Perkembangan teknologi digital terkhusus internet termasuk media sosial berkembang sangat pesat. Peningkatan pengguna Instagram yang cukup signifikan menjadi indikator bahwa media sosial berkembang pesat.
 Fenomena tersebut berakibat muncul beragam masalah di media sosial seperti maraknya kasus-kasus berita palsu atau hoax. Media sosial menjadi ajang penyebaran hoaks yang paling banyak digunakan, penggunanya terhubung tanpa ada batas ruang dan waktu serta tidak ada batasan informasi yang memungkinkan berita-berita hoax berkeliaran dan susah dibendung (Febriansyah & Muksin, 2020).
 Perkembangan hoax yang sangat cepat pada media sosial ini menghantui masyarakat di seluruh dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Informasi yang beragam membuat masyarakat bingung membedakan berita kredibel dan berita hoax yang mungkin sengaja dibuat untuk kepentingan emosional.
Kesulitan inilah yang menjadi tugas terberat bagi para jurnalis media sosial dalam memilah dan memilih informasi yang beragam. Kesulitan masyarakat dalam memilah dan memilih berita yang kredibel merupakan fenomena yang disebut 'Era Post Truth' yang dapat merusak demokrasi yang berjalan di berbagai negara, terkhusus Indonesia (Muqsith & Muzykant, 2019).
Salah satu contoh kasus hoax yang masih sering berkeliaran di Indonesia adalah ranah politik. Informasi palsu dalam dunia politik Indonesia dipercaya sebagai sebuah kebenaran yang terjadi ketika pemilu 2019.
Jurnalisme media sosial perlu menjunjung fakta dan independen, menajamkan perannya dalam memilah dan memilih informasi yang kredibel dan menangkal hoax yang berkeliaran di Indonesia. Belakangan ini produksi dan penyebaran hoax atau berita palsu semakin tidak terbendung dan media sosial menjadi sarana yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan hoax.
Apa itu "Post Truth"?
"Post Truth" merupakan fenomena sosial yang mulai marak pada November 2016. Kamus Oxford memberi gelar kata "Post Truth" ini sebagai kata yang superior pada tahun 2016. Peningkatan pemberian sebutan "Post Truth" ini meningkat 2000 persen dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2015.
Kamus Oxford mendefinisikan istilah "Post Truth" ini sebagai situasi ketika masyarakat sulit membedakan berita atau informasi yang kredibel dan berita palsu atau hoax dimana fakta tidak menjadi jaminan bahwa berita atau informasi yang beredar merupakan berita yang kredibel, hal tersebut dikarenakan kurang mampunya masyarakat dalam mencerna berita atau informasi yang benar.
Kebenaran sejati yang dimaksudkan dalam era post-truth tampaknya adalah kebenaran yang sesuai dengan emosi sosial (Ressa, Y. P. 2021, h.46). Pemahaman ini tidak menyudutkan kepada kesimpulan bahwa kebenaran itu tidak benar atau tidak relevan tetapi juga bisa mengajak masyarakat kepada pikiran bahwa informasi yang beredar penuh dengan kepalsuan.
Social media, Politic and "Post Truth"
Media sosial muncul dan memperlebar penyebaran "Post Truth", bukan hanya soal lingkup politik, gejala "Post Truth" turut dirasakan dalam ranah sosial. Informasi palsu yang beredar semakin mudah mengalir dan melebar yang berakibat sulitnya masyarakat menerima berita atau informasi kredibel karena banyaknya informasi atau berita palsu yang tersebar.
Berita palsu semakin mudah menyebar dan disalah artikan sebagai kebenaran oleh massa. Kegagalan pemilihan presiden AS 2016 Â membuat nama Trump semakin dikenal luas karena media menyebarkan lebih banyak berita palsu tentang dia. Dilihat dari hal tersebut menunjukkan bahwa kebohongannya bisa disebarluaskan.
Selain ditandai dengan penyebaran berita palsu di media sosial, era "Post Truth" juga ditandai dengan keragu-raguan pers dan media dalam menghadapi klaim-klaim palsu oleh para politisi media, seperti yang terjadi pada tahun 2016. pemilihan Presiden AS dalam beberapa tahun terakhir pada gerakan demokrasi.
Penyebaran berita palsu dengan tujuan mempengaruhi emosi sosial adalah dengan menyasar masyarakat biasa. Tujuannya sederhana: Masyarakat pasca-kebenaran yang secara psikologis terikat pada kelompok sosial tertentu yang bertentangan dengan elit akan secara tegas menganut kepercayaan massa di mana saja.
Di Indonesia sendiri, era "Post Truth", terutama di awal tahun pemilu politik 2019, penyebaran hoax politik telah menjadi isu yang berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia.
Kebencian etnis, agama, ras, dan antaretnis Isu pidato (SARA) dapat menggerogoti ketahanan keamanan nasional, jika ketahanan bangsa kita lemah, dapat terjadi disintegrasi bangsa dan dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pendapat ini didukung oleh hasil survei online yang dilakukan oleh Perusahaan Telekomunikasi Indonesia pada Februari 2017 terhadap 1.116 responden. Hasil survei menunjukkan bahwa 96,6% responden percaya bahwa hoax dapat menghambat pembangunan (Amilin, A. 2019).
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jika ketahanan nasional lemah dan keutuhan NKRI terancam oleh hoax politik yang meluas, pembangunan akan terhambat.
Desain negara digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan nasional. Relevansi ketahanan nasional dengan pembangunan nasional tercermin dalam konsep ketahanan nasional untuk meningkatkan kondisi kehidupan negara yang diinginkan melalui pembangunan nasional.
Meningkatnya intensitas pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan negara. Di sisi lain, ketahanan nasional yang kuat akan mendorong pembangunan nasional yang pesat. Oleh karena itu, perlu diterapkan ketahanan nasional sebagai strategi menghadapi era "Post Truth" untuk mencegah pemblokiran hoaks politik.
Terwujudnya ketahanan nasional dalam rangka pembangunan nasional memerlukan kriteria sebagai berikut: inklusif, Â gigih , seimbang antara kepentingan kesejahteraan dan keamanan, dinamis, mandiri, dan partisipatif (Amilin, A. 2019).
Latihan ketahanan nasional dalam menghadapi era "Post Truth" dapat dilakukan secara terus menerus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan di era globalisasi. Di era "Post Truth" ini, setiap warga negara dan setiap bangsa Indonesia harus menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dengan baik dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, memperkuat Wawasan Nusantara dan membangun ketahanan nasional sebagai hasil akhir bangsa.
Informasi tentang hoax di era "Post Truth" membuat beberapa dampak sosial. Penerapan berita hoaks politik di pemilu 2019 menjadi masalah yang berbahaya bagi keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat mengganggu pembangunan nasional.
Melakukan Keamanan nasional sama pentingnya dengan Strategi untuk era pasca-kebenaran untuk menghindari hoax politik mewujudkan Ketahanan Nasional pada era "Post Truth" Â bisa dilakukan dengan kesinambungan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan di era globalisasi.
Daftar Pustaka
Â
Amilin, A. (2019). Pengaruh Hoaks Politik dalam Era Post-Truth terhadap Ketahanan Nasional dan Dampaknya pada Kelangsungan Pembangunan Nasional. Jurnal Lemhannas RI, 7(3), 5-11.
Febriansyah, F., & Muksin, N. N. (2020). Fenomena Media Sosial: Antara Hoaks, Destruksi Demokrasi, dan Ancaman Disintegrasi Bangsa. Sebatik, 24(2), 193--200. https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1091
Muqsith, M. A., & Muzykant, V. L. (2019). Effect Fake News for Democracy. Jurnal Cita Hukum, 7(3). https://doi.org/10.15408/jch.v7i3.12956
Ressa, Y. P. (2021). Kebenaran dan Media Sosial di Era Post Truth dalam Perspektif Post-Truth Mcintyre dan Linguistik Kultural George A. Lindbec. Jurnal Loko Kada, 1(02).
Siregar, A. E., Rahayu, Rianto, P., & Adiputra, W. M. (2014). Menakar Independensi dan Netralitas Jurnalisme Media di Indonesia. Dinamika Pers Dan Pemilu, 9(1), 3--39.
