Putusan MK Menuai Kontroversi

Pada tanggal 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mengatur tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). 

Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah".

Putusan MK tersebut menuai kontroversi, baik dari kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum. Sebagian pihak menilai bahwa putusan tersebut telah membuka peluang bagi dinasti politik dan nepotisme untuk berkuasa di Indonesia. Sebagian pihak lainnya menilai bahwa putusan tersebut merupakan upaya MK untuk memenuhi aspirasi publik.

Baca juga: Menyelisik Putusan MK tentang Batas Usia Capres dan Cawapres

Secara normatif, putusan MK tersebut dapat dibenarkan. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. 

Dalam hal ini, MK berpendapat bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 karena membatasi hak warga negara untuk mencalonkan diri sebagai capres-cawapres.

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 memberikan hak kepada warga negara untuk dipilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Hak untuk dipilih ini mencakup hak untuk mencalonkan diri sebagai capres-cawapres. Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang membatasi usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun dinilai oleh MK telah membatasi hak warga negara untuk mencalonkan diri sebagai capres-cawapres.

Baca juga: Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR Menuai Kritik

Namun, secara substantif, putusan MK tersebut dapat diperdebatkan. Pertanyaannya adalah, apakah usia minimal 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai capres-cawapres merupakan pembatasan yang berlebihan?

Ada beberapa argumentasi yang dapat mendukung pembatasan usia minimal capres-cawapres. 

Baca juga: Lompong Sagu sebagai Sumber Pangan Lokal Subulussalam

Pertama, usia 40 tahun merupakan usia yang cukup matang untuk menjadi seorang pemimpin. Pada usia tersebut, seseorang umumnya telah memiliki pengalaman hidup dan pengetahuan yang cukup untuk memimpin negara.

Kedua, usia 40 tahun merupakan usia yang cukup untuk menempuh karier politik yang panjang. Pada usia tersebut, seseorang masih memiliki waktu yang cukup untuk membangun karier politik dan berkontribusi bagi negara.

Ketiga, pembatasan usia minimal capres-cawapres dapat mencegah terjadinya dinasti politik dan nepotisme. Dengan membatasi usia minimal capres-cawapres, maka anak-anak pejabat negara tidak akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi presiden atau wakil presiden.

Kesimpulan

Putusan MK tentang syarat usia capres-cawapres merupakan putusan yang kontroversial. Secara normatif, putusan tersebut dapat dibenarkan. Namun, secara substantif, putusan tersebut dapat diperdebatkan.

Apakah putusan MK tersebut akan berdampak pada demokrasi di Indonesia? Pertanyaan ini masih terlalu dini untuk dijawab. Namun, putusan MK tersebut tentu saja akan menjadi sorotan publik dan akan menjadi bahan diskusi yang menarik di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum.