara sekutunya.
Sumber: 1
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H