Terwujudnya ketahanan nasional dalam rangka pembangunan nasional memerlukan kriteria sebagai berikut: inklusif, Â gigih , seimbang antara kepentingan kesejahteraan dan keamanan, dinamis, mandiri, dan partisipatif (Amilin, A. 2019).
Latihan ketahanan nasional dalam menghadapi era "Post Truth" dapat dilakukan secara terus menerus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan di era globalisasi. Di era "Post Truth" ini, setiap warga negara dan setiap bangsa Indonesia harus menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dengan baik dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, memperkuat Wawasan Nusantara dan membangun ketahanan nasional sebagai hasil akhir bangsa.
Informasi tentang hoax di era "Post Truth" membuat beberapa dampak sosial. Penerapan berita hoaks politik di pemilu 2019 menjadi masalah yang berbahaya bagi keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat mengganggu pembangunan nasional.
Melakukan Keamanan nasional sama pentingnya dengan Strategi untuk era pasca-kebenaran untuk menghindari hoax politik mewujudkan Ketahanan Nasional pada era "Post Truth" Â bisa dilakukan dengan kesinambungan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan di era globalisasi.
Daftar Pustaka
Â
Amilin, A. (2019). Pengaruh Hoaks Politik dalam Era Post-Truth terhadap Ketahanan Nasional dan Dampaknya pada Kelangsungan Pembangunan Nasional. Jurnal Lemhannas RI, 7(3), 5-11.
Febriansyah, F., & Muksin, N. N. (2020). Fenomena Media Sosial: Antara Hoaks, Destruksi Demokrasi, dan Ancaman Disintegrasi Bangsa. Sebatik, 24(2), 193--200. https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1091
Muqsith, M. A., & Muzykant, V. L. (2019). Effect Fake News for Democracy. Jurnal Cita Hukum, 7(3). https://doi.org/10.15408/jch.v7i3.12956
Ressa, Y. P. (2021). Kebenaran dan Media Sosial di Era Post Truth dalam Perspektif Post-Truth Mcintyre dan Linguistik Kultural George A. Lindbec. Jurnal Loko Kada, 1(02).
Siregar, A. E., Rahayu, Rianto, P., & Adiputra, W. M. (2014). Menakar Independensi dan Netralitas Jurnalisme Media di Indonesia. Dinamika Pers Dan Pemilu, 9(1), 3--39.
