Polugri pemerintahan BJ. Habibie lebih berorientasi pada pemulihan ekonomi nasional dan demokratisasi menuju demokratisasi. Pemerintahan Habibie berusaha memanfaatkan kedekatannya dengan pemerintah Jerman untuk mendukung reformasi ekonomi Indonesia.
Sementara itu, pemerintahan Abdurrahman Wahid mencoba menjalankan diplomasi persatuan (eukemene) demi reformasi ekonomi dan politik domestik. Kunjungan ke hampir 80 negara dalam 20 bulan pemerintahannya menjadi salah satu cara bagi Presiden Gus Dur untuk menjalankan orientasi Polugri bebas aktif pada masa itu.
Pada masa Presiden Megawati, orientasi Polugri mendapatkan momentumnya ketika IMF menyatakan Indonesia 'lulus' dari krisis ekonomi pada awal 2003. Presiden Megawati menjalankan Polugri bebas dan aktif Indonesia dengan memulai lagi hubungan bilateral dengan China dan Rusia.
Selanjutnya, selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Polugri menerapkan kebijakan yang dikenal dengan million friends, zero enemy. Orientasi Polugri ini sangat menarik karena hubungan internasional yang dijalankan Indonesia tidak hanya menyasar negara, namun juga aktor-aktor non-negara. Masa pemerintahan SBY, Polugri sukses membangun citra internasional. Selain Ketua ASEAN 2011, Indonesia juga aktif berpartisipasi sebagai Ketua APEC 2013, Ketua Presidium bersama dalam High-Level Panel on Achieving MDGs, anggota G20, dan forum-forum multilateral lainnya.
Pada pemerintahan Presiden Jokowi, orientasi Polugri berubah menjadi Poros Maritim Dunia (PMD) sejak 2014. Berbagai kebijakan domestik dan internasional diarahkan untuk mewujudkan Indonesia sebagai PMD itu. Pada awal pemerintahannya, kebijakan PMD cenderung nasionalistik. Kepentingan nasional untuk mewujudkan PMD itu berdampak pada sikap Indonesia yang dianggap konfliktual terhadap negara-negara lain. Kebijakan penangkapan dan penenggelaman kapal ilegal menjadi salah satu contoh dari kebijakan nasionalis itu.
Uraian di atas menunjukkan dinamika pelaksanaan Polugri pada setiap pemerintahan di Indonesia sejak 1945. Dalam pelaksanaan Polugri Bebas Aktif itu, semua pemerintahan memiliki landasan yang sama, namun orientasinya berbeda. Perbedaan orientasi lebih disebabkan oleh faktor domestik (seperti pemulihan ekonomi) dan internasional (berakhirnya Perang Dingin).
