Selain Pandemi, Infodemi Menjadi Tantangan Luar Biasa bagi Pemerintah

Hoax dan informasi simpang siur terkait covid-19 atau misinfodemik saat ini sedang marak dipebincangkan hingga di teliti oleh beberapa akademisi, hal ini menjadi factor banyaknya masyarakat yang tidak percaya akan keberadaan covid-19 kepercayaaan masyarakat pun menurun terhadap kinerja pemerintah akibat keberadaan informasi salah yang beredar.

Selain tantangan dalam upaya pemutusan rantai virus corona hambatan lain yang juga dihadapi masyarakat dan pemerintah adalah adanya infodemik seputar covid-19. Infodemik ini adalah penyebaran informasi yang berlebihan akan sebuah masalah, sehingga kemunculanya dapat menggangu usaha pencarian solusi terhadap maslah tersebut bahkan dapat mengagalkan pemecahan masalah.

Dalam webinar yang diselenggarakan oleh Universitas Sahid Jakarta dengan tema (Infodemi dan media sosial, etika komunikasi pada kasus Covid-19) pada tanggal 11 juli 2020 Dr.Pinckey Triputra sebagai pemateri dalam webinar tersebut yang menjelaskan tentang wabah infodemi mengutip informasi dari surat kabar inggris the Guardian bahwa informasi tentang pandemic atau infodemik lebih berbahaya dari pandemic itu sendiri karena informasi yang beredar di media digital itu jstru yang membuat kepanikan dan dapat menimbulkan efek sikologis dari semua orang.

Ia juga mengambil kutipan "The Covid-19 pandemic is just a reminder about the huge problem of misinformation, disinformation and digital hoaxes.( Vera jourova, Vice President untuk komisi masyarakat eropa).

Pinckey juga menyebutkan ia mendapatan angka yang pantastis tentang hoaxs di Indonesia pertanggal 11 juli polisi telah mengindentifikasi ada sejumlah 130.680 hoaxs yang terkait dengan Covid hal ini sangat melonjak tinggi pada maret lalu hoaxs yang teridentifikasi hanya sekitar 140 sampai 170 jumlah hoaxs kemudia semakin meningkat hingga menemukan angka yg pantastis hingga 100ribu lebih jumlah hoaxs yang menyebar di Indonesia terkait pandemi.

Pandemi ini diselimuti oleh infodemi yang luar biasa melebihi bahaya pandemic itu sendiri, ini yang mnjadikan kalang-kabut dan tidak banyak membantu menangani bagaimana penangguangan secara medic tentang Covid-19. Pandemi menjadi sebuag pengingat tentang masalah besar dalam realitas informasi, yaitu disinformasi dan tipuan digital. Hal ini dalpat menciptakan kebingungan dan ketidakpercayaan, dan dapat merusak respons kesehatan masyarakat yang efektif, dengan banyaknya informasi yang tidak bener menyebar mebuat masyarakat menjadi apatis dalam menerima informasi.

Dalam siaran pers KOMINFO pada rabu 23 september yang bertajuk Pemerintah RI menyataka komitmen tangani infodemik, pemerintah republic Indonesia menyarakan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani infodemik. Menteri Komuniaksi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pemerintah memfokuskan perhatian pada maraknya disinfornasi yang memengaruhi penanganan covid-19 dari sisi medis.

Sumber: Kominfo

"Yang mendasari perjuangan Indonesia adalah semangat kolaborasi. Pekerjaan ini diimplemantasikan dengan pendekatan pentahelix atau "lima spiral kerja sama" yang melibatkan pemerintah, sektor privat atau bisnis, akdemisi, media, dan yang terpenting, masyarakat dan komunitas," paparnya dalam pertemuan United Natins General Assembly High-Level Side Event on Infodemic management yang berlangung secara virtual di Jakarta saat itu.

Johnny juga berpendapat bahwa penanganan pandemic covid-19 bukan hanya masalah medis belaka menurutnya masalah yang lebih besar adalah maslah persepsi dan kepercyaan publik terhadap informasi, karena terlalu banyaknya informasi yang beredar dan banyak juga informasi yang menyesatkan yang disebut sebagai infodemik.

Dalam hal ini penakannnya ada pada pentingnya literasi dan adopsi teknologi dalam upaya memberantas infodemik, uapaya ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penanganan pandemic covid-19. Dikesempatan ini menteri Johnny mengajak anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta badan terkait lainnya bersama sama menanggulangi penyalahgnaan informasi secara global.

Dalam penanganan informasi palsu, pemerintah Indonesia hanya berfokus pada peningkatan literasi digital bangsa memalui berbagai kegiatan literasi digital. Mengunakan solusi teknolgi berupa sosia media, saluran informasi dan berita, chatnot, dan aplikasi berbasis mobile PeduliLindungi yang juga telah dikembangankan dan disebarkan untuk mendukung upaya penanggulangan infodemik.

Dalam pertemuan yang sama Samuel A. Pangarepan sebagai Direktur Jendral Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo yan ditunjuk mewakili Indonesia memaparkan upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam memerangi hoaxs dan Infodemic selama ini.

Ia memaparkan, terdapat tiga isu penyalahgunaan informasi terkait covid-19 yang sering muncul di Indoensia, pertama yaitu pemahaman yang kurang tepat dari masyarakat terkait situasi dan prosedur medis dalam penangaan covid-19, lalu yang kedua mengenai informasi covid-19 itu sendiri yang kurang tepat, dan ketiga adalah penyalahgunaan informasi terkait physical distancing dn protocol kesehatan lainnya yang menyebabkan meningkatnya kasus dugaan penipuan pada sektor ekomoni.

Dirjen Samuel menyatakan selama kurun waktu 23 januari 2020 hingga 23 september 2020, kementerian Indonesia telah melakukan take-down 1.725 hoaxs daro 1.984 konten hoaxs yang berkaitan dengan covid-19 di platform media sosial.

"Sebagai contoh konkret, upaya peningkatan literasi digital ini dilakukan melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, Siberkreasi yang berkolaborasi dengan 108 komunitas, akademisi, dan institusi pemerintah untu melaksanakan edukasi dan pelatihan terkait literasi digital," jelasnya.

Dalam penelitian yang diterbitkan The American Society of Tropical Medicine and Hygiene yang dipublikasikan secara online pada 10 Agustus 2020 Indonesia termasuk kedalam 6 negara yang memiliki infodemik terbanyak. penelitian ini memerikasa infodemik yang mencakup rumor, stigma dan teori konspirasi terkait covid-19 yang tersebar di situs web dan media sosial seperti Twitter, Facebook dan Instagram.

Ada 6 negarayang terindentifikasi dalam penyebaran infodemik paling banyak yaitu India, Amerika Serikat, Spanyol, Brazil, Cina dan Indonesia. Kasus paling banyak yang terindentifikasi di Indonesia adalah rumor yang diartikan sebagai klaim, pernyataan, diskusi seputar covid-19 yang relevan secara instrumental  tapi belum terverifikasi.

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya dalam melakukan komunikasi publik dengan masyarakatnya untuk menangani pandemic Covid-19 ini karena komunikasi dalam kondisi krisis seperti ini sangat diperlukan menjalin komunikasi antara pemerintah dengan rakyat sehinggadapat meminimalisir dampak negatif, salah satu yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk laman website https://corona.jakarta.go.id yang dapat diakses masyarakat untuk mengetahui informasi yang kredibel dan bisa menjadi rujukan utama terkait Covid-19. Website tersebut menjadi laman resmi milk pemerintah dengan tujuan memberikan edukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat.

(Tampilan website)                

 Dalam jurnal yang ditulis dan diteliti oleh salah satu dosen akademik Universitas Sulan Ageng Tirtayasa oleh Mia Dwianna Widyaningtyas yang berjudul pola komunikasi pemerinah provinsi DKI Jakarta mengenai kasus Covid-19 dengan menganalisis isi pola dan bentuk pesan di website https://corona.jakarta.go.id pada periode Maret-Juni 2020 menjawab pertanyaan bagaimana pola komnikasi dan bentuk pesan yang dilakukan pemerinah provisi DKI Jakarta mengenai kasus Covid-19 kepada masyarakatnya yang termuat dalam website dengan hasil analisisnya yaitu pada pola komunikasi yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta kepada warganya membentuk pola komunikasi formal sekunder. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan media dan symbol yang ditunjukan kepada masyarakat yang lokasinya tersebar, juga informasi yang ada di situs web bervariasi dari teks, dokumnet hingga informasi infografis. Total informasi yang ditampilkan di website dari maret hingga juni 2020 sebanyak 925 pesan dengan beragam format dan merupakan pesan resmi dari pemprov DKI Jakarta. Sedangkan pada bentk pesan di website tersebut berisfat informatif dan persuasive, sebagian besar kode, isi dan bentuk pesan pada web dapat dipahai oleh pengguna karena format pesan pada menu homepage: layanan kontak Jakarta Covid-19; Fitur FAQ; Tentang Covid-19; Fitur Himbauan dan menu publikasi signifikan bersifat jelas, ringkas, konkrit, konsisten dan teramati secara visual.

Berdasarka hasil yang dijelaskan sebelummnya website https://corona.jakarta.go.id sebagai media komunikasi resmi milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menginformasikan dan menangani kasus Covid-19 sudah berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan pembuatan website tersebut.

Selain pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah provini Banten juga memberikan informasi mengenai covid-19 pada website resmi dinas kesehatan provinis Banten, alih alih membuat website baru perintah provisi Banten lebih memilih untuk menggunakan web https://dinkes.bantenprov.go.id dalam website tersebut juga menampilkan informasi terkait corona, bagaimana penanganan Covid-19 dari pertanggal sekian sampai sekian, persiapan new normal, info virus Corona, hingga informasi protokal penanganan Covid-19. Namun pada website ini tidak ditemukannya hyperlink yang bisa menghubungkan penggunjung website pada informasi yang lebih detail misalnya persebaran Covid-19 di Banten tidak ada hyperlink yang dapat diklik untuk melihat persebaran informasi diluar banten atau hyperlink ke website resmi pemerinah Indonesia.

(Tampilan website)

Dimasa pandemi ini tidak hanya pemerintah pusat yang berperan melawan Covid-19 dan infodemi, pemerintah daerah juga turut sera memerangi kedua hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana pemerintah daerah kota Tangerang juga membuat portal atau website resmi informasi Covid-19 yang menyajikan secara lengkap segala informasi yang terkait dengan Covid-19 didaerah kota Tangerang.

Dalam website https://covid19.tangerangkota.go.id/ terdapat berbagai menu mulai dari home, data, info penting, pemeriksaan, berita, FAQ, dan beberapa kontak yang bisa dihubungi selain itu terdapat juga page infogaris dan juga tips dimasa pandemic ini. Web ini menampilkan data kasus Covid-19 di kota Tangerang dengan lengkap adapula peta persebarannya, ada juga info penting yang menunjukan himbawan perintah kota Tangerang serta kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan ditampilkan informasinya di halaman info penting. Ada juga list lengkap rumah sakit yang dapat melayani pasien Covid-19.

(tampilan website)

Dalam hal memerangi bersama Covid-19 pemerintah kota Tangerang menanggapi bahwa ia akan membantu pemerintah pusat dalam memerangi hoax covid-19 di daerah Tangerang namun dalam tanda kutip  apa pengaruhnya terhadap masyarakat di kota Tangerang dan apa efek yang signifikan dirasakan oleh masyarakat, sehingga pemerinta kota Tangerang dalam hal ini menyaring untuk mengklarifikasi hoax mana yang berpengaruh dan mengabaikan hoax yang dinilai tidak ada pengaruhnya kepada masyarakat kota Tangerang.

Yunita virdiati sebagai kepala sub pelayanan informasi humas pemerintah Tangerang menyampaikan ia dan staf lainnya termasuk kementrian komunikasi dan informatika kota Tangerang ikut serta dalam memernagi hoax yang dapat merugikan masyarakat kota Tangerang, adapun langkah langkah yang dilakukannya adalah menganalisa seberapa jauh dan  berdampak pada masyarakat lalu mengcrosschek dari mana sumber tersebut berasal.

"Menganalisa dari sumbernya dari mana atau kira kira ini dalam tanda kutip yaa "ada engga pengaruhnya kepada masyakat kota tangerang, nah klo memang tidak ada pengaruhnya  misalkan cuman informasi sekilasatau tidak menyebabkan "efek yang berkepanjangan/ efek yang sognifikan kepada masyarakat tentu akan kita abaikan itu kan biasanya ya ngapain lah kita cape capek banyak kerjaan ya ngapain jug yaaa." Kata Yunita saat diwawancarai via telpon.

Setelah menganalalisa pengaruh dan lain lain, langkah pertama yang diakuka pemerintah kota Tangerang adalah mengcrosschek dari mana sumbernya karena berita hoax memiliki kritria atau cici-cirinya misalnya apabila informasi itu tidak ada sumbernya sperti misalnya hoax yang tersebar di whatsapp grup hal itu sudah bisa dipastikan kalau informasi ini hoax.

Adapun jika suatu informasi itu mencatut nama seorang pejabat atau suatu instansi maka yang akan dilakukan adalah mengcroschek itu kepada pihak yang bersangkutan, akan ditanyakan langung terkait informasi di didalam berita tersebut.

"Kalau misalkan ada informasi yang dateng ke kita, kita analisa dulu dari mana  asalnya trus kira kira ngaruh engga kalau misakan ya ibaratnya dishare di whatsapp grup ibu ibu ya tidak usah terlalu diambil, terlalu  banyak mengeluarkan energy ibaratnya membunh tikus dengan menggunkan bom besar seperti granat kan nanti yang hancur semunya juga, jadi sesuai dengan takaran dianalisa dulu setalah itu kita crosscheck , crosscheck ke pihak pihak yang terkait yang ada didalam  informasi tersebut." tambah Yunita.

Setelah analisa dan crosscheck langkah selanjutnya adalah mengklarifiasi berita tersebut, apabila data tersebut datang dari media sosial maka pmerintah kota akan mengklarifikasi dengan menyebarkan sanggahan dan data tambahan lewat media sosial, apabila hoax itu menyebar lewat pesan grup whatsapp maka peerintah kota tangerang akan menyebarkan link verifikasi dan klarifikasi itu lewat beberapa buzzer dari grup ke grup hingga sampai kepada masyarakat.

Namun hal ini belum bisa dinyatakan berhasil karena dalam proses komunikasi vertical kebawah bisa saja terjadi miskomunikasi dan informasi yang disebarkan bisa berubah saat sampai ditangan masyarakat.

Menurut Yunita juga pemerintah kota Tangerang sudah mensosialisasikan terkait info hoax skala nasional yang sudah ditangani Kominfo pusat dan Satgas Covid-19 karena merupakan perpanjangan tangan dari perintah pusat memalui sosial media atau media media internal yang dimiliki kota Tangerang.

Tapi saat melihat website dan akun media sosial kota Tangerang tidak ditemukan kolam atau postingan cek fakta untuk berita hoaxs yang beredar, hal ini ditanggapi oleh Yunita, menurutnya tidak semua informasi yang ada wajib untuk direpost ulang di website atau media sosianya karena tidak semua informasi yang beredar atau hoax situ berpengaruh kepada asyarakat kota Tangerang  maka pemernitah tidak akan mengklarifikasinya.

"Jadi misalkan gini tentang vaksinisasi nih yaa ternyata tidak beredar dimasyarakat atau engga ngaruh ini skalanya nasional mungkin yang diributinnya dimana gitu yaa, ya kita engga harus semua informasi yang datang ini harus kita repost harus kita naikin ke website karena masyarakat juga kita tidak bisa merendahkan  massyarakat yaa, karena masyarakat ini dengan banyaknya informasi ini juga dia punya filter sendiri, dia punya cara berfikir kritis juga gitu kan, kalau tentang vaksin nasional meraka juga gakan mungkin dong atau sangat minim sekali  mengakses informasi tersebut di website kota." Ujar Yunita

Yunita juga menegaskan apabila informasi simpang siur itu tidak ramai diperbincangkan oleh masyarakat madya atau informasi itu ternyata ramai di masyarakat Tangerang selatan, maka pemerintah tidak akan mengambil langkah apa apa, namun ia juga menambahkan untuk informasi penting pemerintah akan menayangkan berita tersebut dihalam utama website kota Tangerang.

"Jadi tidak semua  hoax itu harus  ditindak lanjuti seperti itu, pertama tetep harus di analisis dulu harus diklarifikasi, setelah dianalisa itu nanti akan keluar ni mana yang perlu ditindak lanjuti trus kalau misalkan memanag salah atau menyakiti serta berengaruh kepada pemerintah kota Tangerang, ni akan di framing artinya mau digimanakan faktanya nanti apa yang akan di munculkan siapa nantinya yang akan cerita datanya apa saja. Itu akan ada taktik sperti itu, dan kalau itu tadi isunya di tetangga sebelah misalkan tentang vaksin tapi ternyata emnag belom ada dari pusatnya juga belum ada kejelasam ya ngapain kita ngikut ribut masalah tentanga gitu" imbas Yunita.

Dalam hal ini pemerintah kota Tangerang memerangi hoaxs  terkait pandemic covid-19 yang beredar di lingkup pemerintahanya saja, dan hanya menangani bila ada pengajuan dari masyarakat apabila ada informasi yang meresahkan masyarakat di kota Tangerang.

Padahal dalam persebarannya infodemi tidak kenal siapa dan dimna, apalagi di era digital ini informasi hoax dapat saja menyebar dimasyarakat kalangan apapun dan usia berapapun yang sudah bisa mengkases internet.

Infodemi ini bukanlah soal tidak adanya informasi yang bereda, tetapi justru karena terlalu banyak informasi spekulatif yang membanjiri kanal-kanal informasi yang ada, yang kita tahu saat ini bukan saja bencana pandemic yang dihadapi tetapi infodemi juga menjadi bencana yang perlu dibereskan bersama. Patut dicatat juga bahwa sebelum mengumumkan wabah Covid-19 sebagai pandemic sebulan sebelumnya juga WHO mengumumkan pada situation Report -- 13 di Geneva, 2 Februari 2020. Bahwa ikhwal infodemi Covid-19 ssebagai sebuah ancaman yang harus diantisipasi.

WHO mendefinisikan infodemi sebagai berikut:

"Sebuah luapan informasi, beberapa akurat dan beberapanya tidak dan menyulitkan orang untuk menemukan sumber yang dapat dipercaya dan panduan yang dapat diandalkan saat mereka membutuhkannya"

Hal itu dilatarbelakangi oleh banyaknya rumor yang beredar terkait wabah yang bermulai menyebar di Wuhan lalu menyebar keseluruh dunia. Infodemi menguji ikatan sosial yang dapat merekatkan salingpercaya antar anggota dan suatu pola yang terulang dalam marabahaya yang lain. Hal ini bisa dilihat dari benih kerenggangan dn kecurigaan caci-maki warganet yang melihat orang-orang tertangkap kamera tidak melakukan protocol kesehatan dengans engaja dan tanpa bersalah.

Bencana informasi ini atau infodemi ini bisa diegah bersama individu atau kelompok yang memiliki kapasitas untuk mengelola informasi yang disebut sebagai habitus informas yang merupakan sitem disposisi atau stuktur jangka panjang yang bekerja pada diri seseorang dalam menyikapi berbagai infomasi.

Infodemi menjadi hataman bagi masyarakat yang belum terlatih dengan habitus informasi, kerentannnya dapat dilihat dari kapasitas diri seseorang dalam menghadirkan benteng penerimaan informasi terhadap luberan misinformasi dan disinformasi yang datang. Infodemi jelas menjadi bencana banyak orang yang belum terbiasa mengelola informasi.

Kebanjiran informasi tentang perkembangan Covid-19 ini menjadi ancaman serius, melakukan pencarian dan seleksi distrubusi informasi yang ada merupakan kapasitas yang mesti dimiliki masyarakat.