Upaya Serius Pemerintah Aceh dalam Penanggulangan Stunting: Tantangan dan Solusinya

Saat ini, pemerintah sudah berupaya dalam menanggulangi permasalahan stunting dengan menerbitkan Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. 

Perpres ini mencakup beberapa hal, antara lain:

1. Strategi nasional percepatan penurunan stunting.
2. Penyelenggaraan percepatan penurunan stunting.
3. Koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting.
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
5. Pendanaan.

Pelaksanaan percepatan penurunan stunting melibatkan kelompok sasaran seperti remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0-59 bulan.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menangani masalah stunting. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

1. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting: Pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dalam waktu lima tahun ke depan. Strategi ini mencakup upaya untuk memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi, dan balita, serta mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan memberikan variasi makanan kepada anak.

2. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat: Pemerintah juga telah berupaya untuk melibatkan masyarakat dalam mengatasi masalah stunting. Dalam hal ini, pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga tingkat keluarga, untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya gizi dan nutrisi yang baik untuk pertumbuhan anak.

3. Target penurunan prevalensi stunting: Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Untuk mencapai target ini, diperlukan penurunan sebesar 2,7% setiap tahunnya. Pemerintah melakukan dua intervensi holistik yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik melibatkan upaya peningkatan gizi dan nutrisi, sedangkan intervensi sensitif melibatkan penyediaan akses air bersih dan sanitasi.

4. Peran semua pihak: Pemerintah juga mengajak semua pihak, baik itu pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat, untuk berperan dalam menangani masalah stunting. Dengan adanya sinergi dan kerja sama di berbagai sektor pemerintahan, diharapkan dapat menurunkan angka stunting di Indonesia.

5. Evaluasi dan pemantauan: Pemerintah juga melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap upaya penanggulangan stunting yang dilakukan. Hal ini dilakukan untuk melihat efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Itulah beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani masalah stunting. Upaya ini melibatkan strategi nasional, sinergi antara pemerintah dan masyarakat, target penurunan prevalensi stunting, peran semua pihak, serta evaluasi dan pemantauan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh tahun 2022, terdapat dua permasalahan signifikan yang menghambat efektivitas upaya penanggulangan stunting di Aceh, yaitu: