Setelah analisa dan crosscheck langkah selanjutnya adalah mengklarifiasi berita tersebut, apabila data tersebut datang dari media sosial maka pmerintah kota akan mengklarifikasi dengan menyebarkan sanggahan dan data tambahan lewat media sosial, apabila hoax itu menyebar lewat pesan grup whatsapp maka peerintah kota tangerang akan menyebarkan link verifikasi dan klarifikasi itu lewat beberapa buzzer dari grup ke grup hingga sampai kepada masyarakat.
Namun hal ini belum bisa dinyatakan berhasil karena dalam proses komunikasi vertical kebawah bisa saja terjadi miskomunikasi dan informasi yang disebarkan bisa berubah saat sampai ditangan masyarakat.
Menurut Yunita juga pemerintah kota Tangerang sudah mensosialisasikan terkait info hoax skala nasional yang sudah ditangani Kominfo pusat dan Satgas Covid-19 karena merupakan perpanjangan tangan dari perintah pusat memalui sosial media atau media media internal yang dimiliki kota Tangerang.
Tapi saat melihat website dan akun media sosial kota Tangerang tidak ditemukan kolam atau postingan cek fakta untuk berita hoaxs yang beredar, hal ini ditanggapi oleh Yunita, menurutnya tidak semua informasi yang ada wajib untuk direpost ulang di website atau media sosianya karena tidak semua informasi yang beredar atau hoax situ berpengaruh kepada asyarakat kota Tangerang  maka pemernitah tidak akan mengklarifikasinya.
"Jadi misalkan gini tentang vaksinisasi nih yaa ternyata tidak beredar dimasyarakat atau engga ngaruh ini skalanya nasional mungkin yang diributinnya dimana gitu yaa, ya kita engga harus semua informasi yang datang ini harus kita repost harus kita naikin ke website karena masyarakat juga kita tidak bisa merendahkan  massyarakat yaa, karena masyarakat ini dengan banyaknya informasi ini juga dia punya filter sendiri, dia punya cara berfikir kritis juga gitu kan, kalau tentang vaksin nasional meraka juga gakan mungkin dong atau sangat minim sekali  mengakses informasi tersebut di website kota." Ujar Yunita
Yunita juga menegaskan apabila informasi simpang siur itu tidak ramai diperbincangkan oleh masyarakat madya atau informasi itu ternyata ramai di masyarakat Tangerang selatan, maka pemerintah tidak akan mengambil langkah apa apa, namun ia juga menambahkan untuk informasi penting pemerintah akan menayangkan berita tersebut dihalam utama website kota Tangerang.
"Jadi tidak semua  hoax itu harus  ditindak lanjuti seperti itu, pertama tetep harus di analisis dulu harus diklarifikasi, setelah dianalisa itu nanti akan keluar ni mana yang perlu ditindak lanjuti trus kalau misalkan memanag salah atau menyakiti serta berengaruh kepada pemerintah kota Tangerang, ni akan di framing artinya mau digimanakan faktanya nanti apa yang akan di munculkan siapa nantinya yang akan cerita datanya apa saja. Itu akan ada taktik sperti itu, dan kalau itu tadi isunya di tetangga sebelah misalkan tentang vaksin tapi ternyata emnag belom ada dari pusatnya juga belum ada kejelasam ya ngapain kita ngikut ribut masalah tentanga gitu" imbas Yunita.
Dalam hal ini pemerintah kota Tangerang memerangi hoaxs  terkait pandemic covid-19 yang beredar di lingkup pemerintahanya saja, dan hanya menangani bila ada pengajuan dari masyarakat apabila ada informasi yang meresahkan masyarakat di kota Tangerang.
Padahal dalam persebarannya infodemi tidak kenal siapa dan dimna, apalagi di era digital ini informasi hoax dapat saja menyebar dimasyarakat kalangan apapun dan usia berapapun yang sudah bisa mengkases internet.
Infodemi ini bukanlah soal tidak adanya informasi yang bereda, tetapi justru karena terlalu banyak informasi spekulatif yang membanjiri kanal-kanal informasi yang ada, yang kita tahu saat ini bukan saja bencana pandemic yang dihadapi tetapi infodemi juga menjadi bencana yang perlu dibereskan bersama. Patut dicatat juga bahwa sebelum mengumumkan wabah Covid-19 sebagai pandemic sebulan sebelumnya juga WHO mengumumkan pada situation Report -- 13 di Geneva, 2 Februari 2020. Bahwa ikhwal infodemi Covid-19 ssebagai sebuah ancaman yang harus diantisipasi.
WHO mendefinisikan infodemi sebagai berikut:
