Sulap Hotman Paris di Kasus Jessica

Dalam Pasal tersebut disebutkan,  

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dari ketentuan pasal tersebut dalam kaitannya dengan penyadapan yang di dalamnya termasuk perekaman hanya boleh dilakukan berdasarkan undang-undang.

Putusan MK Nomor 20_PUU_XIV_2016 dan penjelasan Pasal 31 Ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang UU ITE harus dibaca secara menyeluruh. Agar jelas bahwa penggunaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti dibatasi penggunaannya sebagai alat bukti dalam suatu perkara jika perolehannya melanggar hak asasi dan privasi seseorang.

Dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi ini, jelas terlihat bahwa rekaman CCTV bukan termasuk kategori penyadapan. Karena CCTV di Cafe Olivier adalah bersifat publik sehingga tidak melanggar hak privasi maupun hak asasi siapapun. 

Jadi, alat-alat bukti yang diajukan di dalam sidang Jessica Sianida, termasuk rekaman CCTV Cafe Olivier berkedudukan sah secara hukum. 

Apapun vonis yang diberikan oleh hakim kelak, ia telah melalui sebuah prosedur hukum yang benar. Maka bisa kita pastikan Mahkamah Konstitusi akan tetap tegak dan tak akan bubar seperti yang diinginkan Hotman Paris.

Inilah yang janggal. Tim pembela Jessica adalah tim yang dipimpin oleh Otto Hasibuan, dan Hotman Paris tidak termasuk di dalamnya. Sebenarnya ada kepentingan apa sih pengacara sekaliber Otto dan Hotman Paris setengah mati belain terdakwa pembunuhan berencana Jessica Wongso secara gratis?