Dalam konteks tertentu, sanksi ekonomi bisa juga disebut sebagai tindakan boikot. Ada banyak bentuk boikot, misalnya tidak memakai, membeli barang atau produk dari negara atau produsen tertentu, atau berurusan dengan seseorang atau suatu organisasi.Â
Boikot ini biasanya diberlakukan sebagai bentuk protes atau pemaksaan terhadap suatu tindakan atau kebijakan yang berbeda atau tidak disukai.
Hingga hari ini, berbagai negara mulai melihat kembali bentuk-bentuk tekanan mereka terhadap Myanmar. Semakin keras tindakan militer Myanmar terhadap para demonstran telah menyebabkan beberapa negara mengancam menaikkan atau menambah sanksi mereka terhadap pemerintahan militer Myanmar.
Sanksi Internasional
Dari Amerika Serikat (AS), Presiden Joe Biden telah menyetujui perintah eksekutif (executive order) untuk menjatuhkan sanksi terhadap para pemimpin kudeta Myanmar, terutama kepada para pemimpin militer, keluarganya, dan bisnis yang terkait dengan mereka.
Pemerintah AS juga berencana melakukan pembekuan akses militer terhadap dana pemerintah Myanmar yang disimpan di AS senilai US$1 miliar atau Rp14 triliun. Meskipun demikian, AS tetap mendukung perawatan kesehatan, kelompok masyarakat sipil, dan bidan lain yang secara langsung menguntungkan rakyat Myanmar.
Sebelum AS dan negara-negara sekutunya menjatuhkan sanksi kepada Myanmar, Selandia Baru ternyata telah terlebih dahulu menangguhkan semua kontak tingkat tinggi dengan militer Myanmar. Pemerintah negeri Kiwi itu juga memberlakukan larangan perjalanan pada para pemimpin militer Myanmar.
Lebih lanjut, pemerintah Selandia Baru menambahkan program-program bantuan yang diberikan kepada Myanmar dipastikan tidak akan menguntungkan pihak militer. Program bantuan bernilai sekitar 42 juta dollar Selandia Baru atau sekitar Rp 42 miliar antara 2018 hingga 2021.
Sementara itu, perusahaan Jepang, Kirin, membatalkan kesepakatan joint venture dengan perusahaan Myanmar yang punya koneksi dengan militer Myanmar. Lalu, pengusaha Singapura, Lim Kaling, akan mencabut sahamnya dari perusahaan Myanmar untuk merespons kudeta.
Resiko Sanksi
Masih perlu waktu bagi negara-negara itu untuk menerapkan sanksi mereka. Belum diketahui juga sejauh mana efektifitas dari sanksi-sanksi itu. Ada empat hal penting yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pemberlakuan sanksi itu terhadap pemerintahan militer Myanmar.
