Kali ini saya akan bercerita tentang kisah persalinan seorang teman kuliah yang kini telah menyandang status sebagai mamah muda. Sebut saja ia dengan nama Mawar, bukan nama sebenarnya. Saya masih ingat betul obrolan di group WA kami. Saat itu, ada seorang teman saya, sebut saja Melati (bukan nama sebenarnya) yang sedang survei biaya kelahiran.
Melati: Kalau melahirkan, kira-kira berapa besar anggaran yag harus dipersiapkan ya?
Kamboja: Kalau aku dulu habis sekian puluh juta, tapi ditanggung kantor.
Anggrek: Kalau aku sekian juta, tapi ditanggung kantor suami.
Kemudian Mawar pun bercerita kalau dulunya ia memiliki Fasilitas Kesehatan (fakes) 1. Fakes 1 ini perawatannya lengkap, mulai dari dokter umum, dokter gigi dan bidan. Dalam proses melahirkan, bidan yang bekerja sama dengan BPJS bisa melayani persalinan yang normal  (tidak ada tindakan). Layanan persalinan normal dengan bidan yang bekerjasama dengan BPJS ini gratis untuk anggota BPJS. Dan sepanjang bisa melahirkan normal, Mawar memang berencana untuk memanfaatkan fasilitas gratis tersebut.
Namun, jika nanti ada sesuatu hal yang tidak bisa ditangani bidan, maka bidan tersebut harus merujuk ke Rumah Sakit. Karena dulu Mawar sudah cukup lama melewati masa HPL, dan waktu periksa terakhir tidak ada bidan, melainkan dokter umum, oleh dokter tersebut Mawar langsung diberi rujukan untuk periksa di Rumah Sakit. Berbekal rujukan tersebut, periksalah Mawar ke Rumah Sakit.
Karena tidak ada kontraksi, Mawar sudah diancer-anceri dokter untuk diinduksi. Setelah diperiksa, Mawar langsung masuk di ruang bersalin lalu dilakukan tindakan. Karena jatah BPJS Mawar kelas 1, ia memutuskan untuk naik kelas ke kelas VIP. Jadinya Mawar harus nombok. Menariknya, yang harusnya ia membayar 5 juta sekian, ia hanya perlu membayar 800 ribu sekian. Selain fleksibel, biaya untuk menikmati layanan kesehatan dengan BPJS Kesehatan menjadi cukup terjangkau bukan?
